The Lombok Treaty problem Usman Hamid and Eko Waluyo

The recent visit of Indonesian Foreign Minister Hassan Wirajuda to Australia on Feb. 7 aimed to re-enforce the framework for security cooperation between Australia and Indonesia, known as the Lombok Treaty. A draft of this agreement was signed on Nov. 13, 2006, in Mataram by both governments, and the parliaments of both countries have approved [...]

Talisman Energy Reports $4.3 Billion in Cash Flow for 2007

Generates Record $2.1 Billion in Earnings
Talisman Energy Inc. (TSX: TLM) (NYSE: TLM) reported its operating and financial results for 2007.

Kontroversi Pemekaran Papua Selesaikan di Tikar Adat

Pengantar
Keinginan berbagai pihak untuk memekarkan Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi selalu menimbulkan pro dan kontra. Alasan paling mendasar harus dilaksanakan dengan Payung Hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua.

Pemekaran Papua, dari Afdeling hingga Otsus

Sejarah pemerintahan di Provinsi Papua mengalami perjalanan panjang. Dimulai sejak penjajahan Belanda hingga kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi melalui Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda 1949, Trikora 19 Desember 1961, Perjanjian New York (New York Agremeent) 15 Agustus 1962, United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Irian Barat (Papua) Tahun 1969 [...]

Disidangkan, Gugatan terhadap Gubernur Papua

[JAYAPURA] Sidang perkara Gugatan Legal Standing Atas Akses Informasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua yang dilayangkan Tim Advokasi Kebijakan Publik Lembaga Swadaya Masyarakat Papua selaku penggugat terhadap Gubernur Provinsi Papua selaku tergugat, di- gelar di Pengadilan Negeri Jayapura, Rabu (27/2) siang.

Menimbang Regulasi Baru Pemekaran Daerah Oleh Robert Endi Jaweng

Di penghujung tahun 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan pemberlakuan regulasi baru pemekaran daerah, yakni PP No 78/2007. Ini adalah pengganti aturan sebelumnya (PP No 129/2000) yang secara legal memang harus direvisi sejalan perubahan UU No.22/1999 menjadi UU No 32/2004 dan secara substansi dinilai mengandung banyak kelemahan yang berakibat pada carut-marut kebijakan pemekaran daerah sepanjang [...]

Pemerintah Hanya Jalankan Perintah U

[JAKARTA] Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto menegaskan amanat presiden (ampres) untuk membahas 14 Rancangan Undang-undang (RUU) Pembentukan Kabupaten/Kota dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Tapanuli Selatan yang terbit pada 1 Februari 2008 lalu adalah kewajiban yang diperintahkan undang-undang (UU).

Anggarkan 2 M Buka 70 Ha Sawah

TIMIKA–Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Mimika dalam tahun 2007 telah membuka 70 hektar (Ha) lahan persawahan di empat wilayah distrik. Rinciannya Distrik Agimuga 10 Ha, Kuala Kencana 40 Ha, Mimika Baru 10 Ha dan Mimika Timur 10 Ha. Dana yang alokasikan untuk program itu mencapai Rp 2,10 Miliar. Hal itu diungkapkan Kadis Tanaman Pangan [...]

Freeport Pertahankan Tambang Hingga 2015

JAYAPURA-General Superintendent Mine Surface Engineering PT Freeport Indonesia (PTFI), Dani Hamdani, mengatakan, pertambangan ditentukan sejauh mana informasi yang didapatkan dari alam itu sendiri, sehingga dalam menemukan sesuatu hal pada 2 tahun lalu, pihaknya telah merencanakan bahwa operasi Grasberg akan selesai tahun 2013 mendatang. Hanya saja dalam perkembangannya, dari grup geologi dan geotek telah menemukan suatu [...]

Usul Pemekaran Kalau Sejahterakan Rakyat

BINTUNI–Wilayah Teluk Bintuni hanya bisa diusulkan dimekarkan menjadi beberapa kabupaten baru, seperti yang diwacanakan calon kabupaten Moskona, Babo dan Tanangge disamping kabupaten Teluk Bintuni saat ini, jika tujuannya untuk memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintahan dan pembangunan bagi upaya mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut.