PT KWS Bantah Muat Nikel Ilegal

SORONG- Kuasa hukum PT Kawei Sejahtera Mining (PT KWS) Pieter Ell, SH menegaskan, dalam menjalankan aktivitasnya, khususnya pemuatan bijih nikel di pulau Kawei distrik Waigeo Barat kabupaten Raja Ampat, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura tertanggal 19 Desember 2007 yang menolak gugatan PT Anugrah Surya Pratama, yang sebelumnya mempersoalkan ijin kuasa pertama yang dikeluarkan Gubernur Papua Barat kepada PT KWS.

Dalam jumpa pers di Hotel Mariat kemarin (3/3), Pieter Ell, menjelaskan keberadaan PT.KWS dalam kegiatan penambangan tersebut. Dimana sesuai ijin yang diterbitkan Gubernur Irian Jaya Barat (Papua Barat) dengan nomor surat : 540/646/GIJB/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang ijin sementara perpanjangan atas kuasa pertambangan ekplorasi bahan galian logalmdasar nikel, kromit, dan platina kepada PT KWS dengan Direktur Utama Daniel Daat, SE.

Menanggapi tudingan miring atas pemuatan bijih nikel di pulau Kawei yang dianggap bermasalah, karena masih masih terdapat ‘pertentangan’ antara Pemda Raja Ampat dengan Pemprov Papua Barat, dijelaskan, sesuai pasal 13 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah maka ijin tersebut memang semestinya dikeluarkan oleh Pemrov Papua Barat.

Dalam Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa urusan pemerintah provinsi yang secara nyata ada sesuai dengan kondisi ke- khas-an dan potensi yang dimiliki. Antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dalam upaya pengembangan perekonomian daerah perlu memberikan kemudahan dan keringanan perijinan untuk menarik investor guna ikut mengelola potensi sumber daya alam di daerah dalam rangka mempercepat pertumbuhan daerah.

Jika dalam pemuatan bijih nikel tersebut, Pemkab Raja Ampat ataupun PT Anugrah Surya Indotama akan melayangkan gugatan, ia pun mengatakan siap menghadapinya. Namun menurut Pieter, gugatan apa lagi yang akan didaftarkan oleh PT Anugerah Surya Indotama. Pasalnya gugatan sebelumnya telah dikalahkan di PTUN, kemudian perusahaan tersebut mengajukan banding.

Soal ijin mengeluarkan kawasan pertambangan baik dari bupati maupun gubernur, dikatakan, semuanya telah dikuatkan dengan adanya putusan pengadilan.

Ribut-ribut soal ijin penambangan di kabupaten Raja Ampat, diuraikan Peiter Ell, sebelumnya PT Anugerah Surya Pratama yang berkantor di Jakarta mengajukan gugatan ke PTUN atas ijin yang dikeluarkan gubernur Papua Barat kepada PT KWS. Dalam hal ini, sesuai surat gugatan tertanggal 19 September 2007, PT Anugerah Surya Indotama sebagai penggugat melawan gubernur Provinsi Papua Barat sebagai tergugat I.

Hasil putusan majelis hakim PTUN Jayapura yang diketuai Agus Wahyu Rahardi, SH tanggal 19 Desember 2007 lalu, mejalis hakim menerima eksepsi tergugat dan tergugat II intervensi dan menyatakan gugatan penggugat (PT Anugra Surya Pratama) tidak dapat diterima.

Dengan putusan tersebut, PT Anugerah Surya Indotama sebagai pihak yang dikalahkan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Makassar. Meski penggugat mengajukan banding, terang Pieter Ell, namun hal itu tidak menghalangi kegiatan pertambangan yang tengah dilaksanakan PT KWS. “ Apa lagi yang mau digugat, saya pikir kita kembali pada hukum acara saja supaya masyarakat jangan bingung,” tandasnya.

“Jadi mau ekspor ke neraka mau kirim ke surga ka, dasar hukumnya ada SK Gubernur dan putusan Pengadilan,” imbuhnya.

Seperti diketahui, ekspor perdana PT KWS atas bijih nikel di pulau Kawei dalam waktu dekat akan segera terealisasi. Saat ini kapal Jin Peng berbendera Indonesia dengan daya muat sampai 50.000 ton yang digunakan untuk ekspor stand-by di sekitar pulau Kawei.

Demikian pula dengan tanah hasil tambang yang mengandung bijih nikel juga sudah siap di atas dua unit tongkang yang berkekuatan angkut 2 sampai 5 ribu ton untuk selanjutnya siap dinaikkan ke kapal ekspor yang nantinya akan membawa bijih nikel tersebut ke China.

Pemuatan bijih nikel ini dipersoalkan Pemkab Raja Ampat. Sehingga melalui kuasa hukumnya, Max Mahare, SH mengancam akan melayangkan gugatan. Dalam pemuatan bijih nikel Pemkab Raja Ampat mempersoalkan ijin muat yang dikeluarkan Bea Cukai Sorong.

BEA CUKAI SIAP DIGUGAT
Terkait ijin muat yang dikeluarkan, Kepala Kantor Bea Cukai Sorong, Parjiya mengatakan hal itu sah karena telah mendapat surat dari Pemrov Papua Barat. “ Dari provinsi Papua Barat sudah ada suratnya, kalau misalnya kita berkoordinasi, oh silahkan saja, akhirnya wajar dong kalau keputusannya saya ubah…!,” tegas Parjiya.

Pada prinsipnya kata Kepala Kantor Bea Cukai Sorong bahwa untuk ekspor itu sederhana dimana pertama harus mengajukan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) . Itu jika pemuatan dilakukan di dalam kawasan pabean.

Jika pemuatan dilakukan di luar kawasan pabean, prosedur yang dilalui selain mengantongi jin PEB, eksportir juga harus memiliki ijin yang dikeluarkan kepala Bea Cukai setempat.

Menyinggung langkah yang akan dilakukan kuasa hukum Pemkab Raja Ampat yang akan menempuh jalur hukum jika Bea Cukai tetap mengeluarkan ijin ekspor tersebut, Parjiya mengatakan silahkan saja, “Itu hak beliau kan. Yang jelas prosedur sudah dijalankan Bea Cukai,” tandasnya.

Mengenai lokasi tambang di pulau Kawei yang disinyalir sebagai lokasi yang dipersengketakan, pihaknya kata Parjiya telah berkoordinasi dengan Kapolres Raja Ampat. Dan ia pun berterimkasih karena Kapolres Raja Ampat langsung merespon dengan menugaskan beberapa anggotanya untuk mengamankan dua orang pegawai Bea Cukai yang melakukan pengawasan pemuatan barang ekspor di pulau Kawei.

Parjiya juga menegaskan, Bea Cukai tidak terkait dengan masalah perijinan, legal atau tidak legal selama ada ijin dari pihak yang berwenang maka permintaan ekspornya akan tetap dilayani.

MEREBAK ISU RP 1 MILIAR
Sementara itu, kuasa hukum Pemda Raja Ampat, Max Mahare SH mengatakan akan tetap menempuh jalur hukum atas ijin eksport yang dikeluarkan Bea Cukai Sorong. “Yang jelas, hal yang paling buruk seandainya terjadi kapal itu bergerak, saya pun akan bergerak, saya akan ke pusat dan mengambil langkah-langkah hukum,”ujar Max Mahare kepada pers di Rumah Makan Metro kemarin.

Mengapa langkah tersebut harus diambilnya, kata Max Mahare bahwa ini menyangkut preseden buruk bagi kalangan usaha di Indonesia dimata dunia dimana jika suatu permasalahan yang masih ada, tapi mudahnya lepas. “Padahal sebelumnya sikapnya jelas tidak mengijinkan, sehingga ini akan memalukan perdagangan Indonesia dimata dunia, kita ekspor aja barang-barang dari Indonesia, gampang kok, sesuatu yang masih dalam masalah, belum resmi, bisa dilakukan dan ini akan menimbulkan preseden buruk bagi Republik Indonesia,” tandasnya.

Buntut dari dikeluarkannya ijin ekspor untuk biji tambang nikel tersebut, Max mengungkapkan adanya isu Rp 1 Miliar yang diterima melalui pesan singkat (SMS). Meski belum diketahui jelas, dana sebesar Rp 1 Miliar itu diberikan kepada siapa, namun Max juga mengaku telah menunjukkan isi SMS tersebut kepada Kepala Kepala Kantor Bea Cukai.

“Didalam SMS tersebut tidak menyebutkan kalau Kepala Bea Cukai menerima Rp 1 Miliar, tapi disisi kacamata saya, saya akan mempertanyakan duit itu kemana dia pergi dan siapa-siapa yang menerima,” ujarnya.

Dikatakan, langkah terbaik dari Bea Cukai adalah menghentikan pemuatan bijih nikel tersebut dan minta kepada departemen iterkait untuk menjembatani antara provinsi dan kabupaten, guna menyelesaian permasalahan ijin tambang di pulau Kawei.

“Bagaimana solusinya, tapi ternyata Kepala Bea Cukai telah mengambil sikap, kami menilai Bea Cukai itu terlalu tergesa-gesa. Oleh karena itu kita lihat saja nanti, apa yang akan terjadi. Kalau dia (Bea Cukai-red) tetap memaksakan, silahkan, saya tidak akan menghalangi karena dia punya hak, tetapi saya punya hak untuk melakukan eksen hukum kedepan,” tegas Max Mahare.

IJIN SAH ATAU TIDAK BUKAN URUSAN POLISI
Terpisah, Kapolres Raja Ampat AKBP Piet Renmaur membantah pihaknya mem-back up pemuatan tambang nikel di pulau Kawei. Soal pengamanan dan pengawasan yang diberikan dalam pemuatan nikel tersebut dikatakan Kapolres, merupakan pengamanan rutin kepada perusahaan sebagaimana yang dilakukan pada perusahaan lain. Pengamanan tersebut agar kegiatan operasional berjalan aman dan lancar.

“Diminta atau tidak, kewajiban polisi mengamankan siapa saja yang melakukan aktivitas,” tandasnya. Soal tambang nikel mau dibawa atau tidak dan illegal atau tidak, dikatakan Kapolres itu bukan urusan polisi.

Yang penting bagi Kepolisian adalah perusahaan tambang tersebut memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Demikian pula dengan soal ijin siapa yang sah apakah Pemrov Papua Barat atau Pemkab Raja Ampat, Kepolisian tidak berwenang menilainya.

“Apakah itu sah atau tidak bukan urusan kita, setahu saya mereka yang beroperasi semua ada ijin. Soal urusan ijin sah atau tidak adalah urusan PTUN, kalau merasa tidak sah ajukan gugatan kepada PTUN. Jadi dasarnya mereka (PT KWS) itu ada ijin dan saya tidak berani mengatakan bahwa tidak ada ijin, karena yang mengeluarkan ijin adalah pejabat daerah atau pejabat negara. Kalau tidak ada ijin, yang harus ambil tindakan adalah dari Dinas Pertambangan,” terang AKBP Piet Renmaur. (boy/ian)

Source: Radar Sorong

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: