Bupati Mamberamo Raya: Perusahaan HPH Tak Beri Kontribusi

Kasnoweja – Pemda Kabupaten Mamberamo Raya (Mamra) dalam waktu dekat akan membangun pos satgas pemantau untuk mengawasi keluarnya kayu dari hutan Mamberamo. Selama ini PT Mamberamo Alas Mandiri (MAM) selaku pemegang Hak Pengelolaan Hutan (HPH) yang sudah hampir 20 tahun beroperasi di Hutan Mamberamo, tak memberikan kejelasan manajemen serta kontribusi kepada pemda.

Ratusan Jenis Flora di Pulau Waigeo

Koleksi yang diperoleh terdiri atas 143 nomor koleksi anggrek dan 411 nomor koleksi umum (non-anggrek). Dari 554 nomor ini, Pulau Waigeo, salah satu dari empat pulau besar di Kepulauan Raja Ampat, Provinsi Irian Jaya Barat, memecahkan rekor. Pulau ini menyumbang ratusan koleksi tumbuhan dalam sekali eksplorasi saja. Padahal, dalam sekali eksplorasi umumnya hanya ditemukan 10 [...]

PP Penyewaan Hutan Lindung

Kementerian LH Tak Berbuat Apa-apa

[JAKARTA] Kementerian Negara Lingkungan Hidup tidak bisa berbuat apa-apa terkait keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) 2/2008 yang dinilai banyak pihak sangat merugikan lingkungan hidup.

5.000 Anakan Matoa Ditebar di Pegunungan Cycloop

JAYAPURA, SELASA- Kelompok Pencinta Alam Hirosi, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua mulai menyebarkan bibit pohon Matoa, sejenis pohon buah-buahan yang khas dari Papua agar dapat bertumbuh dan berkembang subur di wilayah pegunungan Cycloop yang terbentang dari wilayah Kabupaten Jayapura hinga Kota Madya Jayapura.

Warga Biak Khawatirkan Satelit Rusia

BIAK, RABU  – Sedikitnya,  30 masyarakat adat di Kabupaten Biak Numfor,Papua, Rabu (5/3), berdialog dengan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Nur Cholis terkait dengan program peluncuran satelit Rusia tahun 2010.

Komnas HAM Pusat Minta Masukan Masyarakat Adat

 Terkait Pro Kontra Peluncuran Satelit
BIAK-Setelah melakukan pertemuan dengan DPRP, MRP dan Pemerintah Provinsi Papua, tim Komnas HAM Pusat Rabu (5/3) kemarin berkunjung ke Kabupaten Biak Numfor untuk meminta masukan dari masyarakat adat terkait pro dan kontra rencana peluncuran satelit.

Siapa Bermain di Belakang Terbitnya PP No 2/2008? oleh Sri Hartati Samhadi

Melalui ancaman untuk menyeret Pemerintah Republik Indonesia ke arbitrase nasional, segelintir perusahaan pertambangan multinasional empat tahun lalu berhasil menekan pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2004 yang membolehkan mereka melakukan kegiatan penambangan terbuka di kawasan hutan lindung.

Anggarkan 2 M Buka 70 Ha Sawah

TIMIKA–Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Mimika dalam tahun 2007 telah membuka 70 hektar (Ha) lahan persawahan di empat wilayah distrik. Rinciannya Distrik Agimuga 10 Ha, Kuala Kencana 40 Ha, Mimika Baru 10 Ha dan Mimika Timur 10 Ha. Dana yang alokasikan untuk program itu mencapai Rp 2,10 Miliar. Hal itu diungkapkan Kadis Tanaman Pangan [...]

Freeport Pertahankan Tambang Hingga 2015

JAYAPURA-General Superintendent Mine Surface Engineering PT Freeport Indonesia (PTFI), Dani Hamdani, mengatakan, pertambangan ditentukan sejauh mana informasi yang didapatkan dari alam itu sendiri, sehingga dalam menemukan sesuatu hal pada 2 tahun lalu, pihaknya telah merencanakan bahwa operasi Grasberg akan selesai tahun 2013 mendatang. Hanya saja dalam perkembangannya, dari grup geologi dan geotek telah menemukan suatu [...]

Pemkab Merauke Siap bayar Lokasi Pembangunan Radar

MERAUKE- Lokasi Tanah seluas 17 Ha yang akan digunakan untuk pembangunan Radar oleh TNI Angkatan Udara di Merauke, siap akan dibayarkan Pemerintah Kabupaten Merauke dalam waktu dekat ini. Kesiapan tersebut ditegaskan Sekda Umar Ary Karim, S.Sos, MM mewakili Bupati Merauke saat menerima rombongan Kadisbangops AU, Marsma Eko Djatiprioanto, Senin (25/2) kemarin.