Didukung, Moratorium Pemekaran di Papua

[JAYAPURA] Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Majelis Rakyat Papua (MRP) serta sejumlah elemen masyarakat di Tanah Papua mendukung kebijakan moratorium pemekaran wilayah serta menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang pemekaran provinsi baru, di Papua dan Papua Barat, belum lama ini.

UU Otsus Papua Harus Ditinjau Ulang

[JAKARTA] Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus ditinjau lagi. Sebab, setelah tujuh tahun UU Otsus itu hadir, implementasinya tidak maksimal dan rakyat Papua masih bergelut dengan kemiskinan.

Papua Barat Diakomodasi dalam Revisi UU Otsus

[JAYAPURA] Provinsi Papua Barat harus diakomodasi dalam revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dengan demikian, rakyat asli Papua dan penduduk di sana dapat menikmati dana Otonomi Khusus (Otsus).

Daerah Belum Siap Otonom

JAKARTA (SINDO)  Mayoritas daerah pemekaran di Indonesia dinilai menjadi tertinggal karena ketidaksiapan infrastruktur dan indeks pembangunan manusia (IPM) rendah.

Papua Tanggapi Positif

Mendagri Rumuskan Perpu Papua Barat
JayapuraMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto mengatakan pihaknya sedang merumuskan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) sebagai payung hukum bagi Papua Barat, termasuk untuk pembagian dana Otsus. Perpu ini diperkirakan akan selesai dua bulan lagi.

Perppu Dinilai Terlalu Berlebihan

JAYAPURA – Jika pemerintah, DPRP dan MRP menilai rencana hadirnya Perppu Papua Barat sebagai sesuatu yang positif, penilaian berbeda datang dari pengamat hukum Papua yang juga Direktur ICS Budi Setyanto, SH dan salah satu perumus undang-undang Otonomi Khusus ( Otsus ) Papua, Drs.Mohammad Musa’ad, M.si.

Presiden Keluarkan Perpu Papua Barat

Oleh Dina Sasti Damayanti
JakartaPresiden akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) mengenai status atau payung hukum bagi Papua Barat dalam konteks berlakunya UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus.

SBY Terbitkan Perppu Papua Barat

Agar Bisa Terima Dana Otsus JAKARTA – Masyarakat Provinsi Papua Barat akhirnya mendapat kejelasan hukum terkait statusnya di undang-undang otonomi khusus (Otsus). Dalam waktu dua bulan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mengakomodasi Papua Barat dalam UU nomor 21 tahun 2001.

Pemekaran Daerah di Papua Berbuntut Sengketa

Jayapura, Kompas – Pemekaran kabupaten di Papua kembali menimbulkan sengketa batas wilayah antara kabupaten hasil pemekaran dan kabupaten lain yang sudah ada. Kabupaten Mamberamo Raya, yang baru terbentuk tahun lalu, kini berebut wilayah di bagian hulu Sungai Mamberamo dengan Kabupaten Tolikara.

Penentuan Tapal Batas Biak-Supiori Diserahkan ke Provinsi

BIAK-Asisten I Sekda Kabupaten Supiori, Drs MP. Dairi Manulang, M.Si, mengatakan penyelesaian tapal batas antara Supiori – Biak akan dibahas ditingkat Provinsi Papua. Hal itu dikatakan karena dari pertemuan yang pernah digelar antara kedua pemerintah di kabupaten tersebut tidak menghasilkan kata kesepakatan.