The Lombok Treaty problem Usman Hamid and Eko Waluyo

The recent visit of Indonesian Foreign Minister Hassan Wirajuda to Australia on Feb. 7 aimed to re-enforce the framework for security cooperation between Australia and Indonesia, known as the Lombok Treaty. A draft of this agreement was signed on Nov. 13, 2006, in Mataram by both governments, and the parliaments of both countries have approved the treaty. Continue reading

Advertisements

Talisman Energy Reports $4.3 Billion in Cash Flow for 2007

Generates Record $2.1 Billion in Earnings

Talisman Energy Inc. (TSX: TLM) (NYSE: TLM) reported its operating and financial results for 2007. Continue reading

Kontroversi Pemekaran Papua Selesaikan di Tikar Adat

Pengantar

Keinginan berbagai pihak untuk memekarkan Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi selalu menimbulkan pro dan kontra. Alasan paling mendasar harus dilaksanakan dengan Payung Hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua. Continue reading

Pemekaran Papua, dari Afdeling hingga Otsus

Sejarah pemerintahan di Provinsi Papua mengalami perjalanan panjang. Dimulai sejak penjajahan Belanda hingga kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi melalui Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda 1949, Trikora 19 Desember 1961, Perjanjian New York (New York Agremeent) 15 Agustus 1962, United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Irian Barat (Papua) Tahun 1969 hingga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Continue reading

Disidangkan, Gugatan terhadap Gubernur Papua

[JAYAPURA] Sidang perkara Gugatan Legal Standing Atas Akses Informasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua yang dilayangkan Tim Advokasi Kebijakan Publik Lembaga Swadaya Masyarakat Papua selaku penggugat terhadap Gubernur Provinsi Papua selaku tergugat, di- gelar di Pengadilan Negeri Jayapura, Rabu (27/2) siang. Continue reading

Menimbang Regulasi Baru Pemekaran Daerah Oleh Robert Endi Jaweng

Di penghujung tahun 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan pemberlakuan regulasi baru pemekaran daerah, yakni PP No 78/2007. Ini adalah pengganti aturan sebelumnya (PP No 129/2000) yang secara legal memang harus direvisi sejalan perubahan UU No.22/1999 menjadi UU No 32/2004 dan secara substansi dinilai mengandung banyak kelemahan yang berakibat pada carut-marut kebijakan pemekaran daerah sepanjang 7 tahun belakangan. Continue reading

Pemerintah Hanya Jalankan Perintah U

[JAKARTA] Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto menegaskan amanat presiden (ampres) untuk membahas 14 Rancangan Undang-undang (RUU) Pembentukan Kabupaten/Kota dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Tapanuli Selatan yang terbit pada 1 Februari 2008 lalu adalah kewajiban yang diperintahkan undang-undang (UU). Continue reading