Gubernur Saatnya Keluarkan SK Persetujuan Papua Barat

Jayapura – Desakan agar pemerintah provinsi Papua, DPRP dan MRP segera mengeluarkan SK persetujuan provinsi baru di Papua, khususnya provinsi Papua Barat terus bergulir. Seperti yang disampaikan anggota DPRP Abdul Hakim Ahmad yang mendesak agar Gubernur provinsi Papua, DPRP dan MRP segera mengeluarkan SK persetujuan provinsi Papua Barat.

Pemekaran itu menurut Hakim tidak bisa dipersalahkan orang lain begitu saja, tetapi pemeritah provinsi Papua, DPRP dan MRP harus bercermin terhadap penomena yang terjadi saat ini. Derasnya tuntutan pemekaran dan atas insiatif DPR-RI yang telah melanggar perangkat – perangkat terjadi akibat pemprov Papua, MRP dan DPRP yang tidak menjalankan kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 76 UU Nomor 21 tahun 2001 Perdasus belum disusun. ‘’Ini membuktikan bahwa tidak ada kesungguhan dari pemerintah di provinsi Papua untuk menyusun perdasus tentang pengaturan hal yang dimaksudkan,’’ kata Hakim ketk ditemui Papua Pos di ruang kerjanya, Kamis (31/1).
‘Oleh karena itu, saya menyarankan kepada Gubernur provinsi Papua Barat dan DPRD Papua Barat untuk segera juga mengajukan RUU tentang provinsi Papua Barat, dan supaya DPR menggunakan hak insiatif agar provinsi Papua Barat segera memperoleh landasan hukum sebelum pemekaran provinsi lain,’’ tukasnya.

PB Perlu Rancang MRP
Sebuah ironi Papua Barat dimekarkan dengan sebuah UU Papua Barat, sedangkan provinsi Papua Barat sendiri belum memiliki UU. Bahkan Hakim juga mendesak supaya provinsi Papua Barat dan DPRD merancang terbentuknya MRP karena aturan hukum ada dan secara jelas diatur dalam PP nomor 54 tahun 2004.
Karena keinginan sungguh-sungguh pemprov dan DPRP dan MRP tidak ada, sehingga dapat dilihat bahwa rakyat mengalami kebuntuan dalam menyalurkan aspirasi di provinsi ini, sehingga rakyat berbondong-bondong menuju DPR-RI di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi rakyat.
Perlu diingat kata Politisi Partai Sarikat Indonesia (PSI) bahwa DPR RI tidak terikat dengan UU Nomor 32 tahun 2004 dan UU Nomor 2001 tentang peraturan yang dimaksud DPR dapat memprakarsai dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Untuk itu, perlu diambil langkah oleh DPRP, MRP dan Gubernur agar tahun 2008 juga segera diusulkan pembentukan 7 provinsi meliputi provinsi Papua Selatan, Papua Barat Daya, Teluk Cendrawasih, Pegunungan Tengah, Pegunungan Timur, Pegunungan Tengah Barat dan satu provinsi istimewa yakni provinsi Manokwari sebagai penghormatan terhadap realita umat Kristen di Papua.
Daerah Istimewa Manokwari sebagai pusat masuknya injil di Papua harus menjadi cerminan dan semangat kerukunan umat beragama yang dianut oleh orang asli Papua.
Dengan demikian apabila konsep ini digunakan maka akan melahirkan kepuasan yang menyelesaikan seluruh ganjalan didalam hati. Biarlah ada sinar ilahi di dunia Barat yakni di Roma. Dan biarlah ada cahaya ilahi di Timur di Manokwari. Bila di Aceh ada syarit Islam. Di tanah Papua daerah Manokwari sebagai daerah religius di Papua sebagai penghormatan.**

Sumber: Papua Pos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: