Hutan Lebat Papua Dibabat Habis, Persiapan untuk Kebun Sawit

Merauke, Kompas – Lahan yang sedang dibebaskan para investor perkebunan kelapa sawit di Distrik Muting dan Ulilin, Kabupaten Merauke, Papua, adalah hutan yang masih lebat dan memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Pembebasan lahan yang sudah dilakukan juga berpotensi menimbulkan konflik, karena tidak melibatkan warga suku Malind Anim yang berada di Papua Niugini.

Para warga Kampung Muting, Distrik Muting, Kamis (20/12), menuturkan, 20.000 hektar hutan ulayat suku Malind Bian Anim di Hulu Sungai Maro sedang dibebaskan oleh para investor perkebunan sawit.

Tokoh suku Malind Bian Anim Robert Kaize menuturkan, pembebasan lahan itu dilakukan oleh PT Papua Agro Lestari. Kedua perusahaan itu masing-masing mengantongi izin prinsip Gubernur Papua untuk mengurus pengalihan 39.000 hektar hutan produksi-konversi menjadi perkebunan kelapa sawit.

“Lahan yang sedang dibebaskan itu adalah hutan yang lebat. Di dalamnya ada kura-kura, ikan arwana, buaya, burung cenderawasih, pohon gambir, pohon meranti, rotan, dan sagu. Di tempat itulah selama ini kami berburu dan meramu. Para investor sudah membayarkan uang Rp 125 juta sebagai uang muka saat saya ikut menandatangani hasil perundingan pembebasan itu. Kabarnya, juga ada dua cek lain senilai Rp 750 juta,” kata Kaize di Muting, Minggu lalu.

Tokoh suku Yeinan yang ikut proses pembebasan, Sebastianus Majai, menjelaskan, PT Papua Agro Lestari juga “membebaskan” 10.000 hektar hutan ulayat suku Malind Yeinan Anim di hulu Sungai Maro, Distrik Ulilin.

“Nilai uang muka pembebasan lahan yang sudah dibayarkan kepada pemilik ulayat adalah Rp 500 juta. Hutan yang dibebaskan itu adalah hutan lebat, penuh dengan berbagai pepohonan dan binatang. Selama ini, hutan itu menjadi tempat kami berburu dan mencari pohon sagu,” tutur Majai di Merauke, Rabu lalu.

Kaize dan Majai menjelaskan, proses pembebasan lahan itu belum selesai, dan masih dirundingkan lebih lanjut. “Yang jelas, rencana lahan yang akan dibebaskan di Distrik Muting sementara diperkirakan 20.000 hektar,” kata Kaize.

Meski menyatakan pengalihan lahan menjadi kebun sawit akan membuat marga kehilangan lahan berburu, Kaize dan Majai menyatakan tidak menolak rencana pembukaan sawit itu. “Kalau kami menolak, bagaimana nasib kami? Akan tetapi, kalau kami terima, kami mengkhawatirkan dampaknya.

Menteri Kehutanan Malam Sabat Kaban, Rabu (19/12) di Su- kabumi, Jawa Barat, mengatakan bahwa departemennya membutuhkan Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) sebanyak 15.000 orang untuk mengimbangi luasnya hutan di Indonesia. Padahal Departemen Kehutanan baru memiliki 1.000 anggota SPORC.

Di Bandar Lampung, 11 kelompok tani menerima hak definitif pengelolaan hutan. Kesebelas kelompok tani ini berasal dari Kabupaten Tanggamus, Lampung Barat, dan Lampung Utara.

Hak definitif dari tiga bupati tempat kelompok tani tersebut beraktivitas disebut Hutan Kemasyarakatan atau HKm, dan pengelolaannya berbasis masyarakat. (AHA/HLN/ROW)

Sumber: Kompas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: