Provinsi Baru di Papua, untuk Siapa? By Neles Tebay

Pada 22 Januari 2008, DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Delapan Provinsi Baru. Empat dari delapan provinsi tersebut adalah Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Tampaknya pembentukan provinsi baru di Papua sudah mendesak. Sebab RUU ini disetujui DPR hanya sebulan setelah lembaga yang sama menyetujui pembentukan enam kabupaten di Provinsi Papua, yakni Puncak, Lani Jaya, Yalimo, Nduga, Dogiyai, Grime Nawa, dan Mamberamo Tengah.

Sambil menghormati hak inisiatif dari DPR kita perlu bertanya: untuk kepentingan siapa keempat provinsi baru ini hendak didirikan oleh Pemerintah Pusat? Jawaban atas pertanyaan ini dapat ditemukan dengan mencermati masalahnya, siapa dan persoalan apa saja yang hendak dijawab melalui kebijakan pembentukan empat provinsi baru dan sejauh mana proses pembentukan provinsi memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Otsus Papua).

Pertama, perlu ditegaskan bahwa DPR telah melanggar UU Otsus Papua. Menurut Pasal 76 UU Otsus Papua, provinsi baru dapat didirikan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP), serta memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia. kemampuan ekonomi, dan perkembangan di masa datang.

Kenyataannya, DPR mengesahkan RUU empat provinsi baru tanpa adanya usulan dari Gubernur Papua, DPRP dan MRP. Hal ini jelas bertentangan dengan UU Otsus Papua. Tampaknya, semua fraksi di DPR sudah bertekad untuk melanggar UU Otsus Papua. Itu berarti DPR telah mengabaikan pentingnya implementasi UU Otsus Papua bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Papua. Sebab itu, DPR juga tidak akan mendorong Pemerintah Pusat di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melaksanakan UU Otsus Papua.

Akibatnya, pemerintah dengan mudah akan mengabaikan UU Otsus. Apalagi, seperti yang terlihat selama enam tahun, Pemerintah Pusat, entah siapa pun presidennya, memang sudah tidak mempunyai kehendak politik dan komitmen moral untuk melaksanakan UU Otsus Papua.

Menjawab Jakarta

Kedua, kebijakan Jakarta untuk mendirikan empat provinsi baru tidak akan menyelesaikan konflik dan ermasalahan di Tanah Papua. Kalau tujuannya untuk menyelesaikan masalah daerah, maka DPR menetapkan RUU empat provinsi baru setelah mendapatkan usulan dari Gubernur Papua, DPRP dan MRP. Tetapi, karena DPR menyetujui pembentukan provinsi-provinsi baru tanpa usulan dari daerah, maka kebijakan ini diambil untuk menjawab permasalahan di Jakarta, bukan di Papua.

Kalau pembentukan provinsi sudah dipandang sebagai solusi, orang patut bertanya, persoalan apa yang sedang dihadapi Jakarta berkaitan dengan masalah Papua, sehingga DPR menyetujui pembentukan empat provinsi baru dengan melanggar UU Otsus Papua? Apa yang sedang dikhawatirkan oleh Jakarta?

Ketiga, empat provinsi dibentuk tanpa mempersiapkan sumber daya manusia, orang asli Papua. Orang asli Papua sekarang ini berjumlah 1,5 sampai 2 juta orang. Mereka belum mampu memenuhi semua lowongan kerja yang diciptakan di semua kabupaten lama dan baru dalam satu Provinsi Papua, karena jumlahnya kecil, kurang keterampilan, dan tidak memenuhi persyaratan administratif.

Lowongan kerja yang disediakan oleh satu provinsi saja tidak mampu diisi oleh orang Papua. Maka amat mustahil bagi orang Papua untuk mengisi kesempatan kerja dan jabatan yang akan diciptakan oleh keempat provinsi baru nantinya. Lihat saja apa yang sedang terjadi di Papua. Untuk menjalankan roda pemerintahan di semua kabupaten dalam satu provinsi pemerintah daerah merekrut orang-orang non-Papua. Jumlah penerimaan pegawai non-Papua ini akan terus bertambah dengan disetujuinya pembentukan enam kabupaten baru pada Desember 2007 dan empat provinsi baru.

Akibatnya, sebagaimana yang terjadi sebelum UU Otsus diberlakukan, berbagai jabatan strategis di pemerintahan provinsi dan kabupaten akan diisi dan didominasi oleh pegawai non-Papua.

Keempat, pembentukan provinsi baru tidak akan menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua. Selain konflik vertikal antara orang asli Papua dan Pemerintah Pusat yang masih harus diselesaikan, konflik-konflik horisontal antara suku-suku Papua dan antara orang asli Papua dengan para mi gran dan keturunannya pun perlu ditangani dengan baik.

Kemiskinan

Papua juga menghadapi masalah kemiskinan rakyat asli Papua, pembalakan kayu secara liar, pengrusakan hutan melalui penebangan oleh perusahaan kayu dan perusahaan kelapa sawit, rendahnya pelayanan pendidikan dan kesehatan di kampung-kampung yang dihuni oleh warga asli Papua, penyebaran HIV/AIDS yang sangat cepat, membanjirnya pendatang tanpa pengontrolan yang ketat, dan lain-lain.

Kepada DPR mesti diberitahukan bahwa kurangnya provinsi di Tanah Papua bukan merupakan penyebab dari berbagai konflik dan permasalahan di atas. Artinya, orang Papua miskin bukan karena kekurangan provinsi. Maka pembentukan provinsi baru, entah berapa pun jumlahnya, tidak akan menyelesaikan masalah-masalah di Papua. Bagi orang Papua, semua permasalahan di Papua sudah diakomodasi dalam UU Otsus Papua. Maka penyelesaian masalahnya mesti ditempuh dengan mengimplementasikan UU Otsus secara konsisten, bukan dengan menambah provinsi-provinsi baru.

Kini, sudah jelas bahwa DPR menetapkan empat provinsi baru di Papua dengan melanggar UU Otsus untuk menjawab kepentingan Jakarta. Dengan kebijakan ini, DPR menambah masalah-masalah baru, sementara persoalan-persoalan lama masih menunggu penyelesaian.

Kecil kemungkinan bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menolak RUU Pembentukan Empat Provinsi ini. Maka, bagi orang Papua DPR dan Pemerintah Pusat tidak lagi mengakui UU Otsus sebagai solusi terhadap berbagai masalah Papua. Oleh karena itu, lupakan saja UU Otsus, dan solusi baru mesti dicari. Pemerintah Pusat dan wakil-wakil dari Papua perlu berdialog, dengan bantuan dari pihak ketiga yang netral sebagai fasilitator, untuk menetapkan suatu solusi baru bagi penyelesaian masalah Papua.

Penulis adalah dosen pada Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Fajar Timur, Abepura, Jayapura, Papua

Source: Suara Pembaruan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: