72 Persen APBD Papua Habis untuk Membiayai Birokrasi

JAYAPURA, SABTU-Dari Rp 5, 8 miliar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua 2008, 72 persen di antaranya habis digunakan untuk membiayai birokrasi pemerintahan. Sejumlah 72 persen dana itu digunakan untuk membayar gaji, tunjangan pegawai negeri sipil, dan biaya administrasi kantor.

Hal itu disampaikan Izlan Sentrio, analis dari Fitra Jakarta, dalam diskusi Kajian terhadap APBD Provinsi Papua 2008 di Jayapura, Sabtu (9/2). “Jadi, hanya sekitar 28 persen anggaran yang dihabiskan untuk membiayai penyelenggaraan urusan publik seperti pendidi kan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan bidang pembangunan lainnya. Itu pun penggunaan anggarannya masih harus diawasi agar betul-betul menyentuh publik,” kata Izlan.

Izlan menyatakan, APBD Provinsi Papua 2008 yang sering dinyatakan sebagai salah satu APBD terbaik di Indonesia belum memenuhi asas keadilan. Banyak anggaran yang nomenklaturnya terkesan untuk publik, tetapi digunakan untuk kepentingan birokrasi. “Dari Rp 2,18 triliun dana yang dinyatakan sebagai dana publik, ternyata di dalamnya ada anggaran yang diperuntukkan untuk pegawai negeri sipil, seperti hono rarium, biaya perjalanan dinas, biaya makan minum, dan biaya cetak/fotocopy. Nilainya mencapai Rp 652,01 miliar,” kata Izlan.

Izlan juga mengkritik besarnya pos belanja bantuan sosial yang ditempatkan di Biro Keuangan Provinsi Papua. Belanja Bantuan So sial nilainya Rp 542,98 miliar. Di dalamnya ada bantuan untuk organisasi wartawan Rp 1,115 miliar, organisasi pengacara Rp 1 miliar. Dan yang lebih aneh lagi, ada pos bantuan untuk instansi vertikal senilai Rp 45,6 miliar. Instansi vertikal itu siapa tidak dijelaskan. Yang jelas instansi vertikal sudah menerima dana dari pemerintah pusat, kata Izlan.

Izlan menilai temuan-temuan itu menunjukkan APBD Provinsi Papua belum berpihak kepada rakyat Papua. Untuk membangun sumber daya manusia, butuh dana. Akan tetapi anggaran pendidikan di Papua hanya mendapat alokasi dana sekitar 4 persen. Itu pun masih termasuk anggaran gaji bagi para guru. Jika seperti itu, bagaimana masalah Papua akan terselesaikan, kata Izlan. (ROW)

Source: kompas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: