Gubernur Aceh Nilai PP 77 Ancam Perdamaian

BANDA ACEH – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf meminta agar PP 77 Tahun 2007 tidak dikaitkan dengan kehadiran partai lokal di Aceh. Kehadirian PP itu diharapkan tidak merusak perdamaian Aceh. Demikian dikatakan Irwandi menanggapi lahirnya PP tentang lambang daerah itu, Selasa (12/2/2008). “Saya kira polemik soal materi dan subtansi PP 77 Tahun 2007 tentang lambang daerah tidak akan terjadi, andai kita semua terutama para pengambil kebijakan di Jakarta mencoba sejenak berpikir arif dan bijaksana,” kata Irwandi, dalam sebuah diskusi yang diadakan Yayasan Aneuk Nangroe, di Banda Aceh. Mencermati secara seksama materi PP tersebut, secara khusus Gubernur menyebutkan, berdasarkan ketentuan pasal 1.1.5 MoU Helsinki, dinyatakan bahwa Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang, dan himne. Karena itu, menurut dia tidaklah tepat bila lambang daerah yang dimaksudkan dalam PP itu disangkutpautkan dengan lambang salah satu partai lokal di Aceh, yaitu Partai GAM. “Jadi seharusnya di sini pemerintah pusat bersikap objektif. Harus dipahami pula persoalan yang terkait dengan pendirian partai politik lokal. Sudah ada aturannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang partai politik lokal di Aceh,” ujarnya. Irwandi kembali menegaskan, sejak ditandatanganinya MoU Helsinki, maka di Aceh tidak ada lagi gerakan sparatis. Sebab GAM telah mengintegrasikan dirinya dengan masyarakat dalam wadah NKRI. “Sepanjang pengetahuan saya, sampai hari ini pemerintah pusat belum pernah mengeluarkan satu peraturan perundang-undangan yang menyatakan GAM adalah partai atau gerakan terlarang di Aceh. Ini Sangat tidak logis, bila dalam penjelasan pasal 6 ayat (4) PP itu masih dikatakan ada gerakan sparatis yang menggunakan logo dan bendera bulan sabit di Aceh,” paparnya. 

Lebih lanjut Irwandi menyebutkan, pihaknya tidak menginginkan masalah ini menjadi sebuah polemik panjang yang dapat memperkeruh suasana damai di Aceh. Irwandi berharap semua pihak memberi dukungan positif kepada pemerintah, agar PP tersebut segera direvisi ulang, setelah terlebih dahulu dikonsultasikan dengan pemerintah Aceh. (jri)

Source: Okezone

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: