Otsus Papua Dikebiri

[JAYAPURA] Sikap pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua berdasarkan UU No 21 Tahun 2001 semakin dikebiri kekuatannya. Hal itu dapat dibuktikan dengan sejumlah kebijakan pemerintah yang diterbitkan dan selalu menciderai substansi dan esensi UU tersebut.

Demikian disampaikan Direktur Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Yan Christian Warinusi, dalam pernyataan tertulis yang diterima SP, di Jayapura, Papua, Senin, (11/2).

 Dikatakan, bukti kebijakan yang menciderai UU Otsus Papua di antaranya adalah dikeluarkannya Inpres No 1/2003 tentang Percepatan Pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat (kini Papua Barat). Inpres tersebut jelas-jelas bertentangan dalam konteks fisiknya, karena bukan merupakan sebuah produk hukum, melainkan sebuah kebijakan politik.  Dari sisi konstitusi, keberadaan Inpres tersebut jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 76 dari UU No 21/2001 tentang Otsus Bagi Provinsi Papua. Langkah Jakarta sudah mendapat protes masyarakat Papua dan pakar hukum tata negara di Indonesia. Bahkan sampai terjadi pengajuan gugatan oleh Pemerintah Provinsi Papua ke Mahkamah Konstitusi.  Pemerintah pusat tetap berusaha terus membuat UU Otsus Papua tidak berdaya dengan mengeluarkan Inpres No 5/2007 tentang Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Inpres ini menunjuk pada tidak konsistennya pemerintah pusat dalam melaksanakan amanat otsus. UU Otsus mengatur secara gamblang bagaimana langkah pembangunan di Papua dengan titik sasaran utama pada sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan aparatur dan infrastruktur pemerintahan.  Ciri pengalihan semangat desentralisasi berbalik 180 derajat menjadi sentralistik sangat tampak jelas dalam isi dan konteks Inpres No 5/2007. Selanjutnya kehadiran PP No 77/2007 yang khusus mengatur mengenai Lambang Daerah, yang pada intinya lebih diarahkan dan fokus untuk mengerem penempatan Lambang Kultur di Papua dan Aceh.  

LP3BH Manokwari megingatkan seluruh komponen rakyat Papua untuk menyimak dan mengamati secara kritis arah langkah pendekatan politik yang terus dilakukan pemerintah pusat yang berupaya menggagalkan otsus. [GAB/M-11]

Source: Suara Pembaruan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: