DPRD Papua Desak Pemekaran Provinsi Papua Ditunda

Jakarta: DPRD Papua mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pembahasan 3 RUU Pemekaran provinsi di Papua.

Wakil Ketua DPRD Papua Paskalis Kossay meminta pemekaran provinsi di Papua yang akan dibahas DPR ditunda. “Karena hal itu telah melanggar UU Otonomi Khusus Papua,” katanya saat bertemu dengan Ketua DPR Agung Laksono di gedung MPR/DPR, Rabu (13/2).

Provinsi yang diusulkan dimekarkan adalah Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan.

Pemekaran baru di Papua, kata dia, akan merusak aturan UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Dalam UU itu, kata dia, otsus itu hanya diberikan kepada provinsi Papua. “Selain itu tidak ada alokasi dari dana otsus,” katanya.

Dia menambahkan pemekaran provinsi di Papua juga tidak melalui mekanisme yang benar. DPRD Papua dan Majelis Rakyat Papua (MRP) tidak dilibatkan dalam usulan pemekaran itu. “Kami terkejut ada

pemekaran baru di papua. Tidak pernah dilibatkan dalam pengusulan itu. Itu telah melecehkan kami,” katanya.

Padahal, lanjut dia, mekanisme pengusulan pemekaran daerah di Papua telah diatur dalam UU Otsus pada pasal 76 bab IV bahwa pembahasan pemekaran harus melibatkan DPRP, MRP dan Gubernur sesuai dengan persyaratan daerah untuk dimekarkan.

Anggota DPRD Papua Yan Lukas Ayomi menuturkan pemekaran tiga provinsi dalam RUU inisiatif DPR itu harus dikaji ulang. “Karena dampaknya akan besar di masyarakat Papua,” katanya.

Pihaknya, kata dia, juga telah menyerahkan surat ke Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan untuk menunda pemekaran di Papua. “Kami sudah minta pemerintah menunda proses itu,” katanya.

Menurut dia, sebagian besar dana otsus itu dialokasikan untuk belanja birokrasi. “Diperkirakan kalau dimekarkan menjadi enam provinsi, dana otsus pasti habis untuk birokrasi. Sedangkan alokasi untuk masyarakat tidak ada,” katanya.

Dia menjelaskan saat ini DPRD papua bersama MRP dan pemerintah Papua sedang melakukan kajian pemekaran di Papua. “Kita sedang siapkan grand desain pemekaran di papua. Sehingga kita minta ditangguhkan dulu hingga 2010,” katanya. Pembangunan Papua, kata dia, akan diorientasikan pada masyarakatnya.

Ketua DPR Agung Laksono mengatakan akan meminta Komisi Pemerintahan untuk menindaklanjuti adanya aspirasi dari masyarakat di Papua. “Kami akan minta ke Komisi II untuk tindaklanjuti. Dan RUU itu belum tentu akan langsung diundangkan,” katanya. EKO ARI WIBOWO

Source: Tempo Interaktif

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: