Gubernur Papua Dinilai Melanggar Aturan

[JAYAPURA] Gubernur Papua Barnabas Suebu dinilai melanggar aturan, khususnya dalam mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua 2007 dan 2008. Seharusnya gubernur memberi contoh dalam mengelola APBD, tidak melanggar aturan, memberikan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah kabupaten dan kota.

Hal ini dikatakan Izlan Sentrio dari Institute for Civil Strengthening (ICS) Papua atau Lembaga untuk Penguatan Masyarakat Sipil dalam diskusi publik “Kajian terhadap APBD Provinsi Papua Tahun 2008” di Jayapura, baru-baru ini.

Anggaran operasional Gubernur dan Wakil Gubernur tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 109/2000 tentang Biaya Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur. Intinya mengatur tentang gaji,

tunjangan, rumah jabatan, pemeliharaan kesehatan, perjalanan dinas, pakaian dinas, biaya operasional Gubernur dan Wakil Gubernur.

“Anggaran Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2007 dan 2008 ada yang melanggar PP 109/2000. Ada yang tidak rasional dan ada yang tidak diatur dalam PP 109/2000,” katanya.

Pos anggaran yang melanggar PP tersebut, adalah biaya penunjang operasional. Dalam APBD 2007 dan 2008 dianggarkan Rp 1,68 miliar. Pasal 9 ayat (1) PP 109/2000, besarnya biaya penunjang

operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di atas Rp 250 miliar sampai Rp 500 miliar paling tinggi 0,25 persen. Seharusnya paling tinggi Rp 780,5 juta (0,25 persen x PAD Rp 312,32 miliar).

“Jadi ada kelebihan Rp 899,4 juta, karena anggaran 2007 dan 2008 sama, maka kelebihan (pelanggaran) berjumlah Rp 1,7 miliar,” katanya.

Biaya yang tidak rasional lainnya yaitu biaya kesehatan Rp 300 juta, padahal standar pemeliharaan kesehatan pejabat negara Rp 20 juta setahun. Pemeliharaan mobil jabatan Rp 1,24 miliar. Service Rp 300 juta, pergantian suku cadang Rp 199,8 juta, bahan bakar minyak Rp 720 juta, dan STNK Rp 25 juta.

“Di ketentuan Permendagri No 7/2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, mobil jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur 2 buah. Artinya dana Rp 1,24 miliar tersebut untuk merawat 4 mobil, rata-rata Rp 306 juta per mobil. Ini sangat tidak wajar, jika biaya pemeliharaan mobil lebih mahal dari harga baru,” katanya.

Biaya pelaksanaan otonomi khusus Rp 20 miliar (biaya koordinasi, pengawasan, pembinaan, dan konsultasi) perlu dirasionalisasi karena bisa tumpang-tindih dengan biaya lain, seperti biaya perjalanan dinas Rp 3,23 miliar dan penunjang operasional Rp 1,68 miliar, katanya.

Adapun beberapa pos anggaran yang tidak diatur dalam PP No 109/2000 seperti honor pegawai tidak tetap Rp 3,2 miliar, makan minum Rp 2,17 miliar, alat tulis kantor Rp 360 juta [ROB/M-11]

Source: Suara Pembaruan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: