Lima Bupati Tinggalkan Rakerda Papua

Jayapura – Lima bupati di Papua meninggalkan rapat kerja daerah (Rakerda) bupati se-Papua. Penyebabnya, Gubernur Papua tidak memberikan penjelasan terbuka mengenai pembagian dana infrastruktur yang belum diterima lima kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah. Mereka ingin bentuk provinsi sendiri.Kelima bupati yang meninggalkan rakerda, yakni Bupati Tolikara John Tabo; Bupati Jayawijaya Nikolas Jigibalom; Bupati Pegunungan Bintang Wellington Wenda; Bupati Yahukimo Ones Pahabol dan Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe.

”Kami tidak akan pernah lagi mengikuti Raker para bupati sampai ada pembentukan Provinsi Pegunungan Tengah yang baru,” kata Lukas Enembe di Swissbell Hotel, Jayapura, Senin (18/2).
Memasuki hari Rakerda bupati, situasi mendadak ricuh karena lima bupati ini meninggalkan ruangan sambil memaki Wagub Papua Alex Hesegem yang memimpin rapat. Kericuhan bermula ketika (Plt) Bupati Jayawijaya Nicholas Jigibalom bersuara keras mempertanyakan dana infrastruktur yang tidak mengucur sepeser pun di kawasan Pegunungan Tengah.

”Gubernur Papua Barnabas Suebu mengingkari janji yang telah diucapkan saat Rakerda Tahun 2007 di Biak . Untuk apa kami datang ke sini, tanpa ada kejelasan dari gubernur terkait dana infrastruktur yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Papua bagi pemerintah kabupaten di kawasan Pegunungan Tengah,” katanya.

Lukas Enembe mengatakan, sejak Otsus tahun 2005, pemerintah pusat mengucurkan dana pembangunan infrastruktur Rp 500 miliar. Tahun 2006 dan 2007, dana serupa dikucurkan Rp 700 miliar dan Rp 1 trilun lebih. Pada 2008, dana infrastruktur di bumi cenderawasih sebesar Rp 2,9 triliun.

Namun, kata Enembe, dana itu tidak sepeser pun dinikmati masyarakat Papua di wilayah Pegunungan Tengah. Ketidakadilan itu menimbulkan keterbelakangan masyarakat di Pergunungan Tengah.

Tanggapan Suebu
Setelah meninggalkan rapat, kelima bupati ini langsung bertemu Ketua DPRP Papua Jhon Ibo dan menceritakan alasan meninggalkan Rakerda. Kelima bupati ini langsung menuju Jakarta dan akan bertemu dengan Presiden dan Wakil Presiden.

Kelima bupati ini bahkan menunjuk Bupati Pegunungan Bintang Wellington Wenda sebagai ketua tim. Para Ketua DPRD se-Pegunungan Tengah langsung membentuk asosiasi untuk mendorong para bupati agar cepat melakukan pemekaran.

Menanggapi aksi lima bupati itu, Gubernur Papua Barnabas Suebu mengatakan belum berpikir untuk memberikan sanksi. Namun, ia mengingatkan dalam negara ini ada hierarki, yakni dari negara kemudian ke provinsi, kabupaten, dan sampai ke tingkat kampung.

Aspirasi yang disampaikan dalam forum hendaknya agar lebih tertib. Menurutnya, perbedaan pendapat tidak masalah, tapi harus disampaikan secara tertib.

Gubernur berjanji akan memanggil kelima bupati ini dan ia yakin para bupati ini mau menerima undangannya. ”Nanti akan ada penjelasan akan panggil para bupati ini. saya pikir mereka akan datang dan mereka tidak akan membangkang,” katanya.

Suebu juga membantah bila dikatakan tidak ada dana untuk pembangunan infrastruktur di Pegunungan Tengah. Dana itu rencananya akan dibahas Selasa (19/2). Dengan perincian dari APBN, Provinsi, dan dana dari kabupaten sendiri meliputi selatan, pegunungan, Papua Utara, dan bagian kepala burung.(odeodata h. julia)

Source: Sinar Harapan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: