Penerobosan Isolasi Atasi Kesenjangan Papua

[JAYAPURA] Lima Bupati asal Pegunungan Tengah Papua, Senin (18/2), melakukan aksi Walk-out dari ruangan Sasana Krida Kantor Gubernur Provinsi Papua tempat berlangsungnya Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Bupati dan Wali kota se Tanah Papua. Mereka adalah Bupati Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, Tolikara dan Yahukimo. Mereka meninggalkan rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Papua Alex Hesegem.
Padahal sebelumnya Rakerda yang telah berlangsung sejak Senin (18/2) berjalan dengan tertib, namun tiba-tiba suasana itu mendadak ricuh, akibat ketidakpuasan para bupati yang berasal dari Pegunungan Tengah Papua.

Rakerda yang dibuka pada Senin (18/2) pukul 09.00 WIT, dimulai dengan pemaparan Gubernur Papua Barnabas Suebu di hadapan para bupati dan tamu undangan termasuk donatur dari negara asing.

Setelah memberikan pemaparan, Barnabas Suebu meninggalkan rapat guna menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) Kodam XVII Cenderawasih.

Selanjutnya, Rakerda dipimpin Wagub Alex Hesegem. Berselang dua jam kemudian, suasana rapat yang hendak ditutup sementara waktu menjelang istirahat, mendadak ramai saat Pelaksana Tugas Bupati Jayawijaya Nicholas Jigibalom bersuara keras mempertanyakan dana infrastruktur yang tak mengucur sepersepun bagi pemerintah daerah di kawasan Pegunungan Tengah.

“Gubernur Papua mengingkari janji yang telah diucapkan saat Rakerda Tahun 2007 di Biak. Untuk apa kami datang ke sini, tanpa ada kejelasan dari gubernur, terkait dana infrastruktur yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Papua bagi pemerintah kabupaten di kawasan Pegunungan Tengah,” tegas Jigibalom.

Ketimpangan
Pernyataan Nicholas ditimpali Bupati Pegunungan Bintang Wellington Lod Wenda. “Untuk apa kami hadir di rakerda. Papua bagian Barat dan Utara maju pesat, sedangkan Papua di kawasan Pegunungan Tengah tertinggal karena tidak adanya dana infrastruktur yang dialokasikan,” tutur Wellington.

Suasana semakin tegang, setelah lima bupati yakni Nicholas Jigibalom, Wellington Lod Wenda, Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe, Bupati Tolikara Jhon Tabo, Bupati Yahukimo Ones Pahabol keluar dari ruang pertemuan Rakerda di Sasana Krida, Gedung Pemprov Papua, Jalan Soa Siu, Jayapura. Berselang 30 menit kemudian, lima bupati beserta Ketua DPRD di kawasan Pegunungan Tengah menggelar jumpa pers di Jayapura.

“Selama 45 tahun wilayah Papua masuk dalam NKRI, khususnya di kawasan Pegunungan Tengah tidak pernah merasakan bukti nyata dari pembangunan yang berlangsung selama ini. Ketimpangan dan tidak adanya perhatian serius dari para gubernur yang selama ini menjabat mengakibatkan masyarakat di wilayah pegunungan terbelakang,” ujarnya.

Wellington menjelaskan, sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua pada tahun 2005, pemerintah pusat mengucurkan dana pembangunan infrastruktur sebesar Rp 500 miliar.

Tahun 2006 dan 2007 dana serupa dikucurkan sebesar Rp 700 miliar dan Rp 1 trilun lebih. Sedangkan pada tahun 2008, dana infrastruktur di bumi Kasuari sebesar Rp 2,9 triliun.

“Sepersepun uang itu tidak dinikmati warga Papua yang berada di kawasan Pegunungan Tengah,” tegasnya. [ROB/GAB/W-8]

Source: Suara Pembaruan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: