Presiden Terbitkan Lagi Ampres Pemekaran Daerah

[JAKARTA] Di tengah-tengah desakan sejumlah pihak supaya pemekaran daerah diberhentikan untuk sementara waktu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru menerbitkan amanat presiden (ampres) No R.04/Pres/02/2008 tertanggal 1 Februari 2008 yang memerintahkan Menteri Dalam Negeri membahas 14 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan 14 Kabupaten/Kota dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Tapanuli.

Calon-calon daerah otonom baru itu adalah Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Gunung Sitoli, Kota Berastagi (Sumatera Utara), Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pringsewu (Provinsi Lampung), Kota Tangerang Selatan (Provinsi Banten), Kabupaten Sabu Raijua (Nusa Tenggara Timur), Kabupaten Morotai (Maluku Utara), Kabupaten Maibrat, Kabupaten Tambrauw (Papua Barat), Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai (Provinsi Papua).

 Menanggapi itu Juru Bicara Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Saut Situmorang di Kantor Depdagri Jakarta, Kamis (21/2) menjelaskan bahwa pembentukan wilayah baru memang tidak dilarang sepanjang calon daerah otonom baru itu memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah (PP) 78/2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Tata cara pembentukan daerah kabupaten/kota baru diatur dalam Pasal 16 huruf a sampai h PP No 78/2007 tersebut. Di situ antara lain disebutkan bahwa aspirasi pemekaran dari masyarakat setempat dalam bentuk keputusan BPD untuk desa dan forum komunikasi kelurahan atau nama lain untuk kelurahan.  Selain itu usulan pembentukan daerah kabupaten/kota baru itu harus mendapat persetujuan DPRD, bupati/walikota, gubernur dan DPRD Provinsi. Bila salah satu dari syarat itu belum terpenuhi maka usulan kabupaten/kota belum bisa terwujud. Sebagai contoh, usulan pembentukan Kabupaten Mandau dan Kabupaten Meranti di Provinsi Riau sampai saat ini belum bisa terwujud karena belum mendapat persetujuan dari DPRD dan bupati kabupaten induk. 

Saut menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun ini akan melakukan evaluasi terhadap daerah otonom yang dimekarkan sejak 1999 yang sampai saat ini berjumlah 173 dengan mengacu pada PP 6/2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. [A-21]

Source: Suara Pembaruan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: