Semangat Pemekaran Lahirkan Aksi “Walk Out”

[JAYAPURA] Aksi walk out para bupati asal Pegunungan Tengah pada Rakerda Bupati/ Wali kota se-Papua, Senin (18/2), adalah semangat pemekaran dan bukan ketidakadilan pembagian dana infrasuktur antara provinsi dengan Kabupaten, khususnya di Pegunungan Tengah. Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil Papua Papua, Budi Setyanto, dalam pernyataan tertulis yang diterima SP, di Jayapura, Rabu (20/2) pagi.

Aksi walk out merupakan akibat semangat besar dari para elite birokrasi dan elite politik di tingkat Kabupaten untuk melakukan pemekaran provinsi di Papua. “Ketidakadilan dana infrastruktur hanyalah sebagai pemicu yang dapat digunakan sebagai alasan untuk perlunya dilakukan pemekaran di Provinsi Pegunungan Tengah,” ujarnya.

 Diungkapkan, jika yang menjadi alasan walk out adalah ketidakadilan pembagian dana infrastruktur atau pembagian dana otonomi khusus, strategi yang biasa dilakukan elite birokrasi maupun elite politik adalah memperdebatkan melalui forum-forum resmi atau melalui media Rakerda.  Lalu dari proses perdebatan tersebut selanjutnya diikuti dengan strategi lobi-lobi sekalipun pada akhirnya akan berakibat dengan pengeluaran materi atau uang. Ini menggambarkan bahwa prinsip-prinsip pemerintahan yang baik partisipasi, transparansi dan akuntabel belum dijalankan secara baik.  Dengan demikian dalam grand design Gubernur Papua telah mencantumkan lima strategi yang salah satunya adalah reformasi pemerintahan yang terdiri dari reformasi birokrasi dan anggaran dapat diwujudkan.  “Kalau 5 bupati masih mempersoalkan anggaran hal ini mengindikasikan bahwa strategi Gubenur memang tidak jalan, dengan kata lain strategi gubernur masih sebatas bicara atau wacana saja,” katanya.  Koordinasi Lemah Lemahnya koordinasi antargubernur dengan kepala-kepala daerah di kabupaten/kota, kata dia, akan sulit dipahami masyarakat awam tentang bagaimana bisa bupati yang notabane di bawah koordinasi gubernur bisa melakukan pembangkangan, dalam penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka.  Pertanyaan yang akan timbul, lanjutnya, adalah akankah masyarakat Papua dapat sejahtera jika pimpinannya saling konflik hanya karena anggaran yang tidak jelas?  “Sehingga bertitik tolak dari hal tersebut, maka diharapkan Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua dan bupati-bupati serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota melakukan dialog untuk merumuskan kebijakan tentang mekanisme penyelesaian masalah antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot serta merumuskan kebijakan tentang Pemekaran di Papua yang selalu dijadikan jastifikasi penyelesaian konflik antar elite birokrasi dan elite politik,” kata Budi.  Memboikot dan keluar dari raker tersebut, bukan main-main, tapi sangat serius. Ini diungkapkan Bupati Yahukimo Ones Pehabol kepada wartawan, Selasa (19/2) malam.  Gubernur harus serius menanggapi permintaan para bupati Pegunungan Tengah Papua ini, karena dalam sejarah republik Indonesia, aksi walk out yang dilakukan para bupati ini baru sekali ini. [ROB/GAB/W-8]  Source: Suara Pembaruan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: