Pertemuan Penting di Jayapura Sabam Siagian

Semua bupati dan wali kota se-Tanah Papua berkumpul di kantor gubernur di Jayapura untuk rapat kerja. Tanah Papua adalah suatu cakupan pengertian yang meliputi seluruh wilayah yang dulu disebut Irian Jaya, sebelum Irian Barat. Kalau nanti muncul lagi provinsi-provinsi baru semuanya itu dirangkul sebagai Tanah Papua.

Gubernur Bas Suebu tentunya bangga menjadi tuan rumah dari rapat kerja itu. Apakah Gubernur Bram Atauri, Kepala Daerah Provinsi Papua Barat merasa sebagai tamu atau rekan seperjuangan di Jayapura? Betapa pentingnya pertemuan di Jayapura itu yang diselenggarakan mulai 16 Februari lalu tampak dari kehadiran Wakil Presiden Jusuf Kalla. Seperti dapat diharapkan RI-2 bicara secara terus terang. Ia menandaskan, kalau dihitung semua alokasi dana dari pusat “dibandingkan dengan provinsi lainnya yang hanya Rp 2 juta per penduduk, maka Papua mendapat lima kali dari pendapatan penduduk di Sulawesi Selatan.” Wakil Presiden Kalla berasal dari Sulawesi Selatan.

 Sulit untuk menilai dampak dari angka-angka yang disebut dalam anggaran negara, karena bidang keuangan negara atau public finance adalah bidang yang amat memusingkan seluk-beluknya. Namun, angka-angka yang disebut Wakil Presiden Kalla yang menyangkut Tanah Papua sungguh mengesankan. Katanya, total Rp 28 triliun disalurkan dari APBN 2008 untuk Tanah Papua (Rp 20 triliun untuk Papua dan Rp 8 triliun untuk Provinsi Papua Barat). “Dengan jumlah penduduk Papua hampir tiga juta jiwa, setiap bayi di Papua akan mendapat dana dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 10 juta.”  Bukan Jusuf Kalla namanya kalau tidak ada elemen drama dalam pidatonya. Ia tampaknya mendapat info bahwa di kalangan LSM beredar, dana yang semestinya dialokasikan untuk Tanah Papua dengan cara teknis yang jelimet, akhirnya disedot kembali ke Pusat. Maka ditandaskan oleh Wakil Presiden: “… seluruh kekayaan alam Papua sudah dimanfaatkan untuk masyarakat Papua. Jadi, satu sen pun hasil kekayaan Papua tak ada yang dinikmati orang-orang di Jakarta“.  Mungkin agak dramatis ucapan itu, tapi intinya jelas juga. Dana yang dialokasikan untuk Tanah Papua hampir berlimpah. Belum lagi dana-dana yang disumbangkan program bantuan internasional, baik bilateral maupun multilateral yang khusus dialokasikan untuk pembangunan Tanah Papua. Sungguh penuh makna anjuran Jusuf Kalla, “Karena itu saya harap semua dana itu dikelola dengan baik. Saudaralah penentu itu semua”. *Ucapan Wakil Presiden itu memang sungguh kena sasarannya. Ujung-ujungnya, kombinasi antara kejujuran dan keterampilan mengelola dana merupakan kunci utama supaya dana yang berlimpah untuk Tanah Papua dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat Papua.  Gubernur Bas Suebu mengakui pangkal tolak itu. Dalam sambutannya Pak Gub menyatakan betapa ironisnya kondisi Papua sekarang. “Meskipun menerima dana yang sangat besar dari Pemerintah Pusat, namun 80 persen penduduk Papua masih miskin dan berada di bawah garis kemiskinan.” Ia sebut faktor “pengelolaan anggaran yang selama ini diakui kurang baik dan tidak transparan”. Rupanya Bas Suebu enggan menyebut kata “korupsi”. Tapi, akibatnya dia tidak tutup-tutupi. Katanya: “Akibatnya, mereka hidup miskin di atas kekayaan mereka sendiri”.  Itulah gambaran sekilas dari persoalan pokok yang dihadapi Tanah Papua. Kalau Pak Wapres mengatakan bahwa “Saudaralah penentu itu semua,” maka berdasarkan beberapa kunjungan ke Tanah Papua, cukup banyak putra-putri Papua yang saya jumpai yang penuh dedikasi dan kompeten. Apa yang mereka dambakan adalah kepercayaan dan kesempatan. Sikap curiga dari sementara kalangan di Jakarta, yang erat kaitannya dengan budaya intel, merupakan hambatan untuk mengembangkan kreativitas masyarakat Papua.  Dan gagasan pemekaran provinsi dan kabupaten di Tanah Papua yang disodorkan dalam sejumlah produk hukum di Dewan Perwakilan Rakyat dengan pengantar “Ampres” (Anda belum tahu istilah ini? Amanat Presiden), kalau menjadi kenyataan nantinya, justru akan menimbulkan keruwetan bukan kesejahteraan. *Peristiwa yang patut dicatat dalam pertemuan beberapa hari di Jayapura itu adalah pidato Duta Besar Kerajaan Belanda Nikolaos Van Dam dalam bahasa Indonesia yang ditulis sendiri. ” Pak Koos” ( Itulah panggilan akrabnya) mengirim naskah pidatonya kepada saya dan minta komentar. Karena kami biasa saling menyindir, jawaban yang diterima Yang Mulia mengingatkan, kalau berpuluh tahun lalu ada Dubes Belanda mengucapkan pidato yang begitu simpatik, maka tidak ada persoalan konflik. Dan Tanah Papua dapat mekar lebih cepat.  Pidato Dubes Koss Van Dam itu diawali: ” Hari ini adalah hari yang sangat istimewa di sini, di Jayapura, di Provinsi Republik Indonesia yang paling timur, yang berjarak dua zona waktu dari Jakarta”. Sebagai diplomat kawakan, Pak Koos ingin menyampaikan pesan, persoalan dulu antara Belanda dan Indonesia tentang status Papua telah selesai. Yang penting adalah pembangunan masa depan dan Belanda siap membantu. Dalam pidatonya disebutkan berbagai program yang didanai oleh Belanda untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.  Namun, sebagai peminat sejarah diplomatik, saya jadi teringat juga akan hari-hari terakhir Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada akhir Oktober/awal November 1949. Delegasi RI dipimpin oleh Wakil Presiden/Perdana Menteri Mohammad Hatta. Belanda sepakat mengakui kedaulatan Indonesia Merdeka yang meliputi wilayah yang dulunya Hindia Belanda. Tapi, ngotot bahwa pengakuan itu tidak mencakup Irian Barat. Untuk menghindari jalan buntu dan jangan sampai pulang dengan tangan kosong, delegasi RI setuju usul kompromi yang disodorkan Komisi PBB untuk Indonesia. Yakni, Irian Barat merupakan masalah sengketa yang akan diselesaikan dalam waktu satu tahun. Namun, seperti sering terjadi dalam sejarah sengketa internasional, kesepakatan antarnegara yang tidak tuntas dan membiarkan benih konflik akhirnya mengganas sebagai borok. Irian Barat menjadi konflik yang berlarut-larut sampai 12 tahun dan hampir diselesaikan secara militer oleh TNI.  Selama 12 tahun administrasi Belanda di Irian Barat sempat tumbuh satu generasi yang dibesarkan dengan aspirasi yang ditanam propaganda Belanda. Dan selama 12 tahun itu, dinamika politik intern RI mengalami radikalisasi yang akhirnya mencuat sebagai usaha kup Partai Komunis Indonesia pada akhir September 1965. Namun, itu semuanya masa lampau. Tapi, perlu dicatat untuk memahami akar psikologis dari persoalan yang dihadapi masyarakat Papua sekarang.  Dengan latar belakang kesejahteraan itu, sungguh mencolok ucapan Duta Besar Belanda Van Dam di Jayapura: “Kami berkomitmen sepenuhnya untuk mendukung rencana pembangunan Tanah Papua yang telah ditempatkan dalam kerangka Undang-Undang Otonomi Khusus dan Instruksi Presiden, dan sebagaimana telah diketahui, Belanda menghormati dan mendukung sepenuhnya kesatuan wilayah Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke”.  Source: Suara Pembaruan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: