Dinas Kehutanan Tolak PP No 2 / 2008

[BENGKULU] Diterbitkanya peraturan pemerintah PP Nomor 2/2008, yang melegalkan kawasan konservasi dibuka untuk usaha pertambangan, dikhawatirkan akan memicu lajunya kerusakan hutan di daerah, terutama di Bengkulu.

Pasalnya, persyaratan untuk menggarap hutan lindung cukup mudah hanya membayar sewa Rp 150- Rp 300 per m2 ke negara, sehingga pemerintah provinsi berlomba-lomba memberikan peluang ke pihak swasta untuk mengekploitasi sumber daya alam yang ada di kawasan konservasi, dengan dalil untuk peningkatan pendapatan asli daerah dan masyarakat.

Karena itu, beberapa dinas kehutanan di daerah menolak pemberlakukan PP tersebut. “Terus terang, saya belum membaca PP tersebut. Tapi, kalau isinya mempermudah menggarap hutan lindung, saya khawatir peraturan tersebut dapat memicu laju kerusakan hutan di daerah,” kata Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, Chairil Burhan kepada SP, di Bengkulu, Rabu (27/2).

Sebelumnya, Wakil Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Ilham Gazaling mengakui, munculnya PP Nomor 2 Tahun 2008 itu akan semakin memperparah kondisi kerusakan hutan di provinsi tersebut. “Terus terang, sampai saat ini aparat pemerintah di provinsi memang belum mengetahui persis PP yang baru diterbitkan tersebut. Namun, kalau PP itu diberlakukan, dipastikan kondisi hutan di Sulsel akan semakin parah,” ujarnya kepada SP baru-baru ini.

Padahal, pemerintah pusat bersikeras tidak akan mencabut PP No 2/2008, yang mengatur besarnya dana kompensasi penggunaan hutan lindung untuk penambangan. “PP tersebut, hanya menindaklanjuti peraturan maupun undang-undang yang dikeluarkan pemerintahan sebelumnya,” kata Menteri Kehutanan, MS Kaban di Jakarta, Senin (25/2) lalu.

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Gerakan Mahasiswa Sumatera Utara (Gemasu) Malik Assalih Harahap kepada SP, Kamis (28/2) pagi mengatakan, pemerintah harus mempertimbangkan kembali PP No 2 /2008, sebelum semua pihak turun ke jalanan menolak peraturan tersebut. Pemerintah jangan mengorbankan masyarakat dengan membela pengusaha demi menambah pendapatan.

“Peraturan yang diberlakukan tersebut, dapat mengundang kemarahan masyarakat. Rakyat sudah banyak yang menjadi korban,” ujar Malik Assalih. [AHS/143]

Source: Suara Pembaruan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: