Disidangkan, Gugatan terhadap Gubernur Papua

[JAYAPURA] Sidang perkara Gugatan Legal Standing Atas Akses Informasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua yang dilayangkan Tim Advokasi Kebijakan Publik Lembaga Swadaya Masyarakat Papua selaku penggugat terhadap Gubernur Provinsi Papua selaku tergugat, di- gelar di Pengadilan Negeri Jayapura, Rabu (27/2) siang. 

Tim Advokasi Kebijakan Publik LSM Papua selaku penggugat, masing-masing dari Institute Of Civil Strengthening, Budi Setyanto, Forum Komunikasi Kerja Sama Julius Septer Manufandu, Yayasan Konsultasi Independen Pemberdayaan Rakyat Irianto Jacobus, Lembaga Bantuan Hukum Papua Paskalis Letsoin, Lembaga Aliansi Demokrasi Untuk Papua Latifa Arum Seregar dan Yayasan Anak Dusun Papua, Leonard Imbiri.

Dalam persidangan tersebut tergugat tidak hadir hanya diwakili kuasa hukumnya yang berasal dari Biro Hukum Provinsi Papua, yaitu Ketua JKH Roembiak dibantu oleh Maria Kartini, Max M Fatari, Derek Hegemur dan Iriani Samuel.

Dilanjutkan

Sidang yang dipimpin oleh majelis hakim dengan Ketua Aman Barus dengan Anggota A Siboro serta Subur S, menyatakan bahwa sidang tersebut dilanjutkan dengan mempersilakan pihak penggugat untuk membacakan surat gugatan yang telah disiapkan.

Gugatan yang dibacakan oleh Latifa Anum Siregar, antara lain menjelaskan bahwa LSM organisasi nirlaba yang bersifat independen tidak mencari keuntungan dan menperjuangkan kepentingan masyarakat Papua yang berasaskan pada nilai-nilai demokrasi, keadilan, kejujuran, keterbukaan, antikekerasan serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Dikatakan, Tim LSM telah menyurati kepada tergugat untuk meminta dokuman APBD Provinsi Papua tersebut secara formal, namun permintaan tersebut tidak pernah ditanggapi dan dipenuhi oleh tergugat.

Akibat tidak diberikannya dokumen APBD tersebut, penggugat dan masyarakat Papua tidak dapat memperoleh informasi APBD secara benar, tidak dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya dan tidak dapat memberikan masukan yang konstruktif kepada pihak tergugat, Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua selaku penanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua.

Selanjutnya gugatan tersebut dibacakan oleh Irianto Jacobus, meminta kepada tergugat wajib memberikan dokumen APBD setiap tahunnya bila diminta, baik yang dilakukan secara individu maupun secara institusi atau kelembagaan, wajib membuat website yang dapat diakses oleh penggugat dan masyarakat Papua.

Kepada tergugat harus membayarkan kerugian materiil Rp 50 juta, dan menghindari terdakwa melakukan kesalahan yang sama, maka sudah sepantasnya terdakwa membayar uang paksa Rp 10 miliar. [ROB/M-11]

Source: Suara Pembaruan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: