Greepeace Asia Tenggara: PP 2/2008 Akan Menimbulkan Konflik

[JAYAPURA] Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) 2/2008 semakin memperkuat perubahan UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan, yang memperbolehkan dibukanya kawasan-kawasan konsevasi di Indonesia menjadi kawasan tambang.

“Ini menafikan amanat dari UU Nomor 41 untuk mengelola hutan lebih baik,” ujar Menurur Bustar Maitar, Forest Solution Campaigner Greepeace Asia Tenggara, kepada SP, Rabu (27/2) pagi.

PP 2/2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan itu, mengatur izin menyewakan hutan tanpa batasan untuk penggunaan sektor industri, dengan tarif sewa Rp 3 juta per hektare (ha) per tahun.

“Bila hal ini direalisasikan, bukan tidak mungkin semua kawasan hutan di Papua, yang 70 persen adalah kawasan konservasi, diubah menjadi kawasan pertambangan,” katanya.

Kondisi itu kelak akan sangat mengancam kelestarian hutan di Papua. “Barang tentu, akan menimbulkan konflik yang lebih besar lagi kedepan, terutama dengan masyarakat pemilik hutan. Apalagi jika tidak ada konsultasi dengan masyarakat di sekitar hutan,” kata Bustar.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Marthen Kayoi kepada SP, Selasa (26/2) sore di Swissbell Hotel mengatakan, belum membaca Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2008. “Saya belum sempat baca, jadi saya tidak bisa berkomentar,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, salinan PP itu dia peroleh dari internet, dan belum ada sosialisasi. “Sekarang bukan masalah setuju atau tidak setuju, tapi apakah itu bisa bermanfaat bila diterapkan di Papua, itu yang penting,” Kayoi.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) juga sampai saat ini belum mengetahui tentang adanya PP No 2/2008. “Kami belum menerima salinannya,” kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulteng, Gumyadi yang dihubungi SP Selasa malam di Palu.

Ketika ditanya bagaimana respon Pemprov Sulteng jika telah menerima salinan PP tersebut, Gumyadi mengatakan semua terpulang pada kebijakan Gubernur Sulteng.

Cabut

Sementara itu, kalangan aktivis LSM di Palu mendesak Mahmakah Konstitusi (MK) merekomendasikan pencabutan PP No 2/2008 itu. Selain tidak sesuai dengan semangat UU No 41/1999 tentang Kehutanan, PP tersebut juga dinilai merusak komitmen global atas hasil-hasil keputusan pertemuan perubahan iklim di Bali pada Desember 2007.

“PP tersebut, bagian dari mata rantai utang luar negeri Indonesia yang tidak berkesudahan, dan merupakan konspirasi politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla untuk pengumpulan dana kampanye menjelang Pemilu 2009,” kata Koordinator Advokasi dan Jejaring, YMP Palu, Azmi Sirajuddin AR kepada SP, Selasa.

PP tersebut katanya, sebagai konsekwensi dari utang luar negeri Indonesia yang dikucurkan melalui World Bank (WB) dan koleganya Asian Development Bank (ADB), serta Japan Bank for International Cooperation (JBIC), khususnya untuk mengantisipasi defisit APBN 2008 dan 2009.

Salah satu syarat utang tersebut, Pemerintah Indonesia harus meliberalisasi sektor fiskal. Salah satunya mengoreksi sejumlah besaran tarif, bea, pajak dan jasa.

“Yang paling mudah dan tersedia untuk masuk skema fiskal adalah menyewakan kawasan hutan, yang kini luasnya mungkin tinggal 55 juta hektare saja,” katanya.

Pemerintah juga dinilai lebih berpihak kepada pengusaha dari pada rakyat dengan menerbitkan PP No 2 / 2008. “Seharusnya, pemerintah belajar dari musibah di negeri ini. Bencana banjir dan tanah longsor yang banyak menelan korban jiwa dan harta benda akibat kerusakan hutan,” kata Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Gerakan Mahasiswa Sumatera Utara (Gemasu), Malik Assalih Harahap, kepada SP, Rabu pagi.

Oleh karena itu, seluruh mahasiswa dan elemen masyarakat harus mendukung Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) untuk mendesak pemerintah agar mempertimbangkan kembali peraturan tersebut. [AHS/ROB/128]

Source: Suara Pembaruan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: