Inkonsistensi Aturan Pengelolaan Hutan Oleh Sihar PH Sitorus

Konsistensi Departemen Kehutanan (Dephut) sebagai regulator dalam menjaga kawasan hutan dipertanyakan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 (PP No 2) tertanggal 4 Pebruari 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan.  

Berkenaan dengan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan, posisi Dephut adalah melarang penambangan dengan pola terbuka di kawasan hutan lindung. Pelarangan tersebut sesuai bunyi UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam ayat (3) dan (4) Pasal 38 dan penjelasannya. Di kedua ayat tersebut, tegas menyebutkan bahwa di kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka. Pola pertambangan terbuka dimungkinkan di kawasan hutan produksi dengan ketentuan khusus dan secara selektif, antara lain melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri Kehutanan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Pemberlakuan UU 41/1999 dipandang oleh beberapa investor merugikan investasi pertambangan mereka di Indonesia. Rupanya sejumlah perusahaan pertambangan besar sudah berinvestasi di kawasan hutan lindung sebelum UU 41/1999 disahkan. Tak pelak, investor seperti PT Freeport Indonesia dan International Nickel Indonesia (keduanya milik swasta AS) mengancam menuntut Indonesia ke Arbitrase Internasional dengan tuntutan kerugian mencapai Rp 188 triliun.

Menghindari tuntutan dan untuk memberikan kepastian hukum investasi di Indonesia, Presiden Megawati saat itu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2004, yang mengatur bahwa semua perizinan dan perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan lindung yang telah ada sebelum diberlakukannya UU Kehutanan, dinyatakan tetap berlaku. Perpu ini kemudian ditetapkan dengan UU No 19 Tahun 2004.

Pemerintah juga menerbitkan Keppres No 41 Tahun 2004 yang mengatur perizinan kepada 13 perusahaan yang sudah berada di kawasan hutan lindung tersebut. Dephut pada saat itu melalui Kepala Pusat Informasi Kehutanan, mengakui bahwa pemberlakuan Perpu tersebut menyulitkan Dephut karena harus bisa menjelaskan komitmennya tentang pelestarian hutan (Kompas, 24 Juli 2004).

Walau telah dipayungi Perpu dan Keppres No 41 Tahun 2004, ternyata perusahaan pertambangan tersebut masih kesulitan memperoleh persetujuan pinjam pakai kawasan hutan lindung dari Menteri Kehutanan. Para investor dihadang kesulitan oleh dua Peraturan Menteri Kehutanan, yakni No P.14/Menhut-II/2006 (Permenhut 14) yang telah diubah dengan Permenhut No.P 64/Menhut-II/2006 (Permenhut 64).

Pada kedua Permenhut yang merupakan tindak lanjut amanat Perpu No 1 Tahun 2004 dan Keppres No 41 Tahun 2004, ternyata Dephut tetap mengatur bahwa di kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka. Ketentuan ini menjelaskan posisi dan sikap Dephut yang tetap ingin mempertahankan ketentuan Pasal 38 ayat (4) UU No 41/1999 tentang Kehutanan.

Namun belakangan, posisi dan sikap Dephut tersebut inkonsisten bahkan bertolak belakang seiring terbitnya PP No 2 yang mengizinkan penambangan di kawasan hutan lindung. Presiden SBY menyatakan, penerbitan PP No. 2 karena 13 perusahaan pertambangan yang berdasarkan Keppres telah berada di dalam kawasan hutan lindung, harus diatur kontribusinya kepada Negara. Dan PP No 2 hanya diberlakukan untuk 13 perusahaan tersebut. Bahkan Presiden menegaskan, tujuan PP itu justru agar hutan Indonesia selamat sekaligus mendatangkan penerimaan untuk Negara. Sungguh disesali PP No. 2 tidak secara eksplisit menyatakan hanya berlaku bagi 13 perusahaan tambang tersebut.

Meningkatkan Penerimaan

Salah satu, atau kalau bukan satu-satunya, motivasi terbitnya PP No. 2 adalah untuk meningkatkan Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP). Motivasi ini dikuatkan oleh Kepala Pusat Informasi Departemen Kehutanan (Kompas, 20 Februari 2008), yang menyatakan bahwa bagi pemerintah, kompensasi ini lebih baik jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya yang justru tidak menguntungkan sama sekali.

PP No. 2 memberikan formula guna menghitung PNBP dari kegiatan penambangan di kawasan hutan lindung. PP No. 2 berasumsi bahwa kegiatan penambangan ini mengganggu area kawasan hutan, dan oleh karenanya perlu dikenakan tarif yang terdiri dari tiga bagian; yaitu: (1) area yang penggunaannya untuk bukaan tambang dan sarana prasarana yang bersifat permanen dengan bobot 1 kali tarif; (2) area yang penggunaannya bersifat temporer dan dalam dilakukan reklamasi dengan bobot 4 kali tarif; dan (3) area yang penggunaannya bersifat permanen dan tidak dapat direklamasi dengan bobot 2 kali tarif.

Dengan kata lain, area dengan kerusakan parah dan bersifat permanen dikenakan bobot atas nilai tarif yang lebih rendah dibandingkan bobot atas nilai tarif pada area yang sifat kerusakannya temporer.

Jika formula ini dihubungkan dengan isu lingkungan hidup, maka PP No. 2 mengasumsikan bahwa biaya rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup dapat dipenuhi dari PNBP ini. Dengan kata lain, jika PNBP dari kebijakan ini tidak memadai, maka resiko hilangnya sumber daya hutan, hilangnya potensi tegakan kayu, biaya pemulihan kerusakan hutan, biaya sosial dan banyak faktor lainnya menjadi beban Pemerintah (baca: beban rakyat Indonesia bersama-sama).

Ketentuan lain yang sangat unik adalah PP No. 2 menerangkan bahwa perhitungan PNBP dari bukaan tambang yang tidak dapat direklamasi ditentukan pada saat menjelang berakhirnya izin pinjam pakai atau pada saat menjelang penutupan tambang. Ketentuan ini jelas sangat tidak mencerminkan tingkat keparahan kondisi hutan Indonesia pada umumnya sebagaimana sering dikatakan dalam beberapa studi yang dilakukan oleh Walhi and Greenpeace. Jika bangsa ini serius dalam penanganan pelestarian hutan, mestinya perhitungan ini dibayar dimuka dan kurang atau lebihnya pembayaran diperhitungkan pada akhir periode izin pinjam pakai.

Dengan PP No. 2, Dephut secara implisit mengakui bahwa proses pengukuhan kawasan hutan belum selesai. Dengan kata lain, kawasan hutan di Indonesia tidak memiliki status hukum definitif. Dengan belum seluruhnya kawasan hutan berstatus hukum definitif polemik mengenai sah atau tidaknya penambangan terbuka di kawasan hutan lindung berakhir karena status kawasan hutan adalah hutan Negara. Jika hendak berpolemik sah tidaknya penambangan terbuka di kawasan hutan lindung, maka proses pengukuhan kawasan hutan harus dituntaskan guna memberikan kejelasan status hukum kawasan hutan yang definitif dan memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan kawasan hutan.

Kepastian hukum ini menjadi penting agar pertanyaan-pertanyaan seperti : (1) seberapa sakral kawasan hutan lindung Indonesia dihadapan kondisi hutan Indonesia yang parah ini, dihadapan tingginya kebutuhan infrastruktur dan enerji nasional? (2) masih relevankah hutan Indonesia diklasifikasikan ke dalam kerangka status kawasan hutan? (3) sejauhmana komitmen Pemerintah dalam mengelola hutan yang lestari? (4) apakah pengelolaan selama ini telah sanggup untuk memberikan kontribusi dalam mengatasi persoalan pemanasan global (global warming). Pertanyaan-pertanyaan ini relevan untuk dijawab guna menghasilkan kebijakan dan regulasi kehutanan yang mempunyai kredibilitas.

Anehnya, PP No. 2 tidak menjelaskan apakah perusahaan tambang yang mendapat izin pinjam pakai harus membayar ganti rugi tegakan, iuran DR/PSDH, atau bahkan menerima sejumlah porsentase dari nilai produksi tambang. Jangan-jangan Dephut sudah mengetahui bahwa areal kawasan hutan produksi dan lindung secara umum atau yang diberikan izin pinjam pakai kepada 13 perusahaan tersebut sudah tidak berhutan alias gundul sehingga tak perlu ganti rugi tegakan dan sejenisnya.

Bandingkan dengan Permenhut P.14 dan Permenhut P.64 yang di dalamnya dengan jelas menyebutkan ketentuan izin pinjam pakai kawasan yang bersifat komersial untuk menyediakan lahan kompensasi seluas dua kali luas lahan yang dipergunakan, dan apabila dalam jangka waktu dua tahun pemohon pinjam pakai tidak dapat menyerahkan lahan kompensasi, maka diganti dengan kewajiban membayar dana yang dijadikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dephut yang besarnya satu persen dari nilai harga per satuan produksi dari seluruh jumlah produksinya, dengan tetap membebankan pembayaran DR/PSDH dan ganti rugi nilai tegakan pohon kepada pemohon.

Melihat banyaknya ragam iuran yang dipungut, sepertinya Permenhut P.14 dan Permenhut P.64 lebih menguntungkan dalam memberikan PNBP daripada PP No. 2.

Penulis adalah Direktur Lembaga Peduli Hutan Indonesia (LPHI)

Source: Suara Pembaruan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: