Kontroversi Pemekaran Papua Selesaikan di Tikar Adat

Pengantar

Keinginan berbagai pihak untuk memekarkan Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi selalu menimbulkan pro dan kontra. Alasan paling mendasar harus dilaksanakan dengan Payung Hukum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua.

 Perdebatan Jakarta-Papua kembali terjadi ketika melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Senayan, Jakarta, menyetujui 21 Rancangan Undang-Undang (RUU) usul inisiatif para anggota tentang Pembentukan Provinsi dan Kabupaten menjadi RUU Usul Inisiatif pada Selasa, 22 Januari lalu. Dalam RUU tersebut Provinsi Papua dimekarkan menjadi 4 provinsi yakni Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat. Wartawan SP, Wolas Krenak mengulas masalah tersebut dalam sorotan berikut.

Awal tahun 2008 upaya pemekaran Provinsi Papua semakin membahana. Langkah itu dimulai para deklarator Provinsi Papua Barat (PDB) dan Papua Selatan awal tahun 2007 menyampaikan aspirasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Gubernur Provinsi Papua.

Lembaga perwakilan rakyat berjanji akan menyalurkan aspirasi tersebut. Ternyata rekomendasi tertulis dari MRP, DPRP, dan Pemerintah Provinsi Papua tak kunjung diberikan hingga awal 2008.

Keinginan mendapatkan rekomendasi tentu sejalan dengan amanat Pasal 76 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Otsus). Pasal 76 berbunyi “Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang”.

Setelah didiamkan para penentu kebijakan di Papua, para deklarator menemui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Senayan, Jakarta dan pemerintah pusat untuk menyampaikan aspirasi tentang pemekaran. Upaya tersebut berhasil.

Wakil rakyat di Senayan dalam Rapat Paripurna, Selasa 22 Januari 2008 menyetujui 21 rancangan undang-undang (RUU) tentang pembentukan provinsi dan kabupaten, menjadi RUU Usul Inisiatif DPR.

Usul inisiatif tersebut membuat MRP, DPRP, Pemerintah Provinsi Papua dan komponen masyarakat yang tidak menginginkan pemekaran menentang dengan alasan melanggar UU Otsus. Sebab di dalam 21 RUU Usul Inisiatif DPR yang meliputi Pembentukan Provinsi dan Pembentukan Kabupaten di antaranya Provinsi Papua diusulkan dimekarkan menjadi Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Sedangkan Pembentukan Kabupaten meliputi Pegunungan Arfak (Papua Barat), Grime Nawa (Papua), dan Manokwari Selatan (Papua Barat).

Menanggapi pemekaran tersebut Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu menyatakan DPR menginjak-injak UU Otsus. Pernyataan yang sama diungkapkan Ketua MRP August A Alua karena tak ada rekomendasi dari pihaknya. Senada dengan keduanya, Wakil Ketua II DPRP Kamaruddin Watubun mengungkapkan sesungguhnya harus ada rekomendasi dari pihaknya. Mestinya DPR berkenaan mendiskusikan dengan MRP, DPRP, dan pemerintah provinsi di Jayapura.

Sementara berbagai komponen masyarakat menilai Jakarta bermaksud mengadu-domba dan melaksanakan politik pecah belah di antara sesama rakyat asli di Tanah Papua. Bisa saja upaya pemekaran bermaksud memusnahkan penduduk rumpun Melanesia di Tanah Papua.

Namun yang terpenting, partai politik di Jakarta ingin membagi kantong suara dalam pemilihan umum 2009. Dari segi keamanan untuk memagari NKRI walaupun terakhir ini gerakan separatis Papua Merdeka relatif tak terdengar. Sedangkan alasan peningkatan kesejahteraan rakyat dan rentang kendali pemerintahan hanyalah sasaran antara.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pendeta Max Demetouw, baru-baru ini, di Jakarta menyatakan, pemekaran tak sejalan dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden mangatakan hal itu di depan Paripurna DPD pada 23 Agustus 2005 mengenai perlunya dilakukan moratorium (penataan) kembali pemekaran wilayah di seluruh Tanah Air.

“DPD akan mendorong diselenggarakan dialog nasional untuk menyelesaikan masalah pemekaran provinsi dan kabupaten di Papua yang menyalahi UU Otsus. Jika pemerintah pusat dan DPR tak mau dialog nasional, rakyat Papua melalui DPD meminta pihak ketiga untuk menyelenggarakan dialog internasional dalam penyelesaian masalah pemekaran berkaitan dengan RUU Usul Inisiatif DPR,” ujarnya.

Mekanisme Otsus

Menanggapi penolakan atas RUU Usul Inisitiaf DPR atas pemekaran Provinsi di Papua, Bupati Merauke, Papua, Jhon Gubla Gebze mengatakan, tak perlu saling menyalahkan. DPR di Jakarta sebagai wakil rakyat menampung aspirasi rakyat Papua tentang pemekaran.

Mereka sudah melaksanakan amanat sebagai wakil rakyat yang dipilih rakyat Indonesia, termasuk masyarakat di Provinsi Papua pada Pemilu 2004. Khusus untuk pemekaran Provinsi Papua Selatan, Gebze mengatakan, semua prosedur telah ditempuh. Pihaknya mengirim tim untuk bertemu dengan Gubernur, MRP, dan DPRP. Ternyata gubernur tak sedikitpun menyahuti kehadiran secara fisik maupun menjawab surat-surat yang dikirimkan Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan.

DPRP menerima dan menampung aspirasi tersebut, tanpa memberikan rekomendasi. Jika MRP dan gubernur Papua tak menerima, di Jakarta pun ada wakil rakyat yang dipilih menjadi anggota DPR. Mereka menerima dan menyalurkan aspirasi rakyat tersebut. Tidak hanya Papua Selatan, hal yang sama dialami Papua Tengah dan Papua Barat Daya.

“Pintu Jayapura tertutup, ada pintu Jakarta yang mau menerima kami. Sesungguhnya kami semua (Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya), mau bicara sebagai sesama Anak Adat asal rumpun Melanesia sebelum melangkah ke Jakarta. Tapi karena tak disahuti, hasilnya seperti yang dipermasalahkan pihak pemerintah provinsi,” katanya.

Walaupun ditentang, masyarakat tetap mendukung kehadiran provinsi tersebut dan mengharapkan RUU Usul Inisiatif dibahas dan disahkan menjadi UU. Provinsi tersebut bukan hanya milik wilayah selatan, tetapi milik Tanah Papua. Membawa kesejahteraan bagi semua warga.

“Sudah 45 tahun berada dalam pangkuan Ibu Pertiwi hingga era Otsus Papua, pembangunan kurang menyentuh masyarakat di wilayah selatan. Sampai saat ini masih ada masyarakat asli di sana yang dikategorikan masyarakat terasing. Memiliki budaya kanibalisme. Mereka itu perlu disentuh dan dibangun. Jadi kehadiran provinsi tersebut sangat penting. Tidak malukah kita, bila Papua Utara lebih maju dari Papua Selatan dan Pegunungan Tengah yang masyarakatnya masih berkoteka?” tandasnya.

Kehadiran provinsi-provinsi baru bukan karena mencari kedudukan dan jabatan, tetapi lebih kepada peningkatan kesejahteraan.

Kehadiran Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya, menurut Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Merauke, Agustina Basik-basik sangat tepat. Semua itu mutlak untuk kesejahteraan bersama. Tanah Papua harus dibangun dari semua titik agar memancarkan kesejahteraan yang merata ke seluruh wilayah dalam kesatuan sosial budaya.

“Kita tetap satu Papua dengan provinsi masing-masing yang saling membantu satu sama lain dalam bingkai NKRI. Supaya tetap satu dan UU Otsus adalah payung hukumnya segera direvisi dengan nama UU Otsus Bagi Tanah Papua sehingga rakyat asli di setiap provinsi mendapatkan hak-haknya,” katanya.

Basik-basik mengusulkan, walaupun banyak provinsi, MRP tetap satu di Provinsi Papua sebagai representasi kultural yang terdiri dari perwakilan tokoh adat, agama, dan perempuan.

Tikar AdatMencermati kehadiran RUU Usul Inisiatif DPR, khususnya yang terkait dengan pembentukan provinsi-provinsi baru, Anggota Pokja Papua di Jakarta, Frans Maniagasi mengatakan, hal tersebut menjadi pelajaran bagi semua pihak. Seharusnya Pemerintah Provinsi, MRP, DPRP, elite politik, cendekiawan, mahasiswa dan semua komponen masyarakat introspeksi diri.

Siapa yang salah dalam hal ini? Sesungguhnya tak bisa disalahkan pihak yang pro pemekaran atau menolaknya. Semua salah. Ini akibat dari masing-masing mempertahankan prinsip dan tak melaksanakan Pasal 76 UU Nomor 21/2001.

“Mengapa tidak menerima saudaramu dan duduk makan pinang, berdialog untuk mencari alternatif terbaik. Mestinya aspirasi yang disampaikan delegasi setiap daerah dibicarakan bersama di tikar adat. Disitu kita menemukan jalan terbaik menyelesaikan masalah,” ujarnya.

Anggota DPR asal daerah pemilihan Papua Barat, Robert Kardinal menyarankan, RUU Usul Inisiatif yang berkaitan dengan pembentukan provinsi dan kabupaten di Papua tetap dibahas DPR dengan pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Dalam Negeri. Harus ada dialog antara MRP, DPRP, Pemprov Papua, para bupati, wali kota dan komponen masyarakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Munculnya hal itu karena alasan DPR merealisasikan aspirasi rakyat, tapi harus kembali ke amanat UU Otsus.

“Hal ini saya sampaikan agar tidak membuat konflik yang berkepanjangan antara Jakarta dengan Papua,” ujar Robert.

Mantan Ketua Pansus RUU Otsus Papua DPR, Sabam Sirait minta masalah ini diselesaikan di bawah payung hukum Otsus. Semua harus menyelesaikan masalah secara bersama baik pemerintah pusat, DPR, Pemprov Papua, MRP, DPRP, bupati, wali kota, tokoh agama, tokoh adat, dan para deklator provinsi.

Sabam minta semua pihak menyelesaikan masalah pemekaran bersama-sama. “Hasilkan kesepakatan yang menyenangkan semua pihak dan sampaikan kepada pemerintah. Jangan mau didikte orang lain. Jangan juga mempertahankan prinsip masing-masing sebab akan diadudomba. Hasilnya merugikan Papua. Pengalaman yang pahit harus ditinggalkan. Bersatu dan membangun Papua dengan semangat persaudaraan dan cinta kasih.

UU Otsus harus diterapkan demi kesejahteraan rakyat. *

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: