Menimbang Regulasi Baru Pemekaran Daerah Oleh Robert Endi Jaweng

Di penghujung tahun 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan pemberlakuan regulasi baru pemekaran daerah, yakni PP No 78/2007. Ini adalah pengganti aturan sebelumnya (PP No 129/2000) yang secara legal memang harus direvisi sejalan perubahan UU No.22/1999 menjadi UU No 32/2004 dan secara substansi dinilai mengandung banyak kelemahan yang berakibat pada carut-marut kebijakan pemekaran daerah sepanjang 7 tahun belakangan.

 

Sejauh mana muatan isi PP tersebut bisa menjawab berbagai masalah yang ada dan memberikan tawaran baru yang lebih baik? Apakah semangat dasarnya memang tidak sekedar memperjelas syarat dan mekanisme pemekaran tetapi lebih jauh bertujuan membatasi proliferasi daerah-daerah baru di masa mendatang?

Sebagaimana ditegaskan PP No 129/2000 (sayang dalam PP No 78/2007 justru sama sekali tak diatur), sejatinya pemekaran daerah dimaksudkan untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, kehidupan demokrasi lokal, pembangunan ekonomi daerah, pengelolaan potensi daerah, dan hubungan yang serasi pusat-daerah (Pasal 2). Di beberapa daerah hasil pemekaran sejumlah tujuan tersebut relatif berhasil dicapai, tapi di sebagian terbesar lainnya justru seakan tak bergerak ke mana-mana dan bahkan memburuk kondisinya.

Penelitian evaluatif yang dilakukan Balitbang-Depdari (2007) menunjukan bahwa daerah-daerah baru tersebut cukup berhasil membangun kelembagaan lokal yang efektif, namun parah dalam kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia (aparatur) serta berkapasitas lemah untuk mengelola sumber daya alam (potensi ekonomi) yang ada.

Dari 104 daerah (97 Kabupaten dan 5 Propinsi) yang terbentuk antara tahun 2000-2004, sekitar 73 daerah (76%) dinilai bermasalah. Sebagian jenis masalah berkorelasi dengan daerah induk seperti pertikaian batas wilayah dan lambatnya penyerahan P3D (pembiayaan, personil, peralatan dan dokumen).

Aspirasi Akar Rumput

Banyak pengamat menilai sumber utama berbagai masalah di atas justru terletak pada kebijakan pemekaran itu sendiri. Kebijakan pemekaran seakan hanya proyek mengejar target, tanpa dilandasi grand design penataan wilayah dan evaluasi objektif. Pemerintah dan parlemen lebih banyak bertindak reaktif, mengikuti gendang yang ditabuh elite lokal.

Perangkat kriteria yang dipakai bersifat administratif sehingga hampir pasti setiap daerah yang diusulkan ke pusat bisa lolos menjadi daerah baru. Dominasi pertimbangan politik dan keterlibatan DPR semakin menebalkan karakter reaktif dari kebijakan pemekaran tersebut. Sebagai politisi, anggota DPR tentu mengutamakan kalkulasi (barter) politik dengan pihak daerah maupun antar sesama kolega Dewan.

Sebagian klausul baru dalam PP No 78/2007 tampaknya untuk ”memperjelas” syarat dan sekaligus ”memperketat/membatasi” kemungkinan terbentuknya daerah baru. Namun di sisi lain, sejumlah hal yang dianggap penting justru luput dari perhatian, yang bukan tak mungkin bisa kontraproduktif dengan upaya pengetatan syarat-syarat tadi.

Pada peraturan lama (PP No129/2000) tidak ada batasan waktu tertentu bagi suatu daerah yang baru dimekarkan untuk dimekarkan lagi sehingga ada daerah yang lebih dari dua kali melakukan pemekaran dalam waktu berdekatan (maka muncul efek ”pendarahan” ganda pada daerah induk maupun anak-anak yang mereka lahirkan).

Dalam regulasi baru, usia minimal untuk pemekaran lagi ditetapkan secara jelas, yakni berusia 10 tahun untuk Provinsi dan 7 Tahun untuk Kabupaten/Kota. PP 78/2007 ini juga menentukan jumlah minimal Kabupaten/Kota untuk pembentukan Provinsi dan Kecamatan untuk Kabupaten/Kota, masing-masing menjadi lima Kabupaten/Kota untuk Provinsi, lima Kecamatan untuk Kabupaten dan empat Kecamatan untuk Kota. Sebelumnya (PP No 129/2000), persyaratan minimum itu empat, empat dan tiga.

Yang juga maju dari PP No.78 ini adalah pengaturan likuidasi daerah-daerah yang gagal. Berdasarkan hasil kajian dan evaluasi yang diprakarsai Mendagri, maka Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) menyusun rekomendasi untuk selanjutnya diputuskan persetujuan atau penolakannya oleh Presiden.

Meski PP No 129/2000 sebelumnya mengatur klausul likuidasi daerah, prosedurnya tidak sejelas PP yang baru. PP baru ini juga mengenalkan suatu mekanisme dimana aspirasi masyarakat harus dituangkan dalam Keputusan BPD atau Forkom Kelurahan. Aspirasi akar rumput ini menjadi dasar lanjutan bagi DPRD untuk membuat keputusan yang akan ditindaklanjuti Kepda.

Klausul baru ini memberi kejelasan, formalisasi dan akomodasi arus bawah demokrasi. Praktik sebelumnya, para elite lokal mengatasnamakan aspirasi rakyat dan membentuk berbagai organisasi dukungan dadakan.

Fase Pembahasan

Namun, sebagaimana telah disinggung tadi, hemat saya ada hal-hal penting yang justru luput dari perhatian para penyusun PP 78/2007, yang selama ini menjadi sebagian sumber masalah dan ke depan potensial kontraproduktif dengan langkah pengetatan di atas. Pertama, kisruh pemekaran selama ini sedikit-banyak merupakan imbas dari kuatnya determinasi faktor politik. Sejelas dan seketat apun persyaratan yang ditetapkan, berpotensi segera luluh lantak ketika beroperasi dalam ruang politik.

Pelembagaan faktor politik di sini mewujud dalam peran DPR sebagai salah satu pintu usulan pemekaran. Kalkulasi politik membuat segalanya menjadi relatif dan kurang objektif. Dan bukan rahasia pula kalau pemerintah ketakutan untuk tidak ”menyanggupi” permintaan Dewan guna membahas berbagai usulan yang ada.

Berbagai persyaratan yang objektif dalam PP baru ini akan menjadi efektif manakala mekanisme prosedural pembahasannya pun bersifat objektif. Konkretnya, perlunya kebijakan satu pintu bagi usulan pemekaran, yakni melalui saringan Depdagri (DPOD), sementara DPR/DPD hanya turut terlibat dalam fase pembahasan.

Di sini, sebagian besar proses kerja menjadi teknis-objektif, dan politik baru boleh terlibat dalam legalisasi dan fase persetujuan akhir. Ini juga untuk mempertegas makna pemekaran sebagai bagian dari manajemen internal kepemerintahan Otda.

Kedua, amat mengherankan bahwa PP No 78/2007 justru tidak mengatur tetapan standar tujuan pemekaran. Padahal PP No 129/2000 yang mengatur itu secara eksplisit pun masih saja hasilnya sulit diukur. Dengan tiadanya tetapan standar ini, tiga hal bisa ditafsirkan: (1) PP 78 dinilai hanya peduli dengan proses pemekaran, namun mengabaikan nasib daerah baru hasil pemekaran tersebut. Ada semacam asumsi naif bahwa kalau suatu calon daerah lolos syarat dan akhirnya dimekarkan maka dengan sendirinya ia akan berhasil sebagai suatu daerah otonom baru nantinya. Padahal data-data makro di atas justru menunjukan banyak daerah yang gagal.

Tafsiran (2) Klausul evaluasi hasil pemekaran dan bahkan kemungkinan likuidasi daerah yang gagal menjadi kehilangan dasar obyektifnya karena tiadanya indikator keberhasilan yang menjadi tolok ukur. Atas dasar apa kemudian suatu daerah baru dinilai kinerjanya? Di sini tentu kita tidak bisa dan tidak adil jika memakai parameter yang ditetapkan dalam regulasi lainnya yang disusun untuk mengevaluasi kinerja daerah lama.

Dan tafsiran (3), jangan-jangan kebijakan pemekaran daerah di negeri ini memang tidak memiliki tujuan eksplisit dan berjangka panjang, kecuali asal mekar dan bertujuan untuk positioning politik, karier birokrasi, keuntungan ekonomi dari proyek daerah baru, dll.

Penulis adalah Manajer Hubungan Eksternal KPPOD, Jakarta.

Source: Sinar Harapan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: