Pemekaran Papua, dari Afdeling hingga Otsus

Sejarah pemerintahan di Provinsi Papua mengalami perjalanan panjang. Dimulai sejak penjajahan Belanda hingga kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi melalui Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda 1949, Trikora 19 Desember 1961, Perjanjian New York (New York Agremeent) 15 Agustus 1962, United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Irian Barat (Papua) Tahun 1969 hingga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Untuk mempercepat pembangunan di sana, sejak kekuasaan Belanda hingga pemerintah Indonesia, dirumuskan sejumlah kebijakan yang dinilai tepat untuk memajukan daerah tersebut, termasuk mengupayakan pembagian wilayah pusat pemerintahan.

Namun, sejak Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat (Irjabar) menimbulkan konflik yang sangat tajam antara Jakarta dengan Papua.

Akibatnya, masalah itu diajukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) John Ibo atas nama rakyat Papua ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta untuk uji materiil Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Percepatan Pemekaran Provinsi Irian Jaya menjadi tiga propinsi yaitu Provinsi Irian Jaya Barat, Irian Jaya Tengah, dan Irian Jaya Timur. Hasil dari uji materiil diputuskan bahwa secara faktual diakui keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat, namun secara hukum menyalahi UU Nomor 21/2001.

Untuk mengatasi konflik tersebut Gubernur Provinsi Papua, almarhum JP Solossa, menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran Tentang Pemekaran Provinsi Papua melalui Surat Nomor: X.015/SUS/GUB-PP/003 tertanggal 23 April 2003 kepada Presiden Megawati Soekarnoputri. Solossa menyampaikan dua alternatif.

Alternatif pertama terdiri dari empat provinsi yakni Papua Barat, Papua Utara, Papua Selatan, dan Papua Tengah.

Pertama, Provinsi Papua Barat mencakup Kabupaten Fak-Fak, Kaimana, Sorong Selatan, Raja Ampat, Manokwari, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Sorong, dan Kota Sorong.

Kedua, Provinsi Papua Selatan mencakup Kabupaten Merauke, Agats, Mappi, dan Boven Digoel.

Ketiga, Provinsi Papua Tengah meliputi Kabupaten Puncak Jaya, Paniai, Jayawijaya, Tolikara, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Nabire, dan Mimika.

Keempat, Provinsi Papua Utara mencakup Kabupaten Yapen, Waropen, Biak Numfor, Kerom, Sarmi, Jayapura, dan Kota Jayapura.

Alternatif kedua terdiri dari lima provinsi yaitu Papua Barat, Papua Utara, Teluk Cenderawasih, Papua Selatan, dan Pegunungan Tengah.

Pertama, Provinsi Papua Barat mencakup Kabupaten Fak-Fak, Kaimana, Sorong Selatan, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Sorong, Kota Sorong.

Kedua, Provinsi Papua Utara mencakup Kabupaten Korem, Sarmi, Yahukimo, Jayapura, dan Kota Jayapura.

Ketiga, Provinsi Teluk Cenderawasih mencakup Kabupaten Yapen, Waopen, Biak Numfor, Nabire, Teluk Wondama, dan Manokwari.

Keempat, Provinsi Papua Selatan mencakup Kabupaten Merauke, Agats, Mappi, Boven Digoel, dan Pegunungan Bintang.

Kelima, Pegunungan Tengah mencakup Kabupaten Puncak Jaya, Paniai, Jayawijaya, Tolikara, Nabire, dan Mimika.

Pembagian wilayah provinsi ke dalam alternatif pertama dan kedua, dilakukan berdasarkan kondisi objektif di Papua, terutama dengan memperhatikan secara cermat beberapa aspek penting. Aspek yang menjadi pertimbangan yakni keseimbangan sumber daya manusia dan sumber daya alam, kesamaan etnis dan budaya, letak, kedudukan dan kondisi geografis serta keterjangkauan komunikasi dan sarana transportasi. Tentu pengusulan tersebut berdasarkan amanat Pasal 76, UU No 21/2001.

Sementara itu, Pemerintahan Belanda yang ketika menjajah Papua melakukan Pembagian Wilayah Administrasi Nugini-Belanda 1961 sebagai berikut:

I. Afdeling Hollandia dengan ibu kota Hollandia

– Onderafdeling Hollandia dengan ibu kota Hollandia– Onderafdeling Nimboran dengan ibu kota Genyem– Onderafdeling Sarmi dengan ibu kota Sarmi– Onderafdeling Keerom dengan ibu kota Ubrub

A Daerah penjajakan Oost-Bergland dengan ibu kota Wamena

II. Afdeling Geelvinkbaai dengan ibu kota Biak

– Onderafdeling Schouten-eilanden dengan ibu kota Biak– Onderafdeling Yapen/Waropendengan ibu kota Serui

III. Afdeling Centraal-Nieuw-Guinea dengan ibu kota belum ditentukan

– Onderafdeling Paniai dengan ibu kota Enarotali– Onderafdeling Tigi dengan ibu kota Waghete

B Daerah penjajakan Midden- Bergland

C Daerah penjajakan West-Bergland

 

IV. Afdeling Zuid-Nieuw-Guine dengan ibu kota Merauke

– Onderafdeling Merauke dengan ibu kota Merauke– Onderafdeling Mapi dengan ibu kota Kepi– Onderafdeling Boven-Digoel dengan ibu kota Tanah Merah– Onderafdeling Asmat dengan ibu kota Agats– Onderafdeling Muyu dengan ibu kota Mindiptana

V. Afdeling Fak-Fak dengan ibu kota Fak-Fak

– Onderafdeling Fak-Fak dengan ibu kota Fak-Fak– Onderafdeling Kaimana dengan ibu kota Kaimana

– Onderafdeling Mimika dengan ibu kota Kokonao

 

VI Afdeling West-Nieuw-Guinea dengan ibu kota Manokwari

– Onderafdeling Sorong dengan ibu kota Sorong– Onderafdeling Raja-Ampat dengan ibu kota Doom– Onderafdeling Manokwari dengan ibu kota Manokwari– Onderafdeling Ransiki dengan ibu kota Ransiki– Onderafdeling Teminabuan dengan ibu kota Teminabuan– Onderafdeling Bintuni dengan ibu kota Steenkool

Pembagian daerah pemerintahan ini, yang dikutip dari Repport inzake Nederlands-Nieuw-Guinea over hat jaar 1961 (‘s-Gravenhage: Ministerie van Binnenlandse Zaken 1962, lampiran 1) masih berubah pada tahun 1962.

Afdeling Centraal-Nieuw-Guinea mendapat nama baru Centraal Bergland. Daerah penjajakan Oost-Bergland digabungkan dengan afdeling ini dan dipecah menjadi Onderafdeling Grote Vallei (dengan ibu kota Wamena) dan dua daerah penjajakan: Noordoost-Baliem dan West Baliem, dan Bokondini serta Swartvallei. Penentuan perbatasan onderafdeling dan daerah penjajakan tersebut kemungkinan tidak dapat dilaksanakan lagi sebelum dimulainya pemerintahan peralihan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pembagian ini dikutip dari buku: “Belanda Di Irian Jaya, Amtenar Di Masa Penuh Gejolak 1945-1962”, Penyuting Pim Schoorl yang diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh Perwakilan KITLV, Jakarta dengan Penerbit Gerba Budaya, Tahun 2001.

Tentu apa yang dilakukan Belanda, kemudian Mantan Gubernur Papua Almarhum JP Solossa dalam Surat Nomor: X.015/SUS/GUB-PP/003 , Tertanggal 23 April mengenai Pokok-Pokok Pikiran Tentang Pemekaran Provinsi Papua sesungguhnya secara tak langsung tersirat dengan Pasal 76 UU No 21/2001.

Menurut salah satu Penggagas Provinsi Papua Barat Daya, Don AL Flassy dan Ketua Delegasi Pemekaran Provinsi Papua Selatan John Gubla Gebze yang juga Bupati Merauke, sesungguhnya masalah pemekaran tak perlu dipersoalkan oleh pemerintah provinsi Papua, DPRP dan MRP.

Pokok-pokok pikiran tentang pemekaran Provinsi Papua yang disampaikan mantan Gubernur Solossa kepada Presiden Megawati ketika itu sudah merupakan rekomendasi resmi untuk pemekaran.

Menurut Flassy dan Gebze, berdasarkan itu, RUU Usul Inisiatif DPR di Senayan Jakarta adalah jalan terbaik untuk pemerataan pembangunan di Papua dari berbagai sudut. Dengan kehadiran 4 provinsi ditambah Provinsi Papua sebagai provinsi induk akan mampu mempercepat pembangunan yang merata untuk menyejahterakan masyarakat, terutama penduduk asli. Dengan demikian setiap provinsi akan bersaing membangun wilayah Papua yang luasnya empat kali Pulau Jawa untuk menyejahterakan masyarakat. *

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: