Pemkab Merauke Siap bayar Lokasi Pembangunan Radar

MERAUKE- Lokasi Tanah seluas 17 Ha yang akan digunakan untuk pembangunan Radar oleh TNI Angkatan Udara di Merauke, siap akan dibayarkan Pemerintah Kabupaten Merauke dalam waktu dekat ini. Kesiapan tersebut ditegaskan Sekda Umar Ary Karim, S.Sos, MM mewakili Bupati Merauke saat menerima rombongan Kadisbangops AU, Marsma Eko Djatiprioanto, Senin (25/2) kemarin.  

Pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam tersebut berlangsung di Ruang Operation Room Kantor Bupati Merauke, dihadiri Tim Pengadaan Tanah dan dari LMA. Sedangkan rombongan Kadisbangops AU tersebut terdiri dari 16 orang perwira Menengah.

Menurut Sekda, anggaran pembayaran tanah adat untuk lokasi pembangunan Radar tersebut telah dianggarkan Pemerintah Kabupaten Merauke melalui APBD tahun 2008. Hanya saja, dokumen anggaran yang telah ditetapkan dewan itu, belum dikukuhkan (ditantangani) oleh gubernur. Sehingga pembayaran akan segera dilakukan setelah mendapat legitimasi dari gubernur dan semua anggota pemilik atas tanah yang akan dilepaskan itu sudah sah, sehingga dikemudian hari tidak timbul gugatan.

“Pemerintah daerah tidak menginginkan terjadinya selisih paham diantara pemilik adat itu sendiri, pemilik adat dengan pemilik tanah sehingga harus dilakukan secara konfrehensif,” jelasnya.

Sementara itu, Kadisbangops AU Marsma Eko Djatiprianto mengungkapkan, kedatangan Tim Auri ke Merauke tak lain untuk melihat secara langsungkesiapan di lapangan untuk pembangunan radar tersebut.

Sebelum ke Merauke, lanjut jenderal berbintang satu itu telah mengunjungi Timika dan Saumlaki , dimana kedua daerah tersebut juga akan dibangun radar. Dirinya berharap pembangunan ketiga radar tersebut bisa dilakukan secara bersamaan karena Departemen Keuangan (Depkeu,red) dalam waktu dekat ini akan segera mengucurkan anggaran pembangunan ketiga radar itu.

Oleh karena itu, ia berharap masalah tanah bisa segera tuntas agar pembangnan radar segera dilakukan secara bersamaan.

Sementara itu, Ronnie mewakili LMA menegaskan, pihak LMA mendukung setiap pembangunan yang dilaksanakan pemerintah di daerah itu. Oleh karenanya itu, jika tanah yang akan dibebaskan tersebut telah dibebaskan, Ronnie menjamin tidak akan terjadi gugatan dari LMA dikemudian hari. ‘’Bagi tanah yang sudah dilepaskan secara adat, dari LMA tidak menuntut pelepasan lagi,’’ tambah Ronnie. (ulo)

Source: Cenderawasih Pos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: