Warga Ngaku Diintimidasi

SORONG- Pelebaran jalan Sungai Maruni Km 10 masuk yang berdampak pada persoalan ganti rugi ternyata mendapat reaksi dari warga yang akan digusur lahannya. Lantaran diduga Jumat lalu (22/2) sore hingga jelang malam, sejumlah warga yang kena dampak pelebaran jalan didatangi oleh oknum PNS yang meminta menerima uang ganti rugi tanah yang tidak sesuai dengan keinginan warga. Kenyataan inilah yang langsung disikapi warga dengan menggelar pertemuan di rumah salah satu warga Km 10 masuk yang dihadiri Anggota DPRD Kota Sorong, Ir Andi SB Madukeleng dan RT setempat.

Usai pertemuan, Ir Andi Madukeleng menjelaskan sesuai keterangan warga yang didengarnya ternyata ada oknum PNS mendatangi warga guna melakukan penyelesaian pembebasan lahan dengan memakai cara mengarah kepada premanisme dengan melibatkan oknum babinsa. “Kita katakan pakai cara preman dalam pembebasan lahan, karena datangi warga malam hari dan disertai dengan intimidasi. Bahkan saya dengar dari warga diikutkan juga salah satu oknum babinsa. Ironisnya lagi oknum babinsa yang datang bukan wilayah kerja di Kota Sorong tapi informasinya bertugas di Kabupaten Sorsel,”ujar Andi Madukeleng kepada Radar Sorong.

Atas laporan keterlibatan oknum babinsa, katanya, warga sudah melaporkan hal ini kepada Danramil Sorong Kota. Dengan kejadian ini maka pihaknya meminta semua aparat pemerintahan untuk menyelesaikan dengan baik dengan warga termasuk kantor lurah yang merupakan wadah bagi masyarakat di lingkungannya. “Bukan dengan cara datangi warga malam hari kemudian pakai cara intimidasi. Akibatnya ada warga yang kena tipu katanya tinggal dua orang saja termasuk bapak yang belum terima pembayaran, sementara yang lain sudah menerima. Karena takut dan terpaksa harus terima bayaran,”ungkap Anggota DPRD ini.

Ditambahkan, setahu dirinya biasanya penyelesaikan ganti rugi atau kompensasi yang diberikan Pemkot demi untuk pembangunan disertai dengan SK Walikota dan juga tercantum dengan jelas nama warga yang akan diganti rugi dalam SK tersebut. Oleh karena itu pihaknya menduga langkah yang diambil oknum PNS tersebut sudah merupakan niat yang tidak baik. “Langkah selanjutnya karena surat sudah dimasukan DPRD Kota dan harus ditujukan kepada instansi terkait dalam hal ini Komisi A DPRD Kota. Kami minta kepada Ketua Komisi A agar segera menindaklanjuti surat yang dimasukan oleh warga jalan Km 10 masuk. Pasalnya ini akan berdampak buruk, karena sudah terjadi perkelahian mulut dan bahkan sudah menuju kepada perkelahian fisik artinya ada warga yang karena emosi langsung memegang kerah baju dari oknum PNS. Karena warga menilai langkah yang diambil oknum PNS sudah sangat arogan,” jelasnya.  

 

Sementara itu Kepala Dinas PU Kota Sorong, Ir Amos Kasi yang dikonfirmasi soal kasus ganti rugi pelebaran tanah ini kemarin melalui telepon seluler ternyata HP-nya tidak diangkat sedangkan SMS yang dikirim tidak dibalas.(boy)

Source: Radar Sorong

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: