Daerah Belum Siap Otonom

JAKARTA (SINDO)  Mayoritas daerah pemekaran di Indonesia dinilai menjadi tertinggal karena ketidaksiapan infrastruktur dan indeks pembangunan manusia (IPM) rendah.

Selain itu,kebijakan otonomi daerah yang sudah dijalankan lebih sepuluh tahun dianggap belum mampu mendorong penyelesaian disparitas ekonomi regional. Akibatnya, daerah pemekaran tidak siap membiayai seluruh kebutuhan pembangunannya. ”Memang belum ada data yang memastikan apakah ini signifikan bagi pengurangan kesenjangan atau malah justru meningkatkan tingkat kesenjangan itu sendiri.

Namun, secara umum, daerahdaerah pemekaran belum siap untuk menjadi otonom,” kata Direktur Otonomi Daerah Bappenas Himawan Hariyoga di Jakarta kemarin. Menurut Himawan, dilihat secara kasuistik, berkah otonomi terhadap pembangunan ekonomi bisa dibagi ke dalam dua kelompok. Pertama adalah kebijakan otonomi yang justru menghasilkan daerah baru kategori tertinggal. ”Itu yang paling banyak. Ada pertambahan daerah tertinggal hasil dari pemekaran,” ujar dia.

Kedua, ungkap Himawan, pada beberapa kasus tertentu justru daerah induk yang menjadi tertinggal dibanding daerah otonom baru yang dipisahnya. Hal ini terjadi karena daerah otonom yang dipisah dari induk memiliki kekayaan alam dan sumber-sumber penerimaan lain yang cukup. Dalam catatan SINDO, dalam dua bulan pertama 2008, pemerintah telah mengesahkan beberapa pembentukan kabupaten/kota baru.

Beberapa di antaranya Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Lanny Jaya, KabupatenYalimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, dan Kabupaten Nduga, Provinsi Papua. Khusus di Sulsel, saat ini ada dua daerah yang sedang mengajukan proposal pemekaran. Keduanya adalah Kabupaten Tana Toraja untuk dimekarkan menjadi Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Luwu untuk dimekarkan menjadi Luwu Tengah. Untuk Toraja Utara, usulan pemekarannya sudah mulai dibahas di DPR RI dan tidak lama lagi resmi menjadi otonom.

Sementara Luwu Tengah proposalnya baru diserahkan ke DPRD Sulsel untuk mendapatkan rekomendasi. Direktur Pengembangan Wilayah Bappenas Arifin Rudiyanto menambahkan, otonomi juga ternyata menghasilkan daerah baru yang memiliki kinerja pembangunan ekonomi seperti induknya. Arifin mencontohkan pemisahan Sulawesi Utara dengan Gorontalo.

”Ketika dipecah, IPM Sulut melonjak tinggi karena sebelumnya harus menanggung IPM (indeks pembangunan manusia) daerah Gorontalo yang rendah.Namun, dalam perkembangannya, karena kendali pembangunan jadi diperpendek,pertumbuhan IPM Gorontalo juga jadi lebih cepat. Itu contoh positifnya,” ujar Arifin. Deputi Meneg PPN/Kepala Bappenas Max H Pohan mengatakan, pemerintah akan melakukan kaji ulang (moratorium) terhadap daerah- daerah otonomi terhitung 10 tahun setelah memisahkan diri.

Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 78/2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Wakil Ketua Komisi II DPR Fachruddin mempertanyakan upaya moratorium pemekaran. Menurut dia, DPD sekalipun tidak bisa menghalangi kehendak rakyat yang menginginkan pemekaran.”Kalau kemampuan daerah sangat mendukung untuk dimekarkan, kenapa mesti kita tolak?” tanyanya. Untuk itu,setiap usulan pemekaran disetujui, DPR harus melakukan verifikasi. (zaenal muttaqin/ ahmad baidowi) 

Source: Seputar Indonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: