Ironi PP Nomor 2/2008 Oleh Goei Tiong Ann Jr

Hutan Lindung Tak Dilindungi
Ada yang menengarai di negeri ini penguasa, pembuat hukum, dan penegaknya terjebak dalam banalitas. Istilah banalitas berasal dari banality of evil (meminjam Hannah Arendt).

Pada dekade 60-an Arendt melaporkan setiap sesi persidangan Otto Adolf Eichmann di pengadilan Yerusalem. Eichmann dituduh sebagai penjahat perang dan penjahat kemanusiaan karena telah membunuh banyak orang Yahudi. Dari sosok Eichmann, istilah banalitas kejahatan itu kemudian lahir meskipun Arendt pernah membantah bahwa istilah itu terkait dengan Eichmann.

Tapi, pembaca Arendt, termasuk analis politik atau aktivis lingkungan, telanjur menyukai penafsiran bahwa dalam diri tiap penguasa memiliki unsur banalitas atau kejahatan ala Eichmann dalam praksis kekuasaan mereka.

Jangan lupa tak sedikit penguasa, elite politik, atau aparat hukum lebih tepat disebut para banal, seperti Urip Tri Gunawan, koordinator jaksa penyelidik kasus BLBI (Jawa Pos 3/2).

Tak heran jika penguasa yang seharusnya mengupayakan bonum commune (kesejahteraan bersama) malah menghasilkan malum commume (keburukan bersama). Keburukan itu bukan hanya menyangkut tata hidup bersama antara manusia, tapi juga keburukan terhadap lingkungan dan relasi dengan alam.

Hal itu, misalnya, bisa dibaca pada penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No 2/2008. Melalui PP itu, hutan lindung kita diobral murah, sekitar Rp 1,2 juta sampai Rp 3 juta per hektare per tahun untuk kegiatan tambang, energi, infrastruktur telekomunikasi, dan sebagainya.

Jadi, kalau Anda punya uang receh Rp 1.000, uang itu bisa untuk menyewa satu meter persegi hutan lindung kita selama setahun. Tak heran teman-teman Walhi tengah berkampanye mengumpulkan uang seribu perak dari masyarakat untuk kemudian diserahkan kepada pemerintah guna menyewa hutan lindung.

Banalitas jelas ada di balik penerbitan PP itu. Sebab, dengan demikian, hutan lindung kita yang tinggal 11,4 juta hektare terancam keberadaannya. Hutan lindung yang mampu menyerap air, menahan banjir, dan melindungi flora fauna di dalamnya dan sebagian kehidupan manusia amat bergantung pada keberadaannya. Sebab, hutan lindung yang menjadi paru-paru dunia kini berada dalam bahaya. Bahaya bagi keberadaan hutan itu dan bahaya pula bagi kita semua.

Dengan rusaknya hutan lindung, kita tinggal menunggu bencana apa lagi yang akan menimpa kita di masa depan. Padahal, kita sudah menyaksikan beragam banjir, tanah longsor, dan bencana lain yang dipicu oleh deforestasi atau kerusakan hutan. Ironisnya, Presiden SBY justru berargumentasi bahwa PP No 2/2008 justru bertujuan melindungi keberadaan hutan lindung.

Menurut Presiden SBY, PP itu dikeluarkan untuk mengatur perusahaan-perusahaan tambang yang sudah berusaha di kawasan hutan lindung supaya dapat memberikan kontribusi untuk negara dan yang penting untuk tujuan memelihara, merehabilitasi, dan menghutankan kembali kawasan hutan lindung itu.

Apalagi PP itu hanya lanjutan dari PP 1/2004 sebagai revisi UU 41/1999 yang ditindaklanjuti oleh Kepres 41/2004 pada masa pemerintahan Megawati yang mengatur izin 13 perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan hutan (Antara 22/2/2008).

Tapi, entahlah di mana logika pemerintah kita? Agaknya pemerintah memang tidak pernah mau belajar dari sejarah ketika perusahaan tambang yang merusak hutan lindung telah menyebabkan banyak banjir dan tanah longsor sejak izin operasional bagi mereka diterbitkan.

Tragedi di hutan lindung Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua serta kawasan lain di tanah air tak mampu membuka mata pemerintah, yang agaknya lebih silau pada profit atau uang.

Padahal, kalau kelak dikalkulasi, profit yang diraih pemerintah dari perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di hutan lindung tidak akan sebanding dengan kerugian sebagai dampak dari bencana yang ditimbulkan oleh kerusakan hutan lindung tersebut.

Bagaimanapun, profit yang dihasilkan perusahaan tambang tidak akan mampu mengembalikan ekosistem, persediaan air bawah tanah, dan keanekaragaman hayati di kawasan hutan lindung seperti sediakala. Hak-hak adat dari manusia di sekitar hutan lindung juga kian terabaikan.

Sudah banyak cerita duka tentang manusia hutan akibat eksplorasi pertambangan di kawasan hutan lindung. Hutan yang sejak lama menjadi sumber kehidupan, kini menjadi sumber malapetaka. Flora fauna di dalamnya punah akibat aktivitas pertambangan.

Yang tak bisa dimungkiri, PP No 2/2008 tidak akan pernah melindungi hutan lindung kita, tetapi justru memperparah kerusakan hutan kita. Ini seperti terlihat dari banyak data di seputar aktivitas perusahaan tambang di Kalimantan. UNEP/GRID-Arendal, Mei 2007 lalu memublikasikan, pada 1950 Kalimantan nyaris dipenuhi hijau hutan. Pada 2005 Kalimantan sudah kehilangan 50 persen hijaunya. Dan, kita tahu di Kalimantan ada ratusan perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan hutan lindung.

Konferensi Perubahan Iklim di Bali 3-14 Desember 2007 lalu mengamanatkan kepada para peserta, termasuk Indonesia sebagai tuan rumah, untuk melindungi kawasan hutannya yang tersisa. Tapi ironis, pemerintah kita justru berkomitmen mengobralnya dengan harga murah. Memang investasi tambang akan terdongkrak dengan tumbal hutan lindung yang tersisa.

Jadi, di atas semua keberatan atas PP No 2/2008 seperti yang telah dibeberkan, PP ini bisa dibaca bahwa politik lingkungan pemerintah telah gagal melindungi ekologi kita. Kerusakan lingkungan (baca hutan kita) ternyata memang dipicu oleh tangan manusia, termasuk tangan penguasa banal yang menorehkan kalimat dalam PP No 2/2008.

Goei Tiong Ann Jr, rohaniwan dan aktivis lingkungan, tinggal di Roma, Italia.

Source: Jawa Pos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: