KRI Lumpuhkan Kapal Pengangkut Nikel di Raja Ampat

SORONG  Meski telah mengantongi ijin ekspor dari Bea Cukai Sorong, namun rencana ekspor puluhan ton bijih tambang nikel oleh PT Kawei Sejahtera Mining (KWS) tampaknya bakal kandas di tengah jalan.

Hal ini menyusul kapal berbendera China, MV Jin Feng yang sedang melakukan pemuatan hasil tambang nikel di pulau Kawei, distrik Waigeo Barat, kabupaten Raja Ampat Rabu malam (5/3) lalu ditangkap 2 kapal perang TNI-AL.
Menurut Komandan Lanal Sorong Kol Laut (P) Muchammad Richad penangkapan terhadap kapal berbobot 30.000 ton itu atas instruksi pimpinan TNI AL. Dalam hal ini penangkapan dilakukan oleh kapal perang markas Armada Timur (Armatim).

“KRI yang tangkap adalah KRI Badik dan KRI Boiga yang bergerak ke sana,”ungkap Danlanal didampingi didampingi Asintel Guskamla Armatim Kolonel Laut (P) Jaka Santasa A. Setelah ditangkap, kapal tersebut kabarnya akan ditarik menuju Ambon atau ke Bitung, Sulawesi Utara.

Kepada Radar Sorong dan Papua Barat Pos Kamis (6/3) di ruang kerjanya, Danlanal mengungkapkan, selain mengamankan MV Jin Feng, kapal perang TNI AL juga mengamankan 2 tongkang dan 2 takcbout yang dikerahkan dalam pemuatan bijih nikel di pulau Kawei.

“Penangkapan sebenarnya sudah dilakukan beberapa hari yang lalu, kira kira 2 hari belakangan ini anggota sudah ke lokasi. Soal penangkapan, sekarang ini sudah dilakukan pemeriksaan dan sudah merapat ke kapal MV Jin Feng di pulau Kawei. Yang jelas yang diperiksa adalah dari kapal termasuk nahkodanya,” terang Kol M Ricahd.

Soal penangkapan terhadap kapal asing berbenda China itu menurut Danlanal karena diduga ada suatu kesalahan prosedur yang harus diluruskan yakni menyangkut masalah perijinannya. Dalam hal ini perijinan atas keabsahan melakukan pemuatan barang atau tambang di pulau Kawei, Raja Ampat.

Menanyakan lebih jauh apakah kapal pengangkut nikel tersebut memiliki surat ijin atau tidak, Danlanal mengatakan pihaknya belum tahu pasti karena masih dalam pemeriksaan. Menurut Danlanal, saat ini kapal tersebut masih dalam pemeriksaan bukan ditahan. Hal ini karena kejadiannya baru saja terjadi di laut dan pihaknya sendiri belum mendapatkan informasi lebih lanjut apakah kapal tersebut sudah ditarik atau belum.

Dalam penangkapan ini, Danlanal mengatakan, untuk kedua tongkang yang melakukan pemuatan biji nikel di pulau Kawei, belum memiliki surat ijin olah gerak yang dikeluarkan oleh Syahbandar setempat, termasuk surat ijin melakukan penggandengan barang berharga. Karenanya pihaknya menduga ada unsur tindak pidana pelanggaran pelayaran.

“Kapal MV Jin Feng ijinnya masuk ke wilayah Indonesia ada, hanya pemuatannya saja yang perlu kita luruskan gitu lho. Perlu ada pembenahan dan diluruskan kembali,” tandas Danlanal.

Terkait dengan ijin kawasan pertambangan antara ijin yang dikeluarkan bupati Raja Ampat dan ijin gubernur, menurut Danlanal, hal ini yang perlu diluruskan. Karena masih dalam pemeriksaan,patut diduga ada kesalahan yang dibuat. Oleh karena itu pihak TNI-AL perlu meluruskan.

Menyinggung ijin ekspor yang telah dikeluarkan oleh pihak Bea Cukai Sorong, Kol M Richad pun mengatakan. “ Yah itu yang terjadi, makanya kita coba meluruskan karena dari Pemda Raja Ampat ada satu pelarangan untuk melakukan kegiatan usaha tambang. Karena bagaimana pun Pemda punya otoriti dalam wilayahnya, nah di sini polemik ini kita samakan persepsi. Pemeriksaan jelas sudah kita lakukan dari kemarin sore (Rabu Sore red),” imbuhnya.

Soal informasi kapal mau ditarik ke Ambon atau Bitung, Danlanal mengaku belum tahu pasti. Pasalnya semuanya kembali pada instruksi pimpinan dalam hal ini Pangarmatim yang akan menentukan, apakah kapal tersebut akan diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Ambon, Bitung atau di Surabaya.

Sementara itu Kuasa Hukum Pemkab Raja Ampat Max Mahare, SH mengaku salut atas tindakan yang diambil TNI-AL. “Perlu diketahui dalam penangkapan kapal ini terdiri dari 3 tongkang dan 3 takcbout dimana semua tidak dilengkapi dengan dokumen. Bahkan Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Sorong tahu dengan jelas, akan tetapi tetap memaksakan untuk dilakukan pemuatan. Dengan demikian proses pelanggaran terhadap tindak pidana pelayaran adalah kewenangan dari TNI-AL dan sah menurut hukum,” ujarnya.

Untuk pemeriksaan lebih lanjut mengenai kuasa pertambangan, menurutnya akan ditangani Departemen Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Dikatakannya, kapal itu masuk tanpa dokumen resmi. Menurutnya, kepala pelabuhan Saonek saja tidak tahu akan hal itu, ijin- ijin tidak ada. “Terpenting kapal itu masuk tanpa ada rekoemndasi dari kepala pelabuhan Saonek yang punya kewengan teknis yuridis, walaupun ada rekomendasi dari gubernur, tetapi secara teknis gubernur sebelum mengeluarkan rekomendasi harus menunggu dari instansi teknis terkait,” ujarnya.

Sementara itu Kuasa Hukum PT KWS Pieter Ell, SH yang dihubungi Koran ini belum mau berkomentar lebih jauh, namun pihaknya berjanji akan memberikan keterangan resmi terkait masalah penangkapan kapal MV Jin Fen. (boy)

Source: Radar Sorong

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: