Papua Tanggapi Positif

Mendagri Rumuskan Perpu Papua Barat

JayapuraMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto mengatakan pihaknya sedang merumuskan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) sebagai payung hukum bagi Papua Barat, termasuk untuk pembagian dana Otsus. Perpu ini diperkirakan akan selesai dua bulan lagi.

“Mudahmudahan dua bulan sudah selesai, supaya tahun ini Perpu ini sudah bisa dilaksanakan,” kata Mendagri Mardiyanto di ruang VIP Bandara Sentani, Jayapura, Kamis (6/3).

Saat ini, penempatan dana APBN untuk Papua Barat masih melalui Papua selaku provinsi induk, tetapi dialamatkan langsung kepada kabupaten di wilayah Papua barat. Provinsi Papua menganggap dana otsus tersebut diperuntukkan bagi provinsi Papua dan bukan untuk Papua Barat. Sebaliknya, Papua Barat merasa berhak atas dana Otsus sebagai orang Papua.

Sementara itu, Ketua DPRP Papua John Ibo menanggapi positif soal akan dikeluarkannya Perpu yang mengakomodasi Papua Barat dalam UU Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001.

Papua Barat yang selama ini dianggap sebagai provinsi inkonstitusional akan segera berakhir, sebab bagaimanapun juga di provinsi ini juga ada orang Papua di dalamnya.

Mengenai tak dikucurkannya anggaran ke Papua Barat dengan alasan tak ada landasan hukum, memang masuk akal. Tapi, rakyat yang ada di sana tidak bisa dibiarkan begitu saja. “Provinsi ini telah diakui sah, walaupun terus dilakukan penyempurnaan atas kelalaian yang pernah terjadi,” kata John.

Majelis Rakyat Papua (MRP) lewat Wakil Ketua I Frans E Wospakrik juga menyambut positif kebijakan presiden itu. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya penyelesaian masalah Papua Barat sesuai dengan komitmen para pemimpin Papua.

Dengan adanya Perpu itu, masalah distribusi dana Otsus ke Papua Barat yang selama ini kerap menjadi persoalan akan memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan mengacu pada Perpu tersebut.

Perlu Dialog
Pemerintah pusat dan berbagai komponen masyarakat Papua harus mulai proses dialog terbuka untuk menyelesaikan bermacam persoalan di Tanah Papua. Dialog itu, tidak lagi bernuansa politik melainkan bercirikan sosial kultural.

Hal itu mengemuka dalam diskusi “Papua: Prospek dan Tantangan Dalam Melaksanakan Otonomi Khusus” di Gedung CSIS Jakarta, Kamis (6/3). Tokoh yang hadir dalam diskusi itu, Theo Waimuri, August Kafiar, Phil Erari, pengamat politik J Kristiadi, Marzuki Darusman dan Frans Maniagasi.

Menurutnya, dialog terbuka menjadi penting, karena selama ini masyarakat papua semakin kehilangan kepercayaan kepada pemerintah pusat. Terutama setelah melihat sikap pemerintah yang tidak konsisten dalam penerapan otonomi khusus di Papua.

Dia berharap dialog terbuka akan membuka skenario baru mengumpulkan para tokoh dan komponen masyarakat papua untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan di Papua. “Banyak kelompok masyarakat papua yang mengharapkan ada dialog terbuka dengan Jakarta,” ujar Phil Erari.

Anggota DPR Marzuki Darusman mengatakan, jika dialog dibuka, maka dimensi perdebatan harus ditarik dari politik ke dimensi sosial. Dimensi sosial diharapkan dapat menjadi kerangka berpikir baru untuk membicarakan persoalan.

“Barangkali akan jauh lebih lapang, jauh lebih luas dibanding dengan masalah yang hanya berkisar dari perdebatan politik. Ini mengandung potensi yang lebih besar untuk menciptakan dialog baru. Dibandingkan kalau dialog itu masih diwujudkan dalam bentuk dialog politik,” ujarnya.(odeodata h julia/vidi vici)

Source: Sinar Harapan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: