Perppu Dinilai Terlalu Berlebihan

JAYAPURA – Jika pemerintah, DPRP dan MRP menilai rencana hadirnya Perppu Papua Barat sebagai sesuatu yang positif, penilaian berbeda datang dari pengamat hukum Papua yang juga Direktur ICS Budi Setyanto, SH dan salah satu perumus undang-undang Otonomi Khusus ( Otsus ) Papua, Drs.Mohammad Musa’ad, M.si.

Budi Setyanto menilai kebijakan Presiden SBY mengeluarkan Perppu itu sesungguhnya tidak tepat bahkan diniail berlebihan. “Kebijakan itu terlalu berlebihan,” tukasnya ketika dihubungi Cenderawasih Pos kemarin.

Menurutnya, untuk menyelesaikan masalah Papua Barat, seharusnya bukan Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden SBY sebab yang dibutuhkan oleh Provinsi Papua Barat adalah landasan hukum bagi provinsi tersebut. Sebab sampai sekarang ini landasan hukum dari Provinsi Papua Barat belum juga ada, meskipun sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ketika itu bahwa provinsi itu harus tetap jalan karena secara defakto provinsi itu telah ada sehingga harus dilanjutkan. “Harusnya pusat memikirkan bagaimana menyelesaikan payung hukum dari Papua Barat ini sehingga memiliki landasan hukum,” ujarnya.

Seharusnya, kata Budi yang juga Ketua Ikatan Advokasi Indonesai Cabang Papua ini, di dalam klausul itu bisa dibuat UU yang diusulkan melalui Provinsi Papua maupun Papua Barat. Tentunya usulan itu sudah disetujui DPRP dan MRP lalu diusulkan ke pusat untuk kemudian disampaikan ke DPR-RI agar usulan itu digedok menjadi UU.

Rencana dikeluarkannya Perppu itu juga dinilai terlalu berlebihan, sebab sesuai aturannya, Perppu baru bisa dikeluarkan jika kondisi negara sedang genting. “Tapi yang terjadi saat ini kan tidak demikian,” tukasnya serius.

Yang tepat menurutnya adalah melalui mekanisme yang biasa saja, yakni pemerintah Provinsi Papua Barat dan Papua duduk bersama lalu mengusulkan UU untuk landasan hukum Papua Barat. “Bagusnya dibuat satu Undang Undang yang memang terintegrasi dengan UU Otsus. Kalau toh itu sudah pernah ada, tinggal pusat saja menfasilitasi antara kedua provinsi.” Katanya. Sehingga jika persoalannya menyangkut dana Otsus, maka keduanya ( Provinsi Papua Barat dan Papua) duduk bersama melalui suatu konsesus berdasarkan kesepakatan antara dua provinsi dengan difasilitasi oleh pusat.

Hal yang hampir sama juga disampaikan salah satu perumus UU Otsus Papua, Drs.Mohammad Musa’ad, M.si. Menurut dia, keputusan pemerintah mengeluarkan Perppu ini adalah langkah terlambat, karena sejak 2003 sesudah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) seharusnya pemerintah sudah bisa mengambil langkah-langkah lebih cepat pada 2004 setelah Pemilu. ” Sebenarnya pada waktu merumuskan Majelis Rakyat Papua (MRP), pemerintah seharusnya sudah bisa memberikan Perppu atau merevisi UU Otsus,” terangnya.

Musa’ad berharap, pada Perppu itu ada badan khusus yang mengatur dan harus bertugas untuk menanganinya seperti BRR di Aceh. Badan seperti itu dibutuhkan di Papua untuk bisa merencanakan, mengkoordinasikan Otsus.

“Salah satu contoh, 5 bupati yang melakukan walkout itu merupakan hal yang tidak berkoordinasi dengan baik, sehingga masih memilah-milah tentang Otsus dan dana infrasuktur, padahal dalam UU itu, dana Otsus itu ada 3 komponen, yaitu dana yang diterima setiap tahun, dana perimbangan migas dan dana infrasuktur,”ujarnya kepada Cenderawasih Pos usai mengikuti ujian seleksi anggota KPU Papua di Aula Fisip Uncen, Rabu (5/3).

Bagi Musa’ad, jika Perppu itu hanya untuk mengsahkan penggunaan dana di Papua Barat, maka hal itu sangat disesalkan, karena Otsus bukan hanya membicarakan masalah dana saja. ” Kita berharap Perppu hanya sebagai lokomotif, kemudian bisa melakukan penyempurnaan terhadap UU Otsus dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga Otsus tidak hanya bisa dilihat sebatas dana,” ungkapnya.

Dikatakan, masyarakat jangan merasa puas bahwa dengan Perppu bisa menyelesaikan masalah.” Perppu merupakan masa transisi dan tidak bisa berlaku dalam jangka yang definitif, karena setelah Perppu, nantinya akan melahirkan UU pengganti yang harus diproses melalui mekanisme legislasi dan akan menghasilkan UU baru, sehingga jangan merasa puas dan hal ini belum final dan hanya bersifat sementara,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Pengamat politik Papua, Henk Bleskadit mengatakan, bahwa sebenarnya pemerintah pusat jangan terlalu terburu-buru dalam memberikan Perppu karena seharusnya UU Otsus itu yang harus direvisi. ” Kalau UU Otsus berlaku di seluruh Papua, maka hal itu baik, tapi yang terjadi bahwa selama bergulirnya UU Otsus bagi Papua, Papua Barat sama sekali tidak mendapatkan,” jelasnya. (tia/nal)

Source: Cenderawasih Pos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: