PP No 7 No, Referendum Yes!

SORONG- Aksi penolakan terhadap peraturan pemerintah (PP) Nomor 7 yang berisi larangan penggunaan simbol Bintang Kejora dan Burung Mambruk tidak saja terjadi di Manokwari. Rabu kemarin (5/3), ratusan massa yang tergabung dalam Dewan Adat Papua (DAP) dan Front Nasional Mahasiswa Pemuda Papua (FNMPP) menggelar aksi serupa dengan turun jalan menuju ke DPRD Kota Sorong.

Dalam long march, massa start dari SMK YPK Remu Utara melewati Jalan A Yani. Mereka yang terdari dari Dewan Adat Papua, tokoh masyarakat, kaum perempuan, mahasiswa dan tokoh masyarakat Papua berjalan kaki seraya membawa sejumlah pamflet dan spanduk yang intinya menolak PP No 7 dan minta referendum.

Sambil beryanyi-nyanyi, yang salah satu penggalan liriknya berbunyi “itu bukan kau punya, itu saya yang punya”, aksi massa mendatangi DPRD Kota diamankan puluhan Satgas Papua yang mengenakan seragam lengkap. Sepanjang perjalanan, pasukan Polresta yang dipimpin Kabag Ops AKP Gatot Suprasetya, SIK tampak mengawal ketat massa hingga tiba di DPRD Kota.

Kedatangan massa ke DPRD Kota kemarin membuat arus lalu lintas dibuat satu jalur. Dalam aksi penolakan PP No 7, massa mengungkapkan isi hatinya lewat beberapa tulisan di pamflet, seperti tertulis “Stop Tipu Kami!”. “Bangsa Papua Mau Referendum”. “Stop Imigrasi Penduduk ke Tanah Papua”. “Bubarkan MRP, Laksanakan Referendum. “PP Nomor 77 No Referendum Yes”, “Tolak PP Nomor 7,Militerisme, Pemekaran dan Stop Bantai Kami Orang Papua”. Sementara di salah satu spanduk putih tertulis “We Want International Level Dialogue With Indonesia And Mediated By United Nations”.

Setibanya di DPRD, aksi massa diterima oleh Ketua DPRD Kota Sorong Yahya Solossa, Am. Pd, didampingi Wakil Ketua Drs Yosafat Kambu MSi, M.Th dan beberapa anggota DPRD, Abner Jitmau, S. Sos MM, Ir Andi Maddukelleng, MH, Petrus Nauw, Samwil Nurlette, Ny Helmi Sulaiman, Ny Ramandey dan Hoesny Widjaya.

Selanjutnya Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Sorong, Apolos Sewa didampingi Yoap Saftle, Pdt Mayor dan beberapa tokoh masyarakat Papua menyampaikan aspirasinya. Dalam aspirasi yang ditandatangani sejumlah komponen,dikatakan, pemerintah Indonesia tidak bersungguh-sungguh dalam mengurus dan membangun tanah Papua serta tidak menciptakan dan menjaga perdamaian kerukunan hidup di tanah Papua.

Hal ini dibuktikan dengan jelas melalui pelaksanaan Otsus Nomor 21 Tahun 2001 yang tidak pernah dihormti dan dihargai dan diakui keabsahan meskipun telah ditandatangani oleh Presiden RI.

Indikasi mengenai pengingkaran terhadap UU Otsus adalah pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2003 tentang percepatan pemekaran wilayah Ppovinsi Irian Jaya Barat, PP Nomor 5 Tahun 2007 tentang percepatan pembangunan di provinsi Papua, PP Nomor 7 Tahun 2007 tentang pelarangan atribut dan simbol kedaerahan.

Selain itu mereka juga menilai hukum nasional Indeonesia tidak menjamin keamanan dan proteksi sungguh- sungguh dengan demikian pemerintah RI telah gagal mengembangkan dan memajukan masyarakat adat di tanah Papua. Dan indikasi kuat mengenai hal yang dimaksud adalah Papua merupakan ladang subur bagi penyakit HIV AIDS yang menempati posisi tertinggi di Indonesia.

Lebih lanjut, sebut Apolos, pemerintah RI telah gagal dalam menjaga dan melindungi hak hidup masyarakat adapt Papua, sebab hingga saat ini pembunuhan dan penyiksaan terhadap masyarakat adat Papua secara hukum, politik, ekonomi dan budaya masih terus berlangsung.

Termasuk praktek kejahatan berupa pengrusakan terhadap lingkungan melalui eksploitasi sumber daya alam yang dekstruktif, pertambangan liar, pembalakan liar, pembabatan hutan secara serakah, penggunaan potas dan bom serta penyebaran Miras.

Yang lebih utama pemerintah RI tidak memiliki hak dan wewenang atas tanah Papua, sebab Papua sesungguhnya telah merupakan sebuah negara merdeka dan berdaulat penuh sejak tanggal 1 Desember 1961.

Karenanya massa meminta dengan segera dan mendesak Sekjen PBB agar segera mendorong pelaksanaan dialog internasional dengan melibatkan pemerintah RI, Kerajaan Belanda, Amerika Serikat dan Bangsa Papua dibawah pengawasan PBB bagi penentuan nasib sendiri bangsa Papua.

Selain aspirasi disampaikan Ketua Dewan Adat Papua, dikesempatan itu, juga dibacakan pernyataan sikap dari FNMPP yang ditandatangani Ketua FNMPP Maikel Mandabayan dan Sekertaris Topan Baho. Inti aspirasi pemuda Papua yang disampaikan Topan Baho, mendesak dan menyerukan pemerintah RI segera mencabut keabsahan pemberlakukan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus dan perangkat-perangkatnya sertta produk hukum lainnya.

Meminta PBB mereviuw The Act Of The Free Choice (PEPERA) tahun 1969 dan mencabut resolusi PBB Nomor 2504 tertanggal 19 November 1969. Mendesak PBB mendaftarkan masalah Papua Barat kedalam anggota Perserikatan Bangsa- Bangsa melalui negara merdeka yang disponsori oleh negara kepulauan Vanuatu, Irlandia dan beberapa negara lainnya.

Ditengah FNMPP menyampaikan aspirasinya, hujan lebat mengguyur Kota Sorong. Meski demikian, hujan lebat tidak menyurutkan semangat massa untuk tetap berkumpul di halaman DPRD.

Usai menerima aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kota Sorong Yahya Solossa dihadapan massa berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut ke pusat. “ Aspirasi saudara kami terima, karena ini merupakan masalah secara nasional dan jawabannya ada pada pemerintah pusat. Kami akan fasilitasi 3 orang perwakilan dari dewan adat Papua untuk bersama- sama dengan DPRD berangkat ke Jakarta dalam waktu dekat ini,” ujar Yahya Solossa.

Jika Yahya Solossa menawarkan 3 orang perwakilan untuk berangkat ke Jakarta bersama DPRD menemui pemerintah pusat, namun dari massa ditawarkan agar jumlahnya ditambah jadi 6 orang. Namun hal ini belum diputuskan DPRD. Aksi massa diakhiri dengan doa dalam bahasa Inggris yang disampaikan Pdt Mayor.

Ditemui wartawan, Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Sorong Apolos Sewa mengatakan bahwa aksi yang digelar kemarin bukanlah aksi demo. Menurutnya, rakyat hanya datang mengigatkan kepada pemerintah bahwa aturan selama ini dibuat khususnya PP Nomor 7 Tahun 2007 sangat bertentangan dengan UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001 khususnya pasal 2 ayat 2.

Selain itu Apolos yang mantan anggota DPRD Kota itu mempertanyakan sikap pemerintah yang tidak mendorong Perdasus diberlakukan, karena materi Perdasus sudah disiapkan oleh MRP dan sampai dengan hari ini tidak pernah dibahas serta ditindaklanjuti.

“Jadi semua yang sudah dibuat pemerintah RI ternyata semua tidak dilaksanakan, kita juga mengigatkan bahwa Otsus diberikan karena dorongan dunia internasional. Otsus sudah berjalan kemudian diobok- obok begini, menurut saya masyarakat dunia akan menilai bangsa Indonesia tidak konsekwen melaksanakan UU yang sudah ditetapkan. Bicara dengan pemerintah sama saja dengan masa merebus batu,” ujarnya.

Lebih jauh, Apollos juga minta kepada Polres Manokwari agar segera melepaskan satu orang yang ditangkap dalam aksi menentang PP Nomor 7 Tahun 2007 belum lama ini. “ Ini prinsip, kami sudah lakukan koordinasi dan saya adalah salah satu pimpinan dewan adat di tanah Papua. Dunia sudah tahu dan mereka juga tahu sementara ini saya sedang bicara. Jadi begini apa yang kami perjuangkan ini ibarat kata tidak ada orang yang berkebun tidak mendapatkan hasil atau tidak makan dan tidak mungkin juga orang yang pergi ke laut mencari ikan tidak akan mendapat ikan sudah pasti akan pulang. Yang jelas tidak ada sesuata yang sia- sia ditanah ini , hanya di dalam Tuhan,” ujarnya.

Terpisah, Kapolresta Sorong AKBP Jantje Jimmy Tuilan, SE menilai aksi ratusan massa kemarin merupakan hal wajar dimana mereka hanya ingin menyampaikan aspirasinya. “Namun harus diingat dalam melakukan demo untuk menyalurkan aspirasi itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak boleh mengganggu kepentingan umum,”ujar Kapolresta.

“Kalau menyalurkan aspirasi itu dengan wajar-wajar saja, tapi kalau sudah ada masyarakat yang mencoba untuk membentangkan atau mengibarkan bendera lain selain Merah Putih maka kami akan bertindak tegas dan akan memproses orang tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku,”tegas Kapolresta didampingi Wakapolresta Kompol Yusuf Sutejo, SIK.

Bahwa aksi kemarin berjalan aman dan lancar karena sebelumnya pihaknya kata Kapolresta telah mengingatkan kepada Ketua DAP Apollo Sewa bahwa agar menyalurkan aspirasi secara aman. Dan ini dibuktikan oleh massa yang mengakhiri aksinya kemarin dengan tertib. (boy/yan)

Source: Radar Sorong

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: