Presiden Keluarkan Perpu Papua Barat

Oleh Dina Sasti Damayanti

JakartaPresiden akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) mengenai status atau payung hukum bagi Papua Barat dalam konteks berlakunya UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus.

“Insya Allah setelah tim bekerja, saya menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU untuk mewadahi keberadaan Papua Barat dalam aturan, dalam tatanan UU Otonomi Khusus No. 21/2001. Dengan demikian, segalanya menjadi jelas, katakanlah seluruh tanah Papua bernaung pada UU Otonomi Khusus,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah melakukan pertemuan dengan Gubernur Papua Barnabas Suebu serta sejumlah tokoh Papua di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (4/3).

Gubernur Papua Barat Abraham Ataruri berhalangan hadir karena harus memimpin Rakerda Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Papua Barat di Kaimana, Papua.

Mengenai konsekuensi Papua Barat menggunakan payung hukum dalam UU Otonomi Khusus ini, Presiden menyatakan ini supaya jika ada dana otonomi khusus atau dana-dana lain, akan ada proporsi yang tepat antara Provinsi Papua dan Papua Barat.

Yang kedua, dengan UU Otonomi Daerah ini akan lebih mudah sinkronisasi karena berlandaskan pada payung hukum yang sama. Ketiga, lanjut Presiden, untuk menghindari kesalahpahaman, prasangka ataupun debat yang tidak perlu berkaitan dengan status yang tidak sama antara Papua dan Papua Barat. “Kalau ini terjadi, tentu rakyat tidak diuntungkan. Kita utamakan rakyat agar certainty, ada kejelasan. Dengan demikian semua bisa dikelola dengan baik,” kata Presiden.

Anggota Komisi I DPR Yoris Raweyai menyatakan memang diperlukan Perpu antara lain untuk memperjelas status hukum. “Karena ini menyangkut anggaran APBN menyangkut Papua. Yang mendapat APBN itu Papua seluruh 30 kabupa-ten kecuali provinsi. Tingkat pengawasan mengalami kesulitan, karena harus dilakukan DPRP, tidak dila-kukan. Itulah yang disepakati. Perlu Perpu untuk status hukum,” katanya.

Badan Koordinasi
Presiden juga mengatakan, selain dana otonomi khusus, ada juga dana lain yang dipergunakan untuk membangun Provinsi Papua dan Papua Barat. “Oleh karena itu, dipandang perlu untuk dibentuk sebuah Badan Koordinasi yang menyerasikan, mensinergikan dana otonomi khusus maupun anggaran yang lain dengan demikian akan tepat sasaran, sesuai dengan kepentingan, baik di Papua maupun Papua Barat, transparan dan akuntabel,” kata Presiden.

Menurut Presiden, pembentukan Badan Koordinasi ini penting untuk mencegah jangan sampai ada prasangka-prasangka tidak baik berkaitan dengan dana tersebut. Dari segi negara, pemerintah juga akan menjadikan semuanya ini transparan dan akuntabel.

Badan Koordinasi ini, kata Presiden, akan disusun dan dirancang dengan organisasi yang tepat, mengalir dari bawah. Badan Koordinasi ini nanti akan dikukuhkan dengan Keputusan Presiden.

Presiden menambahkan, Badan Koordinasi ini bukan perangkat pusat, melainkan perangkat yang diperlukan di daerah, yaitu Pemprov Papua dan Papua Barat. Dalam hal ini, Presiden menyerahkan konsepnya sesuai yang disarankan daerah dan Presiden hanya tinggal mengukuhkan saja dalam bentuk Kepres agar mengikat.

“Tentu lebih cepat lebih baik dan saya siap menerima konsep apa setelah saya lihat proper dan tepat, tentu akan segera saya keluarkan (Kepres-nya),” ujarnya.

Source: Sinar Harapan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: