Rp 36,7 T Hasil Tambang R4 Raib?

SORONG  Ditengah masih menggelindingnya tumpang tindih atas ijin kawasan pertambangan di kabupaten Raja Ampat, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Raja Ampat Matius Mambraku kembali mengungkapkan hasil tambang nikel yang tersedot begitu besar amun tidak dirasakan masyarakat Raja Ampat.
Jika dihitung-hitung, hasil penjualan tambang nikel Raja Ampat telah mencapai sekitar Rp 36,7 Triliun. Dan kegiatan penambangan nikel dilakukan oleh perusahaan dalam satu grup, hanya saja menggunakan bendera yang berbeda. Hal ini dikatakan Matius Mambraku menanggapi penjelasan atas status PT Anugrah Surya Pratama (ASP) dan PT Anugrah Surya Indotama (ASI) yang menurut Max Mahare,SH berbeda.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kuasa Hukum Pemkab Raja Ampat Max Mahare, SH menyebutkan 12 kali pemuatan hasil tambang di Raja Ampat bukan dilakukan oleh PT ASI tetapi PT ASP. Namun menurut Matius Mambraku, kedua perusahaan tersebut berada dalam satu manajemen yang berkantor di tempat yang sama yakni Ratu Olaza Tower Lantai 20 Jln Jenderal Sudirman Kav. 9 Jakarta dan memiliki nomor ijin usaha pertambangan yang sama.

“Saya tidak bantah PT ASI ada dimana dan sebenarnya PT. ASP ada dimana, itu merupakan taktik bisnis saja. Yang saya persoalkan adalah kecilnya royalty yang diterima dari hasil tambang yang digali dan dijual ke luar negeri,” ujarnya.

Lebih jauh, Matius Mambraku membeberkan hasil tambang nikel yang telah dikeruk dari Raja Ampat untuk diekspor ke luar negeri. Bukanlah dalam jumlah yang sedikit, sebab dari data yang dimiliki, pemuatan nikel dari kabupaten Raja Ampat oleh PT ASP disebutkan telah mencapai sekitar 611.828 ton.

“Kalau harga nikel 1 Kg saja sekitar 60 US Dolar, berarti 1 ton adalah 1000 Kg dikalikan dengan 60 US Dolar hasilnya sekitar Rp 60 Juta, dikalikan 611.828 ton. Kira kira hasil penjualannya sekitar Rp 36,7 Trilun. Terus kita di Raja Ampat hanya dapat royalty begitu kah,” tandasnya.

Meyakinkan akan hasil temuannya atas kegiatan penambangan di Raja Ampat, dengan data lengkap yang dimiliki, Matius bahkan membeberkan daftar pengapalan dari perusahaan tambang tersebut, lengkap dengan nama kapal dan tanggal pemuatan serta jumlah ton yang diekspor oleh PT ASP.

Dari 12 kali pemuatan, diantaranya, dengan menggunakan kapal MV Luminous Halo tanggal 9 April 2007, sebanyak 50.000 ton biji nikel diekspor ke luar tujuan, Queensland, Australia. Kemudian disusul MV Nano pada tanggal 16 April 2007 tujuan Xingang- Jiangtang China yang memuat sebanyak 49.238 ton.

MV Yasa Unsal Sunar tanggal 11 Juni 2007 tujuan Queenlands Australia memuat sebanyak 51.600 ton, MV Giovanni Topic tanggal 20 Juni 2007 Lianyunggang Port China memuat tambang nikel sebanyak 50.900 ton. MV Emerald Halo tanggal 27 Juni 2007 tujuan Queensland Australia sebanyak 46.770 ton, MV Meridian Halo pada tanggal 21 Juli 2007 tujuan Quennsland Australia memuat 52.230 ton.

MV Luminous Halo pada tanggal 7 Agustus 2007 kembali memuat 52.100 ton nikel tujuan Queensland Australia. Disusul MV Jasmine Halo pada tanggal 14 November 2007 tujuan Queensland Australia yang memuat 59.350 ton, MV Amber Halo pada tanggal 4 Desember 2007 tujuan Queensland Australia sebanyak 44.800 ton. MV Yasa Ozcan melakukan pemuatan pada tanggal 19 Desember tujuan Queensland Australia sebanyak 51.500 ton dan terakhir MV Ince Inebolu pada tanggal 26 Desember dengan tujuan Xingang China memuat sebanyak 50.900 ton tambang nikel.

Yang dipertanyakan selama ini adalah 20 kawasan pertambangan di kabupaten Raja Ampat yang diberikan kepada 12 perusahaan terkesan jalan sendiri-sendiri karena menurutnya antara Pemkab Raja Ampat dengan pengusaha tidak pernah terjalin kerjasama yang baik. Hal ini lantaran tidak ada aturan atau larangan yang mengatakan Pemda harus melakukan kerjasama dengan pengusaha dalam pertambangan.

Soal pemberian ijin yang diberikan atas kuasa pertambangan yang terjadi di kabupaten Raja Ampat adalah ijin dari Pemrov dan Pemda Raja Ampat dan tidak pernah diberikan ijin dari pemerintah pusat. Tragisnya lagi kata Mambraku selama ini orang banyak berbicara mengenai hasil tambang nikel diperoleh dari kabupaten Raja Ampat, tetapi orang tidak pernah berbicara mengenai berapa banyak uang yang diperoleh dan dimasukan kepada kas daerah Raja Ampat.

“Jangan kita bicara royalty, saya ingin lihat aspek bisnis ke depan. Saya ingin Pemda melakukan kerjasama bisnis dengan pihak swasta atau membentuk perusahaan tambang daerah. Artinya swasta silahkan melakukan kegiatan penambangan akan tetapi pemerintah daerah mendapat berapa persen dari keutungan yang didapat. Ini yang tidak pernah dibicarakan,” urainya.

Ketika ditanya Koran ini kenapa hal ini tidak pernah dibicarakan antara pemerintah daerah dan pihak swasta, kata Matius bahwa kalau ini dibicarakan maka sesuai dengan UU dan ketentuan yang berlaku, dimana setiap perjanjian antara pemerintah dan pihak ketiga harus diketahui dewan. “Sekarang terbukti sampai dengan hari ini dewan tidak pernah tahu akan masalah itu. Jujur saja pada kas daerah sampai dengan hari ini juga tidak ada satu sen pun yang masuk kepada kas daerah,”sorotnya lagi.

Matius Mambraku juga menyoroti hasil royalty tambang yang sampai saat ini tidak pernah dimasukkan ke dalam APBD Kabupaten Raja Ampat. Dalam hal ini, DPRD tidak bisa disalahkan karena dewan tidak pernah diajak berbicara mengenai penyelesaian masalah tambang tersebut.

Diakuinya memang pernah digelar dengar pendapat (hearing) dengan DPRD, dimana sesuai dengan penjelasan Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Raja Ampat yang menyebutkan sekitar 20 kawasan pertambangan yang telah habis dibagikan kepada 12 perusahaan.

Yang diharapkan DPRD adalah tambang nikel jangan begitu saja diserahkan mentah- mentah kepada pengusaha tetapi juga memikirkan kelangsungan hidup masyarakat Raja Ampat. “Kas daerah hanya harap royalty, tapi royalty sendiri tidak ada dalam APBD. Yang jelas bagaimana kalau hanya berharap royalty aturannya sudah baku, tapi bagaimana kerjasama dengan Pemda yang hasil keuntungan dapat dinikmati rakyat melalui kas daerah,” ujarnya.
 
STOP KELUARKAN IJIN TAMBANG
Terpisah, ditengah pro dan kontra atas ijin kuasa pertambangan di pulau Kawei, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Raja Ampat, Octovianus Mambraku, SH minta agar kuasa hukum dari kedua belah pihak (PT KWS dan PT ASP )tak berpolemik panjang di media massa. Sebab hal itu dinilai hanya memprovokasi masyarakat Raja Ampat.

Soal adanya ijin yang tumpang tindih, lebih baik katanya dibicarakan bersama untuk mencari solusi jalan keluar terbaik. Atas konflik ijin kawasan pertambangan di pulau Kawei, distrik Waigeo Barat, menurut Otto Mambraku, DPRD menurut Otmam, -sapaan akrabnya- sudah pernah berusaha memfasilitasi kedua belah pihak yang bersengketa. Meski itu tidak dilakukan secara rinci, namun untuk masalah pertambangan di kabupaten Raja Ampat, DPRD menyarankan kepada pihak yang bertikai duduk bersama mencari solusi terbaik. “Semua persoalan dan permasalahan sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik,” tandasnya.

Lebih jauh dikatakan, saat ini sebaiknya semua perijinan tambang di Raja Ampat dihentikan sambil menunggu draff rancangan peraturan daerah (Raperda) pertambangan dan investasi daerah. Termasuk didalamnya sumbangan pihak ketiga atau yang pernah disebut sebagai royalty dari hasil tambang yang diambil pemerintah pusat.

Perda yang dibuat ini telah membatasi semua perijinan tambang yang ada di wilayah kabupaten R4 terutama menyangkut luas areal kawasan pertambangan yang diberikan. “ Kita akan bahas raperda dalam waktu dekat dan akan disahkan sebagai Perda. Kita sudah melakukan konsultasi baik ke Jayapura dan Jakarta,” urainya. (boy)

Source: Radar Sorong

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: