SBY Terbitkan Perppu Papua Barat

Agar Bisa Terima Dana Otsus JAKARTA – Masyarakat Provinsi Papua Barat akhirnya mendapat kejelasan hukum terkait statusnya di undang-undang otonomi khusus (Otsus). Dalam waktu dua bulan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berjanji menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mengakomodasi Papua Barat dalam UU nomor 21 tahun 2001.

Tanpa Perppu tersebut, Provinsi Papua Barat tidak masuk sebagai daerah yang mendapat otonomi khusus. ”Dengan demikian seluruh tanah Papua, baik provinsi Papua maupun Papua Barat, berada di bawah UU Otsus,” kata SBY saat konferensi pers di kantor presiden kemarin (4/3).

Keputusan tersebut diambil SBY saat melakukan pertemuan dengan perwakilan dari Papua. Mereka adalah Gubernur Papua Barnabas Suebu, Ketua DPR Papua John Ibo, Ketua MRP (Majelis Rakyat Papua) Agus Alua, Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Ijie, serta anggota DPR-RI dari Papua Yorris Raweyai. Pertemuan tersebut memang membahas isu otonomi khusus bagi Papua Barat.

SBY sendiri didampingi sejumlah menteri, yakni Menko Polhukam Widodo AS, Mendagri Mardiyanto, Mensesneg Hatta Rajasa, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Fredy Numberi.

Nilai positif terbitnya Perppu bagi Papua Barat adalah provinsi tersebut berhak mendapat kucuran dana otsus dan dana lain yang diperuntukkan bagi pembangunan tanah Papua.”Oleh karena itu dipandang perlu membentuk sebuah badan yang menyerasikan dan menyinergikan dana Otsus ataupun dana yang lain,” kata SBY.

SBY menyebut badan tersebut dengan istilah Badan Koordinasi (Bakor). Dengan Bakor, SBY berharap penggunaan dana Otsus di Papua dan Papua Barat akan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

”Ini perlu bagi semua pihak, jangan sampai ada prasangka-prasangka tidak baik berkaitan dengan dana itu,” ujar SBY. Badan kordinasi tersebut nantinya akan disahkan melalui keputusan presiden (Keppres).

Seperti diketahui, selama pelaksanaan Otonomi khusus yang saat ini sudah memasuki tahun ke 6, sesuai undang-undang Otonomi Khusus No 21tahun 2001, dana tersebut hanya diperuntukan bagi Provinsi Papua, sementara provinsi Papua Barat atau Irian Jaya Barat, tidak memperoleh dana tersebut. Sehingga dengan teritnya Perppu ini, nantinya provinsi Papua Barat juga akan kebagian dana tersebut. (tom/kim)

Source: Cenderawasih Pos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: