Siapa Bermain di Belakang Terbitnya PP No 2/2008? oleh Sri Hartati Samhadi

Melalui ancaman untuk menyeret Pemerintah Republik Indonesia ke arbitrase nasional, segelintir perusahaan pertambangan multinasional empat tahun lalu berhasil menekan pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2004 yang membolehkan mereka melakukan kegiatan penambangan terbuka di kawasan hutan lindung.

Kini, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 (PP No 2/2008), terbuka kemungkinan bukan hanya 13 perusahaan yang boleh menambang secara terbuka di hutan lindung, tetapi juga ratusan perusahaan tambang lainnya, asalkan mereka membayar biaya izin pinjam pakai Rp 300 per meter persegi per tahun. Siapa sebenarnya yang bermain di belakang terbitnya PP No 2/2008 ini?

Kemunculan PP No 2/2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan ini menjadi kontroversial, bukan hanya karena jiwa PP ini dinilai bertolak belakang dengan komitmen Pemerintah RI di Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim di Bali untuk melakukan pengawasan kawasan hutan dalam rangka menurunkan emisi karbon global.

Tetapi juga karena tidak ada ketegasan yang menyebutkan bahwa ketentuan PP itu hanya diperuntukkan bagi 13 perusahaan tambang yang berdasarkan Perpu No 1/2004 (yang kemudian disetujui jadi UU No 19/2004 tentang Kehutanan) diperbolehkan melakukan kegiatan penambangan terbuka di areal hutan lindung seluas 925.000 hektar.

Kalangan praktisi hukum melihat, PP No 2/2008 tidak secara tegas menyebutkan dalam konsiderannya bahwa PP No 2/2008 hanya ditujukan untuk 13 perusahaan dimaksud.

Selain itu, penyusunannya juga tidak melalui dialog publik terlebih dulu. Dari sini saja jelas bahwa secara prosedural penyusunan PP ini bertentangan dengan ketentuan UU No 10/2004 tentang peraturan perundang-undangan yang menuntut adanya kejelasan mengenai tujuan, kejelasan mengenai rumusan, dan keterbukaan.

Beberapa pengamat lingkungan, termasuk Elfian Effendi, Direktur Eksekutif Greenomics, menilai PP ini sebagai bentuk manipulasi hukum dan persekongkolan untuk mengelabui publik. Ketidaktegasan PP yang tidak secara eksplisit menyebutkan PP hanya berlaku bagi 13 perusahaan membuka celah lebar terjadinya penyalahgunaan.

Sekarang saja sudah ada multi-interpretasi terhadap PP dimaksud. Salah satu contoh gamblang adalah sikap Kepala Dinas Pertambangan Kalimantan Tengah yang justru melihat PP ini sebagai peluang bagi sembilan perusahaan tambang batu bara di wilayahnya untuk beroperasi di hutan lindung.

Jangankan di level kepala dinas, menteri sendiri memiliki interpretasi tersendiri mengenai PP tersebut. Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro di depan ratusan pengusaha pertambangan, 29 Februari 2008, bisa digarisbawahi.

Waktu itu Purnomo jelas-jelas mengungkapkan akan segera menerbitkan sebuah keppres yang memungkinkan perusahaan-perusahaan pertambangan lain bergabung dengan 13 perusahaan yang sebelumnya sudah diizinkan menambang secara terbuka di hutan lindung.

Kalau sudah begini, siapa yang menjamin dalam pelaksanaan di lapangan nantinya bahwa hanya 13 perusahaan itu yang boleh menambang di hutan lindung?

Pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehutanan MS Kaban, menjanjikan pihaknya akan tetap mengawasi pelaksanaan di lapangan. Tetapi, sekali lagi, dengan kondisi hutan yang sudah hancur sekarang ini, siapa yang masih bisa diyakinkan oleh jaminan Dephut?

Siapa yang akan bertanggung jawab jika ternyata hutan justru semakin rusak dengan adanya PP No 2/2008? Apakah presiden/wakil presiden, menhut, dan menteri ESDM siap diseret ke tribunal rakyat dan mahkamah internasional untuk mempertanggungjawabkannya? Kalaupun iya, itu tidak akan bisa mengembalikan kerusakan yang telanjur terjadi.

Berlindung
Ada tendensi, pemerintah sekarang ini mencari kambing hitam dari PP ke pemerintahan sebelumnya, dengan menyebut PP No 2/2008 ini hanya tindak lanjut dari Perpu No 1/2004 yang dikeluarkan oleh pemerintahan sebelumnya.

”PP ini bersembunyi dan berlindung di balik Perpu No 1/2004 dengan menyusupkan kepentingan-kepentingan lain. Di antaranya mengompromikan tarif penggunaan kawasan hutan lindung dan menghapus kewajiban penyediaan lahan pengganti sebanyak dua kali lipat dari luas areal lahan hutan lindung lewat kompensasi murah,” kata Elfian.

Pihak Dephut dan ESDM sendiri cenderung berkilah PP ini hanya mengatur sewa-menyewa dan bukan perizinan usaha tambang. Argumen ini dinilai semakin mengundang tanda tanya mengenai motif yang melatarbelakangi terbitnya PP ini.

Para panelis antara lain mempertanyakan tarif sewa yang ditetapkan begitu murah dan dasar perhitungan yang dipakai. Kalau tujuannya untuk konservasi hutan, di sini terlihat tidak sejalannya antara maksud dan tujuan.

Berdasarkan kalkulasi kasar Greenomics, kerugian akibat diterapkannya PP No 2/2008 mencapai Rp 70 triliun. Sementara, dari penerapan PP No 2/2008 potensi PNBP yang diterima hanya sekitar Rp 2,78 triliun, atau hanya menutup 3,96 persen dari potensi kerugian. Dari jumlah itu, yang bisa masuk ke APBN 2008 ini diperkirakan hanya Rp 1,5 triliun.

Ini jelas tidak sebanding dengan potensi kerugian akibat rusaknya hutan jika PP No 2/2008 diterapkan. Jadi, siapa sebenarnya yang diuntungkan oleh PP No 2 ini?

Yang jelas, bukan masyarakat sekitar pertambangan, mengingat karena kehadiran kegiatan pertambangan selama ini justru melahirkan pusat kantong-kantong kemiskinan dan kehancuran ekologis di sekitarnya. Secara logika, yang paling diuntungkan dengan kehadiran PP No 2/2008 adalah ke-13 perusahaan yang disebut dalam Perpu No 1/2004.

Namun, di luar 13 perusahaan, sekarang ini menurut Greenomics, ada 158 perusahaan tambang lain yang juga sudah tak sabar menunggu berlakunya PP ini.

Jika sudah begini, kehadiran PP No 2/2008, yang mengizinkan pembukaan hutan lindung dan hutan produksi untuk kegiatan tambang, infrastruktur telekomunikasi, dan jalan tol dengan tarif sewa Rp 120 untuk hutan produksi dan Rp 300 per meter persegi per tahun itu bukan hanya akan mengancam 925.000 hektar hutan lindung, tetapi juga 11,4 juta hektar hutan lindung lainnya.

Kalangan aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), dan Greenomics melihat pemberlakuan PP ini bisa mengancam jalannya perekonomian di 25 kabupaten/kota dan akan menimbulkan dampak yang cukup serius terhadap 7 juta penduduk yang berada di kawasan tersebut.

Dampak sosial ekologis ini yang tidak diperhitungkan dalam harga sewa yang ditetapkan dalam PP No 2/2008.

Sejumlah panelis melihat kasus PP No 2/2008 ini bukan semata persoalan kepentingan kehutanan yang dikalahkan oleh kepentingan komersial lain, tetapi Dephut sendiri dinilai sudah menjadi sumber masalah sejak diterbitkannya UU Kehutanan tahun 1967, sebagaimana juga ESDM.

Dengan rezim kebijakan yang berlaku sekarang ini, menurut seorang panelis, ”industri keruk” (pertambangan) yang ada sekarang ini saja sudah menjadi jaminan kebangkrutan sosial ekologis untuk seluruh kepulauan Indonesia.

Terbitnya PP No 2/2008 dinilai para analis juga aib besar bagi Indonesia yang belum genap tiga bulan lalu mengklaim sukses menggelar dan menjadi tuan rumah Konferensi PBB mengenai Perubahan Iklim. PP No 2/2008 ibarat semacam sabotase terhadap apa yang sudah dicapai dalam pertemuan di Bali itu.

Hal ini jelas akan membuat Indonesia semakin menjadi sorotan utama dunia di tengah nama Indonesia yang sudah tercemar dengan masuk dalam Guinness World Records sebagai perusak hutan nomor satu dunia.

Oleh karena itu, muncul desakan kuat agar PP tersebut dicabut tanpa harus menunggu proses judicial review di Mahkamah Konstitusi, atau sebelum Indonesia dipermalukan di dunia internasional.

Sejumlah analis juga menyarankan, jika mau disusun PP pengganti untuk PP No 2/2008, sebelum dilakukan penyusunan PP baru, sebaiknya lebih dulu dilakukan kajian dampak (regulatory impact assessment) terhadap UU No 19/2004 tentang Kehutanan (sebagai revisi atas UU No 41/1999) untuk menilai kembali apakah keppres ini lebih banyak manfaatnya dibandingkan mudaratnya.

Akhirnya, kita hanya bisa menunggu apa reaksi pemerintah menghadapi gerakan perlawanan masyarakat yang semakin kuat menentang PP No 2/2008. Jika pemerintah tetap ngotot memberlakukan PP No 2/2008, pertanyaan yang bisa muncul adalah mewakili siapakah pemerintah ini sebenarnya? Benarkah semua ini ada kaitan dengan kepentingan pelumas mesin politik menjelang Pemilu 2009 seperti disinyalir berbagai kalangan?

Source: Kompas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: