UU Otsus Papua Harus Ditinjau Ulang

[JAKARTA] Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus ditinjau lagi. Sebab, setelah tujuh tahun UU Otsus itu hadir, implementasinya tidak maksimal dan rakyat Papua masih bergelut dengan kemiskinan.

Pendapat itu disampaikan anggota Kelompok Kerja Papua, Frans Maniagasi kepada SP di sela-sela diskusi tentang pelaksanaan Otsus Papua di Jakarta, Kamis (6/3). Dia menilai Otsus sesungguhnya sudah mengakomodasikan identitas dan kultural Papua.

“Jadi, kalau forum menginginkan adanya dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat Papua, inti pembicaraannya harus terfokus dalam UU Otsus saja. Buat apa buat konsep baru, sedangkan dalam Otsus sudah diatur. Tinggal bagaimana implementasinya,” ujar Frans.

Menurut dia, kehadiran Otsus tersebut masih menyisakan masalah pelik bagi Papua meski dikategorikan sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam. Masalah-masalah pelik itu antara lain pelanggaran hak asasi manusia (HAM), kemiskinan, dan kebodohan.

Dalam rencana dialog terbuka itu, Otsus harus dilihat sebagai gerbang dari pintu kebudayaan. Jadi, menurut Frans, Majelis Rakyat Papua (MRP) harus dilibatkan pula sebagai representasi rakyat. Tokoh-tokoh akademisi juga wajib dilibatkan. Pasalnya, saat UU Otsus Papua dirancang, kalangan akademisi ikut terlibat.

Pada kesempatan yang sama, tokoh intelektual Papua August Kafiar menyatakan perlu ada pelurusan pemahaman atas pemikiran yang keliru dalam memandang UU Otsus tersebut.

Oleh karena itu, August berpendapat pemekaran Irian Jaya Barat sebagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para elite di Jakarta. “Seharusnya pemekaran itu jangan sampai terjadi, sebab hanya memunculkan ketidakserasian dan masalah baru. Buktinya, hingga kini masyarakat Papua masih miskin. Padahal para pemimpin di Papua, dari tingkat gubernur hingga bupati, adalah orang asli Papua,” ujarnya.

Agar Otsus Papua bisa dilaksanakan secara maksimal, ujar August, perlu dibangun kembali pemahaman yang sama tentang UU Otsus itu. Selain itu, perlu dibentuk payung hukum berupa Perppu agar pengawasan dan pemanfaatan anggaran terpantau serta terkoordinasi. Perlu juga dibentuk tim moratorium untuk mengawasi jika ada kelompok kecil yang radikal, yang memaksakan pemekaran.

Philip Erari dari Partnership for Governance Reform Indonesia menegaskan kegagalan Otsus membuktikan ketidakkonsistenan pemerintah. Apalagi, Inpres Nomor 1 tahun 2003 ibarat bom waktu yang membuat rakyat tidak percaya lagi dengan Otsus.

“Kehadiran Otsus pun tidak memenuhi kebutuhan rakyat Papua. Segera buat dialog terbuka yang mengedepankan identitas orang Papua,” paparnya. [ASR/O-1]

Source: Suara Pembaruan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: