Didukung, Moratorium Pemekaran di Papua

[JAYAPURA] Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Majelis Rakyat Papua (MRP) serta sejumlah elemen masyarakat di Tanah Papua mendukung kebijakan moratorium pemekaran wilayah serta menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang pemekaran provinsi baru, di Papua dan Papua Barat, belum lama ini.

Hal itu disampaikan Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu dalam coffee morning yang digelar Sabtu, (8/3) di Gedung Negara Dok V Jayapura, Papua.

Sementara itu, Bupati Merauke, Jhon Gubla Gebze mengatakan, pemekaran adalah peluang emas untuk meningkatkan kesejahte-raan rakyat.

Sebelumnya, dalam rapat paripurna DPR, Selasa (22/1) disahkan 21 RUU Usul Inisiatif anggota dewan tentang Pembentukan Provinsi dan Kabupaten termasuk di Papua, di antaranya, Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya dan Papua Barat.

Menurut Suebu, pada prinsipnya para pemimpin di Tanah Papua menyatakan pemekaran wilayah bukalah hal yang tabu, namun hendaknya dilakukan lewat prosedur dan mekanisme Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua serta perundang- undangan yang berlaku.

Dengan demikian, kata Suebu, lahirnya provinsi atau kabupaten baru, sesuai dengan tujuan pemekaran wilayah, mampu memberikan solusi yang nyata dalam menjawab kepentingan masyarakat asli dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Dikatakan dalam berbagai kesempatan disebutkan ternyata bagian terbesar anggaran pembangunan dari pemerintah pusat ke Papua baik yang bersumber dari dana Otsus, maupun sumber dana lainnya habis digunakan untuk pembangunan kantor, dan membayar gaji pegawai baru di Kabupaten pemekaran.

“Jadi, dana yang benar-benar sampai ke rakyat di kampung-kampung sangat sedikit. Bahkan ada kampung-kampung yang sama sekali belum merasakan dana otsus itu,” tegasnya.

Atas dasar itu, pertemuan Jayapura yang belum lama ini dilakukan antara Wakil Presiden Jusuf kalla dengan Gubernur Papua, dan Papua Barat bersama Pimpinan DPRP, Pimpinan DPRD Papua Barat dan MRP di Jayapura, merekomendasikan agar dilakukan pengkajian ilmiah secara komprehensif, mendalam, dan berkepanjangan guna menyiapkan suatu grand design pemekaran wilayah pada tingkat provinsi dan kabupaten.

Tentu dengan memperhatikan kesiapan sumber daya manusia, potensi ekonomi wilayah, aspek keragaman sosial-budaya, kemampuan pembiayaan oleh pemerintah dan peraturan yang berlaku.

Selain itu, direncanakan dalam waktu dekat akan dibentuk Badan Koordinasi Tanah Papua. Badan ini akan dibentuk dengan keputusan Presiden yang tugasnya antara lain melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap penggunaan dana Otsus serta dana-dana dari sumber lain antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Dengan demikian diharapkan dana-dana pembangunan dapat didistribu- sikan dan digunakan dengan lebih baik, transparan, bertanggung jawab dan tepat sasaran demi kepentingan seluruh rakyat.

Peluang Emas
Bupati Merauke, Jhon Gubla Gebze mengatakan usul inisiatif tentang pemekaran Papua menjadi Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya dan Papua Barat adalah peluang emas untuk memajukan pembangunan dae-rah demi kesejahteraan masyarakat.

Ditandaskan, RUU Usul Inisiatif supaya tetap dibahas dan disahkan menjadi undang-undang oleh DPR. Untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, sebaiknya Menteri Departemen Dalam Negeri memfasilitasi pertemuan di Jakarta antara gubernur dengan para bupati, DPRP, MRP, DPRD dan para deklarator.

“Sebab pemekaran dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mustahil kalau hanya satu Provinsi di Tanah Papua dengan seorang gubernur bisa membangun negeri yang luasnya empat kali Pulau Jawa. Untuk itu, kesempatan RUU Usul Insiatif tentang Pemekaran Provinsi di Papua adalah peluang emas untuk memajukan rakyat di berbagai wilayah,” ujarnya.

Ia mengusulkan, sebaiknya tidak perlu dibentuk Badan Koordinasi Tanah Papua. Gubernur Provinsi Papua cukup mengkoordinasikan semua program dan pendanaan lalu didistribusikan ke kabupaten dan kota.

Dikatakan, Badan Koordinasi Tanah Papua akan menghabiskan dana, aki- batnya kita tetap terkebe- lakang.

“Oleh karena itu, pemekaran Papua merupakan salah satu prioritas untuk mengatasi kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan yang melilit masyarakat di Tanah Papua. Jadi RUU Usul Inisiatif tentang pemekaran provinsi di Papua harus dibahas dan disahkan menjadi UU, tak perlu diperdebatkan lagi,” tandasnya. [GAB/W-8]

Source: Suara Pembaruan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: