Gubernur Minta PP No 77/2007 Disosialisasikan di Papua

JayapuraGubernur Papua Barnabas Suebu meminta agar penyelesaian masalah Papua mengedepankan pendekatan persuasif, terutama dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) No 77 tahun 2007. Selain itu, PP itu harus disosialisasikan terlebih dahulu.
Gubernur Suebu mengatakan ini di Jayapura, Sabtu (8/3), menyusul protes dari sejumlah kelompok masyarakat adat beberapa waktu lalu di Jayapura, yang menolak pemberlakukan PP No. 77 Tahun 2007 di Papua. Suebu mengharapkan, agar PP No.77 Tahun 2007 yang berlaku umum di seluruh Indonesia tidak hanya ditujukan untuk Aceh dan Papua, tentang larangan terhadap penggunaan lambang yang sama dengan lambang kelompok separatis.

“Untuk itu, kita menyarankan lambang daerah atau lagu daerah tidak harus pasti sama dengan lambanglambang yang digolongkan dengan lambang separatis,” katanya.

Tetapi soal bendera kejora yang ada di noken (tas khas papua red) seperti biasanya dipakai para ibu itu tidak perlu ditangkap. Hal seperti ini, perlu ditangani secara persuasif dan tidak secara represif. “Tetapi yang di noken tidak perlu ditangkap.Bisa saja noken itu dibeli dulu baru diberi tahu lain kali jangan dibuat seperti ini,” katanya.

Masalah Papua hanya bisa diselesaikan secara persuasif, bila dilakukan dengan cara yang represif sampai hari kiamat pun tidak akan selesai. Untuk itu, Suebu mengharapkan, agar PP itu terlebih dahulu disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Papua sebelum diberlakukan.

Defisit Anggaran
Menyinggung soal anggaran di Papua, Suebu mengatakan Provinsi Papua defisit anggaran senilai Rp 670 milliar. Sebab, pusat baru memberikan anggaran Rp 330 kepada Papua. Tahun ini, APBD Papua sudah dianggarkan senilai Rp 1 triliun. “APBD provinsi dianggarkan satu triliun jadi kita defisit sebelum dana ini diisi kembali sekitar Rp 670 milliar,” katanya.

Dia menjelaskan, untuk 2008 ini, Papua mendapat jatah dana infrastruktur Otsus yang kecil, dari Rp. 1 triliun yang dijanjikan pemerintah pusat. Papua baru mendapat Rp 330 milliar dengan nama infrastruktur otsus, sedangkan sisanya telah diberikan kepada Papua Barat.

“Tidak apaapa kita jalan saja, tetapi kekurangan ini bisa di tambahkan kepada perubahan anggaran APBN yang akan datang. Dalam hal ini kami juga sudah meminta kepada Presiden, Bappenas,” katanya.
Pada tahun 2006, Papua mendapat dana infrastruktur otsus lebih dari Rp 500 milliar, Tahun 2007 Rp 750 milliar dan tahun ini disepakati Rp. 1 triliun. (odeodata h julia)

Source: Sinar Harapan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: