Hanya Ada Satu MRP

JAYAPURA- Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu, SH mengatakan, salah satu upaya yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah provinsi Papua Barat yaitu melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Hal ini diungkapkan gubernur pada acara cofee morning, di Aula Gedung Negara, Sabtu (8/3).

Gubernur Suebu mengatakan, hal tersebut sesuai dengan keputusan yang dihasilkan dari pertemuan dengan Presiden Susilo Bambang Yudoyono, di Istana Presiden Jakarta, Selasa (4/3)lalu.

Diungkapkannya, dari pertemuan tersebut menghasilkan beberapa keputusan diantaranya, pertama, masalah payung hukum bagi provinsi Papua Barat, dimana secara analisis Papua Barat seperti anak yang baru lahir dan dianggap tidak sah karena ditengah kelahirannya mendobrak Otonomi Khusus (Otsus).

Akan tetapi lanjut gubernur , secara realita provinsi Papua Barat diakui keberadaannya, akan tetapi terbentuk bukan karena urusan hukum melainkan karena Politik.

Diungkapkannya, selain itu juga disatu sisi Papua Barat tidak berhak menerima dana Otsus, akan tetapi karena rakyatnya juga orang Papua maka akhirnya Papua Barat juga berhak mendapatkannya.

Selain itu lanjut Gubernur Suebu, fasilitas pemerintahan yang digunakan masih menggunakan aset dari provinsi induk, sehingga keadaan ini tidak bisa terus menerus karena hal ini dapat menimbulkan konflik.

Sehingga untuk mencegah terjadinya konflik maka dalam pertemuan tersebut dihasilkan suatu konsep yaitu Papua dan Papua Barat adalah dua tetapi satu. Maksudnya, dua dalam hal administrasi akan tetapi satu dalam payung hukum. Sehingga Papua Barat diadopsi dalam UU Otsus dengan cara merevisi UU Otsus tersebut.
“Untuk merubah atau merevisi UU Otsus tersebut harus sesuai dengan aturan yang setingkat dengan UU yaitu melalui Perppu,” jelas Suebu.

Ditandaskannya, pihaknya membentuk suatu tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Papua Barat dan pemerintah pusat yang nantinya akan mengusulkan tentang perubahan UU Otsus tersebut, dan diharapkan Perppu ini dapat diselesaikan dalam waktu dua bulan. Diungkapkannya, setelah disahkan maka apa yang diperoleh oleh provinsi Papua juga akan diperoleh provinsi Papua Barat.

Kedua, mengenai masalah pemekaran provinsi, yaitu pemerintah pusat mendukung pemekaran di seluruh wilayah Indonesia sampai pemilihan presiden 2010 yang akan datang.

Akan tetapi kata Suebu, pemekaran ini harus benar-benar dikaji untuk melihat mengenai pandangan kedepan secara konfrehensif dalam artian harus dilihat pada jangka panjang, yang bertujuan untuk mencegah para elit-elit kelompok tertentu memanfaatkan pemekaran ini, dimana pemekaran dilaksanakan semata-mata hanya untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat bukan untuk membuat biaya birokrasi mengalami pembekakan akibat pemekaran ini, sehingga masyarakat betul-betul dapat menikmati pelayanan yang baik.

Ketiga, mengenai badan koordinasi di tanah Papua yang bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengsinkronisasikan dana-dana Otsus, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) bahkan dari APBD provinsi dan kabupaten.

Dijelaskannya, dengan adanya badan ini pengelolaan dana dapat secara efisien dan dapat menyentuh kepada masyarakat yang ada di kampung-kampung.

“Badan ini akan mengkoordinasi seluruh provinsi yang ada di wilayah Papua baik Papua maupun Papua Barat bahkan jika ada dikemudian hari ada provinsi baru,” ungkapnya.

Dijelaskannya, Badan ini akan dibentuk bersama Perppu dengan menggunakan satu keputusan presiden. Keempat, yaitu mengenai Instruksi Presiden (Inpres) No 5 Tahun 2007 tentang perbaikan makanan dan gizi bagi rakyat yang ada di kampung, perbaikan kesehatan, pendidikan, infrastuktur dan program alternatif.

Mengenai Inpres tersebut disepakati bahwa untuk perbaikan makanan gizi dan makanan dengan program alternatif menggunakan dana khusus Inpres, sedangkan untuk kesehatan,pendidikan dan infrastruktur menggunakan dana sektoral.

Kelima, mengenai kehutanan dan pembalakan liar,dimana pemerintah pusat menyetujui tentang kesepakatan antara Gubernur Papua dan Papua Barat mengenai pelarangan kayu log.

“Pemerintah pusat menyetujui kebijakan yang kami sepakati, yaitu melarang kayu log atau kayu gelondongan keluar Papua dan mencabut HPH yang tidak memiliki industri di Papua,” papar gubernur.

Untuk mencegah adanya penyelundupan baik illegal logging atau illegal fishing, lanjut gubernur, pihaknya telah merekrut 1500 polisi yang nantinya sebagai polisi umum dan polisi hutan, yang mana saat ini polisi tersebut telah mengikuti pendidikan di Bali dan Jawa.

Keenam, mengenai infrastruktur, yang mana untuk tahun ini dana yang diperoleh dalam jumlah yang kecil yaitu hanya Rp 330 miliar dari rencana yaitu Rp 1 triliun.

Dipaparkannya, infrastruktur Otsus untuk tahun 2006 mendapatkan Rp 500 miliar lebih, 2007 Rp 750 miliar, 2008 yang disepakati dengan pemerintah pusat Rp 1 triliun akan tetapi baru Rp 330 miliar.

Sementara itu mengenai lembaga Majelis Rakyat Papua (MRP), disepakati hanya satu MRP di tanah Papua. Meski di wilayah Papua dikemudian hari terdapat beberapa provinsi dari hasil pemekaran akan tetapi hanya satu MRP untuk seluruh provinsi tersebut.

Terkait peraturan pemerintah (PP) No.77 Tahun 2007, disepakati bahwa PP ini sebenarnya bersifat umum secara nasional tidak hanya tertuju kepada Papua, dan disepakati bahwa lambang dan lagu daerah tidak harus persis sama dengan lambang yang digolongkan dengan lambang separatis.

Bintang Kejora misalnya,disepakati bahwa apabila lambang tersebut berada di nokeng para mama-mama, tidak perlu ditangkap, akan tetapi yang perlu dijaga adalah lambang yang secara resmi ditetapkan dengan Perda.

“Untuk itu dalam menangani masalah Papua, hendaknya harus diselesaikan dengan cara persuasif tidak dengan refresif, dimana jika dilakukan dengan refresif sampai kiamat masalah Papua tidak akan teratasi,” tandasnya. (lm/jpnn)

Source: Radar Sorong

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: