Indonesia-Somalia, Sama Saja!

Ditulis oleh : Teuku Kemal Fasya, Ketua Jurusan Antropologi FISIP Universitas Malikussaleh, Lhok Seumawe

Sedikit negara yang bisa disebut terburuk. Salah satunya adalah Somalia. Negara yang terletak di Afrika timur ini termasuk negara gagal (fail state) dalam konteks modern.
Bagaimana tidak, dengan jumlah penduduk sekitar 9 juta jiwa, negara ini tidak memiliki pemerintahan yang efektif. Mereka tidak memiliki mata uang nasional. Pemerintah yang berkuasa adalah kekuasaan transisi yang hanya menguasai ibu kota Mogadishu. Waktu membeku tidak berdentang dalam krisis. Sejak diktator Mohamed Siad Barre dijatuhkan oposisi pada 1991, pemerintahan setelahnya tidak pernah stabil.

Situasi makin sulit karena campur tangan Amerika Serikat dalam menentukan arah kebijakan nasional di negeri yang berpenduduk 95% muslim ini. Arogansi Amerika Serikat yang paling telanjang adalah ketika pasukan ‘Negeri Paman Sam’ dan sekutu menyerbu kelompok Farah Aidit pada 3 Oktober 1993. Kekejian perang yang lebih mirip pembantaian itu menewaskan 1.500 hingga 2.000 milisi dan masyarakat sipil, dan melukai 4.000 lainnya. Pasukan Amerika Serikat yang tewas hanya 18 orang.

Dalam buku Black Hawk Down: A Story of Modern War (1999)–ditulis Mark Bowden dan difilmkan Ridley Scott (2002)–perang ini digambarkan sebagai pembebasan Somalia dari kelompok pemberontak. Sikap pasukan Amerika Serikat menurutnya telah benar dengan menembaki pagar hidup yang melindungi pemimpin pemberontak dari serbuan senapan mesin. Dalam catatan post-colonial, kisah ini terekam sebagai wujud imperialisme Amerika dengan tafsir tunggalnya. Penulis sendiri menonton film ini dengan perasaan ngilu.

Bukan itu saja, Somalia dikenal sebagai negara termiskin di Afrika. Satu dari 90 penduduknya berada dalam situasi kelaparan akut. Pada akhir 2007, menurut laporan Unicef, ada 14 ribu anak-anak Somalia yang terancam meninggal karena kelaparan dan 400 ribu penduduk memilih kehidupan yang lebih mengenyangkan di negara tetangga, Kenya dan Etiopia.

Antropologi kemiskinan
Apa yang terbaca dari berita kematian istri Basse, yang sedang hamil, dan anaknya di Makassar mengingatkan kita akan kisah Somalia. Sang ibu dan anak meninggal setelah tiga hari menahan lapar. Bayi yang berumur tujuh bulan di kandungannya pun ikut tewas (Media Indonesia, 2/3).

Aparat pemerintah mulai menyanggah. Keluarga miskin ini tidak mendapat bantuan raskin karena tidak terdaftar sebagai warga. Sang lurah berkilah Basse tidak pernah mengeluh tentang masalahnya. Kisah pun mulai dipelintir pada masalah pribadi Basse yang ringan tangan dan jarang memberikan uang kepada istrinya.

Ada sekian alasan yang bisa digunakan pemerintah untuk menyangkal kematian warga karena kelaparan. Namun dalam kasus istri Basse, statistik menjadi tidak penting lagi.

Dalam ranah antropologi, dikenal sebuah pendekatan baru yang disebut antropologi kemiskinan (anthropology of poverty). Kajian ini dikembangkan dari antropologi perkotaan. Basis epistimologisnya tidak berangkat dari dalil statistik kemiskinan sebagai bukti ilmiah pertama yang perlu diajukan, sebagaimana layaknya sosiologi perkotaan atau ekonomi pembangunan.

Kemiskinan bukanlah tentang statistik, melainkan realitas yang perlu didekati dan dipahami melalui ‘mata pengalaman orang lain’, yaitu orang miskin itu sendiri. Menurut Vijay Prashad, antropolog lulusan University of Chicago, yang mengembangkan kajian antropologi kemiskinan, perlu narasi yang berempati pada orang miskin untuk mengetahui kemiskinan.

Persoalan kemiskinan sangat erat hubungannya dengan sikap budaya masyarakat perkotaan. Seseorang menjadi miskin bukan hanya masalah mental atau tiadanya kesempatan untuk sejahtera, melainkan perspektif masyarakat yang menyisihkan dan memiskinkan orang lain. Hal itu, menurut Prashad, sangat terkait dengan perubahan budaya global yang telah menjadikan ‘kota’ sebagai gantungan harapan melalui kompetisi bebas. Kota makin bermasalah oleh adanya birokrasi negara, yaitu pemerintah yang melegalkan budaya, bentuk, dan metode kemiskinan serta menjadikannya statistik penilaian.

Kebijakan nasional membentuk regulasi yang berusaha menekan angka kemiskinan, tetapi tidak memberikan perbaikan kualitas bagi penduduk miskin negeri ini. Data kemiskinan Indonesia versi BPS per November 2007 adalah 37,2 juta jiwa, turun 2,1 juta jiwa dari 2006. Data itu sempat dipertanyakan keabsahannya. Namun terlepas dari itu semua, apa artinya turun bagi sang miskin dan papa?

Budaya kemiskinan adalah perkembangan lanjutan problem pembangunan yang tersentral pada kota. Sering kita mendengar bahwa miskin kota lebih menderita jika dibandingkan dengan miskin pedesaan. Karena ketika seseorang miskin di ‘pelabuhan harapan’, berarti ia benar-benar miskin, karam, dan putus harapan, termasuk harga diri. Darwinisme sosial berlaku dalam paradigma pembangunan dan kesejahteraan sosial, bahwa yang benar-benar sehat dan kenyanglah yang menguasai dan mampu menyisihkan orang lain (survival of the fittest).

Ini yang disebut Prashad sebagai masalah penindasan budaya (oppression of culture) yang muncul dari kontestasi yang tidak seimbang antara budaya tinggi (budaya perkotaan dan yang beruntung di kota) dan budaya rendah (budaya pedesaan dan tidak beruntung di kota). Problem budaya kota tidak hanya muncul di kota, tetapi juga menjadi ciri nasional yang memengaruhi budaya pembangunan nasional, dari gunung, hutan, sampai pesisir. Dengan semangat komersialisasi, kohesivitas sosial dan persaudaraan menjadi hilang, berganti dengan indeks pembangunan ekonomi.

Problem kota lain yang terkait dengan kemiskinan pun makin lumrah. Seperti terbaca setiap hari di media, penggusuran pedagang kaki lima, penghancuran permukiman kumuh, dan kriminalisasi gembel dan pengamen menjadi bagian dari strategi pengembangan kota. Kejahatan diregulasi dan berefek pada bertambahnya kelompok kalah dan tidak berdaya, yaitu kelompok miskin. Dalam bahasa Hannah Arendt, kemiskinan dapat mencabut status kewargaan (citizenship) seseorang dan membuatnya tidak dikenali lagi secara ekonomi dan politik.

Satu keluarga yang mati kelaparan di Makassar sudah cukup menjadi data bagi kita bahwa bangsa ini memang belum mampu bergerak jauh dalam menyelesaikan masalah kemiskinan. Seperti juga ratusan permukiman kumuh tergusur setiap hari demi memenuhi egoisme pembangunan. Mitos kesejahteraan tidak pernah hinggap kecuali hanya bagi elite politik dan modal.

Kita tidak beda dengan Somalia, yang membiarkan antropologi kemiskinan menjadi bagian identitas sosial-ekonomi. Pembiaran kemiskinan dan kelaparan hingga menyebabkan kematian adalah ibu kejahatan yang mengingkari cita-cita nasionalisme sebagai bangsa yang peduli dengan nasib seluruh anak bangsanya.

Source: Media indonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: