Menolak Pemekaran

ARUS pemekaran wilayah mulai berbalik. Kalau selama ini hasrat untuk memekarkan wilayah seperti air bah yang tak bisa dibendung, setapak demi setapak kini kesadaran bahwa pemekaran justru menambah sakit tubuh wilayah mulai tumbuh.
Itulah yang terjadi Rabu (13/2) lalu, ketika sejumlah perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla. Mereka menolak usul pemekaran Provinsi Papua Barat sebagaimana yang termaktub dalam 21 draf rancangan undang-undang (RUU) tentang pembentukan delapan provinsi dan 13 kabupaten yang diloloskan DPR menjadi RUU inisiatif dewan.

Dasar penolakan mereka sangat jelas. Yakni, jumlah penduduk Papua Barat yang hanya 2,3 juta jiwa tidak cukup untuk pemekaran. Selain itu, usia provinsi tersebut yang belum mencapai 10 tahun merupakan waktu yang prematur untuk dinilai kinerjanya dalam menyejahterakan rakyat.

Bagi Papua, pemekaran hanya akan menambah beban keuangan daerah. Sebab dana otonomi khusus Papua akan habis untuk anggaran aparatur birokrasi. Saat ini saja alokasi terbesar anggaran Papua diperuntukkan bagi biaya birokrasi, yakni 60%. Adapun untuk fasilitas publik dan urusan yang terkait dengan hajat hidup rakyat masing-masing hanya 20%.

Jika dimekarkan, anggaran birokrasi tentu semakin membengkak. Belum lagi peluang terjadinya penyelewengan anggaran proyek yang juga makin besar.

Tumbuhnya kesadaran untuk menyetop nafsu pemekaran wilayah dari daerah itu patut diapresiasi.
Bahkan, perlu didorong dan dikembangbiakkan. Langkah itu akan menjadi cermin bagi DPR untuk mengaca diri bahwa nafsu pemekaran kian tidak laku dijual sebagai bahan kampanye politik untuk meraih citra dan dukungan. Rakyat sudah lelah dan kapok terus-menerus seolah-olah diberi madu kesejahteraan ekonomi lewat pemekaran, tapi kenyataannya mereka menerima racun.

Selama ini gairah pemekaran memang lebih merupakan gairah elite lokal yang mendapat dukungan dari orang daerah yang berpengaruh di Jakarta. Pemekaran berarti terciptanya jabatan publik baru di daerah. Untuk mencapai kepentingan itu, rakyat hanya diatasnamakan.

Akibatnya, setelah reformasi, jumlah provinsi bertambah dari 27 menjadi 33, sedangkan kabupaten membengkak mendekati 500. Dengan pemekaran negeri ini menjadi bertambah tambun dengan birokrasi.

Karena itu, penolakan perwakilan DPRD Papua Barat atas pemekaran provinsi mereka harus dijadikan titik pijak oleh daerah-daerah lain untuk menggalang kekuatan bersama membendung nafsu liar pemekaran. Dan pemerintah, tidak ada tawaran lain, harus mengakomodasi aspirasi yang didasarkan akal sehat, bukan atas dasar syahwat.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah mesti segera digerakkan menjadi komitmen bersama dengan program yang konkret. Penerbitan PP 78/2007 itu merupakan upaya pemerintah untuk mempersulit pemekaran meskipun faktanya langkah itu tidak juga bisa membendung nafsu memekarkan wilayah.

Kalau kesadaran rakyat soal kian jahatnya kolesterol pemekaran wilayah kian tumbuh, didukung langkah tegas pemerintah untuk menggerakkan moratorium pemekaran, tinggallah DPR yang bergerak dan berteriak sendirian menjadi sekawanan orang aneh yang menjajakan dagangan politik pemekaran yang tidak laku-laku.

Source: Media Indonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: