MV Jin Feng dalam Pengawasan KRI

SORONG- Kasus tambang nikel di pulau Kawei yang berbuntut ditahannya kapal berbendera China MV Jin Feng tampaknya turut melibatkan aparat tingkat tinggi.
Hal ini terbukti penangkapan MV Jin Feng dilakukan KRI atas perintah pimpinan TNI AL di markas Armada Timur (Armatim). Meski pihak Adpel menyatakan dokumen pelayarannya lengkap, namun sampai saai ini kapal berbobot 30.000 gros ton tersebu masih dalam pengawasan KRI KRI Badik dan KRI Boiga.

Komandan Lanal Sorong Kolonel Laut (P) Muchammad Richad yang ditemui Radar Sorong menjelaskan, untuk proses kasus tambang di pulau Kawei distrik Wageo Barat ditangani sepenuhnya oleh Armatim, tepatnya oleh kepala dinas hukum Armatim.

“Jujur saja penanganannya saya tidak tahu, karena dibawah penanganan dinas hukum Armatim yang sekarang ada di Bitung, dalam hal ini Lantamal Manado Sulawesi Utara,” terang Danlanal.

Danlanal Kol M Richad juga membantah rumor bahwa MV Jin Feng telah dilepas. Dikatakan, saat ini kapal asing tersebut masih dalam pengawasan KRI. Namun tegas Danlanal kapal tersebut belum dalam status ditahan oleh Armatim. Hal ini karena dokumen yang dimiliki lengkap.

Lebih jauh, soal kesalahan atau dugaan pelanggaran dalam kasus tambang nikel di pulau Kawei kabupaten R4, menurut Danlanal perlu adanya suatu kejelasan dari Departemen Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), terutama terkait dengan ijin pertambangan yang saat ini masih tumpang tindih.

“Karena masalahnya ada ijin dari gubernur dan juga ada surat dari bupati. Dari gubernur mengijinkan sedangkan dari bupati melarang. Nah ini perlu dilakuan uji materi terhadap peraturan, yang benar dimana. Apakah bupati berhak melarang atau sebaliknya surat dari gubernur untuk PT.KWS (Kawei Sejahtera Mining) melakukan kegiatan pertambangan itu sudah benar. Ini perlu dikaji,” tanggap Danlanal.

Untuk 2 tackbout (TB) yakni takcbout Capricorn dan tackbout Shinine I yang ikut ditangkap KRI menurut Danlanal hal ini karena dokumennya sudah tidak berlaku sehingga dikenakan Undang-Undang Pelayaran. Untuk kedua takcbout dan tongkang tersebut telah dibawa ke Bitung dengan kawalan KRI dan kini sedang diproses pemeriksaan di Bitung oleh Dinas Hukum Armatim.

Untuk pemeriksaan terhadap dugaan pelangaran Undang-Undang Pelayaran yang dilakukan di Bitung, sementara TKP-nya di Raja Ampat, dinilai Danlanal sah-sah saja. “Mau diperiksa di Bitung atau di sini (Sorong-red) sama saja,”ujarnya.

Terkait dengan keterlibatan KRI yang menangkap MV Jin Feng, Danlanal juga menegaskan semua dilakukan sesuai prosedur.
“Kalau dikatakan kita menyalahi kewenangan,itu kewenangan yang mana. Karena kita tidak sampai ke daratan pulau Kawei, TNI-AL hanya di atas kapal. Soal petugas bea cukai dan polisi yang ada diatas kapal, yah kita turunkan dulu karena masih ada masalah,” terangnya.

Menyinggung sorotan kuasa hukum PT KWS yang menilai penahanan atas kapal tersebut sesungguhnya bukanlah kewenangan TNI AL lantaran tidak berada pada posisi 220 Mil laut dan pada zona ekonomi eksklusif (ZEE), menjawab hal ini, Danlanal pun mengatakan, “Itu aturan yang mana, tidak ada yang mengatakan TNI-AL punya kewenangan pada ZEE. Kewenangan TNI-AL mulai dari lautan pedalaman, teritorial sampai dengan ZEE. Yang jelas sepanjang kapal itu berada di atas air dalam wilayah perairan Indonesia kita juga kewenangan dong,”akunya.

Untuk masalah ini, Danlanal kembali mengatakan pihaknya tidak tahu menahu kondisi di lapangan. Pasalnya sudah ada KRI yang melakukan pengawasan, kemudian ditangani langsung oleh Armatim dan kini sedang diproses dugaan pelanggaran pelayarannya di Bitung. (boy)

Source: Radar Sorong

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: