Didukung, Moratorium Pemekaran di Papua

[JAYAPURA] Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat bersama Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), dan Majelis Rakyat Papua (MRP) serta sejumlah elemen masyarakat di Tanah Papua mendukung kebijakan moratorium pemekaran wilayah serta menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang pemekaran provinsi baru, di Papua dan Papua Barat, belum lama ini. Continue reading

Advertisements

UU Otsus Papua Harus Ditinjau Ulang

[JAKARTA] Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus ditinjau lagi. Sebab, setelah tujuh tahun UU Otsus itu hadir, implementasinya tidak maksimal dan rakyat Papua masih bergelut dengan kemiskinan. Continue reading

Papua Barat Diakomodasi dalam Revisi UU Otsus

[JAYAPURA] Provinsi Papua Barat harus diakomodasi dalam revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dengan demikian, rakyat asli Papua dan penduduk di sana dapat menikmati dana Otonomi Khusus (Otsus). Continue reading

Daerah Belum Siap Otonom

JAKARTA (SINDO)  Mayoritas daerah pemekaran di Indonesia dinilai menjadi tertinggal karena ketidaksiapan infrastruktur dan indeks pembangunan manusia (IPM) rendah. Continue reading

Papua Tanggapi Positif

Mendagri Rumuskan Perpu Papua Barat

JayapuraMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto mengatakan pihaknya sedang merumuskan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) sebagai payung hukum bagi Papua Barat, termasuk untuk pembagian dana Otsus. Perpu ini diperkirakan akan selesai dua bulan lagi. Continue reading

Perppu Dinilai Terlalu Berlebihan

JAYAPURA – Jika pemerintah, DPRP dan MRP menilai rencana hadirnya Perppu Papua Barat sebagai sesuatu yang positif, penilaian berbeda datang dari pengamat hukum Papua yang juga Direktur ICS Budi Setyanto, SH dan salah satu perumus undang-undang Otonomi Khusus ( Otsus ) Papua, Drs.Mohammad Musa’ad, M.si. Continue reading

Presiden Keluarkan Perpu Papua Barat

Oleh Dina Sasti Damayanti

JakartaPresiden akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) mengenai status atau payung hukum bagi Papua Barat dalam konteks berlakunya UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus. Continue reading