Posted on March 9, 2008 by elshamnewsservice
NEW YORK (Suara Karya): Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB, Duta Besar Marty Natalegawa, terpilih sebagai Ketua Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi (UN Special Committee on Decolonization) periode 2008. Continue reading →
Filed under: Politik dan Hukum | Leave a comment »
Posted on February 29, 2008 by elshamnewsservice
BINTUNI–Wilayah Teluk Bintuni hanya bisa diusulkan dimekarkan menjadi beberapa kabupaten baru, seperti yang diwacanakan calon kabupaten Moskona, Babo dan Tanangge disamping kabupaten Teluk Bintuni saat ini, jika tujuannya untuk memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintahan dan pembangunan bagi upaya mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut. Continue reading →
Filed under: Politik dan Hukum | Leave a comment »
Posted on February 29, 2008 by elshamnewsservice
[JAKARTA] Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto menegaskan amanat presiden (ampres) untuk membahas 14 Rancangan Undang-undang (RUU) Pembentukan Kabupaten/Kota dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Tapanuli Selatan yang terbit pada 1 Februari 2008 lalu adalah kewajiban yang diperintahkan undang-undang (UU). Continue reading →
Filed under: Politik dan Hukum | Leave a comment »
Posted on February 25, 2008 by elshamnewsservice
JAKARTA–MI: Indonesia akan membeli enam pesawat tempur F16 terbaru dan memperbaiki seri F16 A dan F16 B. Pengadaan pesawat tempur tersebut melalui Foreign Military Sales (FMS) atau Foreign Military Financing (FMF), dijadwalkan realisasinya tahun depan hingga lima tahun ke depan. Continue reading →
Filed under: Politik dan Hukum | Leave a comment »
Posted on February 25, 2008 by elshamnewsservice
JAKARTA – Tak lama lagi, Indonesia akan memiliki enam unit pesawat tempur F16 edisi terbaru. Kini, Indonesia hanya memiliki empat unit F16 edisi lawas keluaran tahun 1970-an. Continue reading →
Filed under: Politik dan Hukum | Leave a comment »
Posted on February 25, 2008 by elshamnewsservice
JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan, aparat kepolisian menjadi lembaga yang paling banyak menyumbangkan pelaku tindak kekerasan oleh aparatur negara sepanjang 2007-2008. Continue reading →
Filed under: Politik dan Hukum | Leave a comment »
Posted on February 22, 2008 by elshamnewsservice
[JAKARTA] Di tengah-tengah desakan sejumlah pihak supaya pemekaran daerah diberhentikan untuk sementara waktu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru menerbitkan amanat presiden (ampres) No R.04/Pres/02/2008 tertanggal 1 Februari 2008 yang memerintahkan Menteri Dalam Negeri membahas 14 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan 14 Kabupaten/Kota dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Tapanuli. Continue reading →
Filed under: Politik dan Hukum | Leave a comment »
Posted on February 22, 2008 by elshamnewsservice
[JAYAPURA] Aksi walk out para bupati asal Pegunungan Tengah pada Rakerda Bupati/ Wali kota se-Papua, Senin (18/2), adalah semangat pemekaran dan bukan ketidakadilan pembagian dana infrasuktur antara provinsi dengan Kabupaten, khususnya di Pegunungan Tengah. Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil Papua Papua, Budi Setyanto, dalam pernyataan tertulis yang diterima SP, di Jayapura, Rabu (20/2) pagi. Continue reading →
Filed under: Politik dan Hukum | Leave a comment »
Posted on February 19, 2008 by elshamnewsservice
Jayapura – Lima bupati di Papua meninggalkan rapat kerja daerah (Rakerda) bupati se-Papua. Penyebabnya, Gubernur Papua tidak memberikan penjelasan terbuka mengenai pembagian dana infrastruktur yang belum diterima lima kabupaten di wilayah Pegunungan Tengah. Mereka ingin bentuk provinsi sendiri. Continue reading →
Filed under: Politik dan Hukum | Leave a comment »
Posted on February 19, 2008 by elshamnewsservice
[JAYAPURA] Lima Bupati asal Pegunungan Tengah Papua, Senin (18/2), melakukan aksi Walk-out dari ruangan Sasana Krida Kantor Gubernur Provinsi Papua tempat berlangsungnya Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Bupati dan Wali kota se Tanah Papua. Mereka adalah Bupati Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, Tolikara dan Yahukimo. Mereka meninggalkan rapat yang dipimpin Wakil Gubernur Papua Alex Hesegem.
Continue reading →
Filed under: Politik dan Hukum | Leave a comment »