Posted on April 16, 2008 by elshamnewsservice
Oleh Fred Benu
Bersamaan dengan Presiden Soekarno mengumumkan Operasi Trikora di Tanah Papua pada 1961, banyak pihak khususnya orang Papua berteriak menuntut konsesi politik akan adanya kemerdekaan bagi Papua. Tuntutan politik ini terus berlanjut sampai Pemerintah Indonesia meresponsnya dengan pemberlakuan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) pada 22 Oktober 2001. Continue reading →
Filed under: 1, Politik dan Hukum | Leave a comment »
Posted on March 11, 2008 by elshamnewsservice
[JENEWA] Laporan Pelapor Khusus PBB tentang Tindak Penyiksaan, Manfred Nowak, sangat disesalkan oleh delegasi RI dalam sidang Dewan HAM PBB. “Delegasi RI menyesalkan laporan tersebut karena tidak sepenuhnya mempelajari dokumen terkait serta gagal melakukan dialog yang tulus dengan pemerintah RI pada saat yang bersangkutan melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada 10-26 November 2007,” demikian siaran pers Perutusan Tetap RI pada PBB dan Organisasi-organisasi Internasional Lainnya di Jenewa yang diterima SP, Selasa (11/3) pagi. Continue reading →
Filed under: Politik dan Hukum | Leave a comment »
Posted on March 11, 2008 by elshamnewsservice
JayapuraGubernur Papua Barnabas Suebu meminta agar penyelesaian masalah Papua mengedepankan pendekatan persuasif, terutama dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) No 77 tahun 2007. Selain itu, PP itu harus disosialisasikan terlebih dahulu. Continue reading →
Filed under: Politik dan Hukum | Leave a comment »
Posted on March 9, 2008 by elshamnewsservice
MANOKWARI, SENIN – Simbol perjuangan Papua Merdeka, yakni Bendera Bintang Kejora, Senin (3/3), berkibar dalam rombongan demonstran yang dikoordinir Otorita Nasional Papua Barat. Kepolisian yang dipimpin Kepala Polres Manokwari Ajun Komisaris Besar Yakobus Marjuki menyita sedikitnya tiga bendera bintang kejora. Continue reading →
Filed under: Politik dan Hukum | Leave a comment »
Posted on March 9, 2008 by elshamnewsservice
MANOKWARI-West Papua National Authority (WPNA) Wilayah II Manokwari kembali menggelar aksi demo damai Senin (3/3) di Jalan Pahlawan Sanggeng. Aksi yang dipimpin Juru bicara WPNA Jack Wanggai menuntut kemerdekaan Papua Barat dan menolak kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2007 yang melarang penggunaan Bintang Kejora dan Burung Mambruk. Usai aksi salah satu pemuda berinisial FK ditangkap polisi dengan tuduhan mengibarkan Bintang Kejora. Kini yang bersangkutan ditahan di ruang tahanan Polres Manokwari untuk diproses lebih lanjut. Continue reading →
Filed under: Politik dan Hukum | Leave a comment »
Posted on March 9, 2008 by elshamnewsservice
Dua Diamankan, Termasuk 5 Spanduk Bergambar Bintang Kejora
JAYAPURA-Sebanyak 50-an orang yang menamakan diri Fron Nasional Mahasiswa Pemuda Papua (FNMPP) menggelar aksi demo damai di Abepura, Senin (3/3) pukul 09.00 WIT. Continue reading →
Filed under: Politik dan Hukum | Leave a comment »
Posted on March 9, 2008 by elshamnewsservice
MANOKWARI-Polisi serius memproses kasus pengibaran bendera Bintang Kejora saat demo menolak Peraturan Pemerintah (PP) nomor 77 Tahun 2007 Senin (3/3) lalu. Pasalnya selain telah menahan salah satu pendemo dengan inisial FK, polisi juga bakal menangkap beberapa orang yang terekam handycam mengibarkan Bintang Kejora. Termasuk akan memeriksa penanggungjawab demo Jack Wanggai selaku juru bicara West Papua National Autoruty (WPNA) Wilayah II Manokwari. Continue reading →
Filed under: Politik dan Hukum | Leave a comment »
Posted on March 9, 2008 by elshamnewsservice
SORONG- Aksi penolakan terhadap peraturan pemerintah (PP) Nomor 7 yang berisi larangan penggunaan simbol Bintang Kejora dan Burung Mambruk tidak saja terjadi di Manokwari. Rabu kemarin (5/3), ratusan massa yang tergabung dalam Dewan Adat Papua (DAP) dan Front Nasional Mahasiswa Pemuda Papua (FNMPP) menggelar aksi serupa dengan turun jalan menuju ke DPRD Kota Sorong. Continue reading →
Filed under: Politik dan Hukum | Leave a comment »
Posted on March 9, 2008 by elshamnewsservice
KAIMANA-Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Haryadi Soesanto di depan forum Rapat Kerja Daerah (Rakerda) meminta Bupati dan Walikota di Papua Barat perlu pendalaman ideologi. Selanjutnya disosialisasikan agar masyarakat yang belum paham tidak mudah terprovokasi pihak atau kelompok tertentu yang ingin memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Continue reading →
Filed under: Politik dan Hukum | Leave a comment »
Posted on March 9, 2008 by elshamnewsservice
7 Orang Sempat Dimintai Keterangan
JAYAPURA-Aparat kepolisian Polresta Jayapura kembali membubarkan demo yang dilakukan oleh Front Nasional Mahasiswa Pemuda Papua saat menggelar aksinya di Gedung DPRP, Kamis (6/3) kemarin. Sebelumnya, pada Senin (3/3) lalu, demo dari kelompok yang sama di Abepura juga dibubarkan aparat. Continue reading →
Filed under: Politik dan Hukum | Leave a comment »